OKI NEWS - Warga Desa Pagar Dewa, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), menggelar protes terkait pengelolaan lahan perkebunan yang mereka klaim sebagai milik mereka.
Lahan tersebut saat ini dikelola oleh perusahaan, PT Sumber Wangi Alam (SWA), untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit tanpa izin dari masyarakat setempat.
Sebagai bentuk penolakan, sejumlah warga Desa Pagar Dewa langsung mendatangi lokasi lahan dan menyuarakan tuntutan agar PT SWA menghentikan aktivitas mereka di lahan tersebut.
Aksi protes yang terekam dalam video ini menjadi viral di media sosial, menarik perhatian lebih luas terhadap permasalahan ini.
BACA JUGA:Jaga Kondusifitas, Polres OKI Lanjutkan Patroli Dialogis di Area PT SWA dan Desa Sungai Sodong
BACA JUGA:Polres OKI Gelar Patroli Dialogis di Desa Sungai Sodong dan PT SWA untuk Jaga Kamtibmas
Menanggapi protes tersebut, Polres OKI segera turun tangan untuk meredakan situasi. Kapolres OKI, AKBP Hendrawan Susanto, melalui Kasat Intelkam Iptu Deny Suherdi, menyatakan bahwa mereka telah mendatangi lokasi dan berkomunikasi dengan kepala desa setempat.
“Setelah menerima laporan mengenai aksi protes dari masyarakat Desa Pagar Dewa, kami langsung ke lokasi untuk memastikan situasi tetap aman. Masyarakat mengklaim lahan yang digarap oleh perusahaan adalah milik mereka, sementara pihak perusahaan mengklaim lahan tersebut masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) mereka,” jelas Iptu Deny.
Kapolres juga menekankan pentingnya masyarakat untuk menahan diri dan mempercayakan penyelesaian masalah ini kepada pemerintah, dalam hal ini Tripika.
Permasalahan serupa juga pernah terjadi di Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, di mana warga menyampaikan orasi kepada PT SWA untuk menghentikan kegiatan replanting di area seluas 633 hektar yang dipermasalahkan.
BACA JUGA:Konflik Warga vs PT SWA di Desa Sungai Sodong OKI, Selamatkan Lingkungan Atau Perebutan Lahan?
BACA JUGA:Emak-emak Sodong Mesuji OKI Unjuk Rasa Tolak Replanting Sawit: Aktivitas Perusahaan Terganggu
Aksi tersebut, yang berlangsung pada 27 Mei 2024, dihadiri oleh puluhan warga yang merasa lahan tersebut adalah milik mereka.
“Sebagai warga, kami sudah cukup mengikuti aktivitas perusahaan. Kami tidak ingin kegiatan ini terulang kembali,” ujar salah satu perwakilan warga.
Masyarakat juga telah menyampaikan keluhan ini kepada Presiden Jokowi dan Kapolri, mengharapkan perhatian lebih terhadap hak-hak mereka.