Penasihat Hukum Terdakwa Sarimuda: Kewenangan Sarimuda Untuk Masa depan PT SMS, Bukan Untuk Pribadi!

Reporter: Kms Adly |

Editor: Kms Adly |

Rabu , 22 May 2024 - 20:26

Penasihat Hukum Terdakwa Sarimuda: Kewenangan Sarimuda Untuk Masa depan PT SMS, Bukan Untuk Pribadi--

"Oleh sebab itu, maka kami menuntut agar majelis hakim dapat menjatuhkan pidana 4 tahun dan 6 bulan penjara terhadap terdakwa," tegas jaksa KPK bacakan petikan tuntutan pidananya.

Dihadapan majelis hakim Tipikor Palembang diketuai Pitriadi SH MH, terdakwa Sarimuda juga dituntut dengan pidana tambahan berupa wajib membayar uang pengganti sebesar Rp2,3 miliar.

Yang mana, kata Jaksa KPK apabila tidak sanggup dibayar oleh terdakwa Sarimuda maka diganti dengan pidana tambahan berupa 1 tahun penjara.

JPU KPK menjerat terdakwa Sarimuda terbukti melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara pertimbangan memberatkan pidana terdakwa Sarimuda, kata Jaksa KPK perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi serta tidak berterus terang di persidangan.

"Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa telah mengembalikan kerugian negara," ungkap jaksa KPK saat bacakan petikan pertimbangan tuntutan pidana terhadap terdakwa Sarimuda.

Dituntut pidana 4,6 tahun penjara, terdakwa Sarimuda melawan dengan bakal melakukan pembelaan secara pribadi pada sidang selanjutnya.

penasihat hukum terdakwa sarimuda: kewenangan sarimuda untuk masa depan pt sms, bukan untuk pribadi!                             
palembang, oki news,- sarimuda, terdakwa kasus dugaan korupsi angkutan batu bara pt sms dituntut pidana oleh jaksa komisi pemberantasan korupsi (kpk) ri dengan pidana selama 4 tahun dan 6 bulan penjara.
 
atas ancaman pidana itu, sarimuda melalui tim penasihat hukumnya segera menyusun nota pembelaan alias pledoi baik secara lisan maupun tertulis dihadapan majelis hakim tipikor pn palembang.
 
salah satu penasihat hukum terdakwa sarimuda, heribertus hartoyo menanggapi tuntutan pidana itu mengaku sangat tidak sependapat dengan tuntutan jaksa kpk ri.
 
"diantara yakni jaksa kpk menganggap klien kami ini terbukti di pasal 3 undang-undang tipikor yang disebut penyalahgunaan kewenangan," kata heribertus dikonfirmasi menanggapi tuntutan pidana sarimuda, rabu 22 mei 2024.
 
ia menanggapinya bahwa kewenangan yang dimaksudkan oleh jaksa kpk itu yang mana apakah melawan hukum atau tidak, sudah jelas dalam fakta persidangan adalah hal yang sebaliknya tidak seperti kata jaksa kpk.
 
diterangkannya, bahwa jaksa kpk berpendapat seperti memperbaiki jalan lalu pemasangan lampu hingga sewa alat berat saat menyediakan jalur khusus untuk pengangkutan batubara.
 
serta, lanjut heribertus dalam pertimbangan-pertimbangan tuntutan pidana yang dibacakan ada bagian yang dianggap terpotong dari fakta sebenarnya dipersidangan.
 
menurut heribertus, faktanya justru jika beberapa hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa sarimuda justru akan merugikan keuangan negara.
 
dikatakannya, bahwa dalam hal ini bukan penyalahgunaan kewenangan melainkan terdakwa sarimuda mengambil kebijakan untuk mengatasi sejumlah kendala yang terjadi dilapangan untuk usaha pengangkutan batubara.
 
"itulah yang dia sebagai direktur menggunakan kebijakannya atau kewenangannya untuk menyelamatkan gitu bukan untuk merugikan. karena kalau dia tidak berbuat untuk melakukan perbaikan perbaikan itu justru pt sms yang akan rugi," tuturnya 
 
selain itu, terkait pemenuhan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagaimana tuntutan jaksa itu juga termasuk kesalahan besar sebab menurut heribertus ada kewajiban dari pt sms untuk membayar beberapa mitra sekaligus untuk kepentingan pt sms itu sendiri.
 
ia juga tidak sependapat jika dikatakan kliennya memperkaya diri sendiri, sebab makna dari memperkaya diri sendiri seperti membeli sebuah mobil atau rumah untuk kepentingan pribadi kliennya itu tidak ada sama sekali.
 
sekali lagi ia menegaskan bahwa terkait sangkaan penyalahgunaan kewenangan seperti diucapkan jaksa kpk ri dalam tuntutan itu menurutnya kewenangan memang harus dilakukan kliennya semata-mata demi pt sms itu sendiri.
 
meski terancam pidana 4 tahun dan 6 bulan penjara, heribertus tetap optimis terdakwa sarimuda tidak dapat dipersalahkan dalam perkara ini.
 
"dan kalaupun harus dipersalahkan, maka seharusnya pihak lain seperti bagian keuangan pt sms saat itu juga haruslah dipersalahkan juga, jadi saya tidak sependapat sekali dengan tuntutan jaksa kpk ri," tukasnya.
 
sebelumnya, dinilai terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua jaksa kpk ri, terdakwa sarimuda yang dijerat kasus dugaan korupsi angkutan batu bara pt sriwijaya mandiri sumsel (sms) terancam 4,6 tahun pidana penjara.
 
dalam sidang yang digelar di pengadilan tipikor pada pn palembang, rabu 22 mei 2024 pagi oleh jaksa kpk ri dinilai terbukti telah menyalahgunakan kewenangan memperkaya diri sendiri dan orang lain.
 
sehingga, menurut jaksa kpk ri terdakwa sarimuda sebagaimana fakta persidangan mempertimbangkan keterangan saksi serta ahli yang berkesesuaian dengan perbuatan terdakwa.
 
selain itu, akibat perbuatan terdakwa sarimuda telah menyebabkan kerugian negara lebih kurang rp2,3 miliar dari jumlah keseluruhan kerugian negara yang telah dikembalikan rp15 miliar lebih.
 
dalam uraian pertimbangan tuntutan pidana, perbuatan terdakwa sarimuda juga selain memperkaya diri sendiri senilai rp8,7 miliar lebih juga memperkaya orang lain.
 
diterangkan jaksa kpk dipersidangan, memperkaya orang lain itu diantaranya kepada rekanan pt sms yakni pt mtmp senilai rp1,5 miliar, pt alumagada rp1,9 miliar, pt emtraco rp2 miliar serta pt bkc rp3,7 miliar.
 
selain itu, masih dalam tuntutan pidana terdakwa sarimuda juga disangkakan telah membuat sejumlah tagihan invoice fiktif terhadap perusahaan-perusahaan mitra kerja pt sms.
 
"oleh sebab itu, maka kami menuntut agar majelis hakim dapat menjatuhkan pidana 4 tahun dan 6 bulan penjara terhadap terdakwa," tegas jaksa kpk bacakan petikan tuntutan pidananya.
 
dihadapan majelis hakim tipikor palembang diketuai pitriadi sh mh, terdakwa sarimuda juga dituntut dengan pidana tambahan berupa wajib membayar uang pengganti sebesar rp2,3 miliar.
 
yang mana, kata jaksa kpk apabila tidak sanggup dibayar oleh terdakwa sarimuda maka diganti dengan pidana tambahan berupa 1 tahun penjara.
 
jpu kpk menjerat terdakwa sarimuda terbukti melanggar pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
 
sementara pertimbangan memberatkan pidana terdakwa sarimuda, kata jaksa kpk perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi serta tidak berterus terang di persidangan.
 
"sedangkan hal yang meringankan, terdakwa telah mengembalikan kerugian negara," ungkap jaksa kpk saat bacakan petikan pertimbangan tuntutan pidana terhadap terdakwa sarimuda.
 
dituntut pidana 4,6 tahun penjara, terdakwa sarimuda melawan dengan bakal melakukan pembelaan secara pribadi pada sidang selanjutnya.
 
pun demikian dengan tim penasihat hukum terdakwa sarimuda, bakal mengajukan pembelaan secara tertulis dihadapan majelis hakim tipikor pn palembang.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi OKI NEWS Edisi KAMIS 23 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan