Asosiasi Pengusaha di Indonesia Surati Presiden Jokowi, Tolak PP Terkait Iuran Tapera

Reporter: H. Arnita |

Editor: H. Arnita |

Rabu , 29 May 2024 - 18:40

Ketua Umum Apindo, Shinta A Kamdani, mengaku telah menyurati Presiden Jokowi terkait penolakan iuran Tapera untuk pekerja swasta. --

OKINEWS - Sejumlah asosiasi pengusaha Indonesia, menolak keras terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) terkait iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Gelombang penolakan terkait kebijakan PP iuran Tapera yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia ini, salah satunya datang dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Menurut Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, kebijakan iuran Tapera yang dibebankan kepada para pekerja swasta, sebagaimana yang telah ditetapkan Pemerintah telah menjadi beban bagi pekerja.

"Pasalnya beban pungutan yang ditanggung pemberi kerja saat ini sudah sangat banyak," tegasnya kepada awak media, Rabu, 29 Mei 2024.

Terkait penolakan tersebut, Shinta menegaskan, pihaknya sudah mengirimkan surat penolakan terhadap Presiden Joko Widodo, karena penetapan iuran Tapera ini dinilai memberatkan.

"Selain memberatkan pelaku usaha, penetapan iuran ini kami nilai juga memberatkan para pekerja," katanya.

Shinta juga menilai adanya iuran Tapera ini, akan semakin menambah beban baru bagi pemberi kerja dan pekerja. Saat ini saja, beban pengutan yang telah ditanggung pemberi kerja sebesar 18,24 persen hingga 19,74 persen dari penghasilan pekerja.

Adapun pungutan yang saat ini sedang ditanggung oleh pemberi kerja, antara lain :

1. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (berdasarkan UU Nomor 3 tahun 1999 Jamsostek) : Jaminan Hari Tua 3,7 persen, Jaminan Kematian 0,3 persen, Jaminan Kecelakaan Kerja 0,24- 1,74 persen, dan Jaminan Pensiun 2 persen.

2. Jaminan Sosial Kesehatan (berdasarkan UU Nomor 40 tahun 2004 SJSN) : Jaminan Kesehatan 4 persen.

asosiasi pengusaha di indonesia surati presiden jokowi, tolak pp terkait iuran tapera                            okinews - sejumlah asosiasi pengusaha indonesia, menolak keras terbitnya peraturan pemerintah (pp) terkait iuran tabungan perumahan rakyat (tapera). 
gelombang penolakan terkait kebijakan pp iuran tapera yang dikeluarkan pemerintah indonesia ini, salah satunya datang dari asosiasi pengusaha indonesia (apindo). 
menurut ketua umum apindo, shinta kamdani, kebijakan iuran tapera yang dibebankan kepada para pekerja swasta, sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah telah menjadi beban bagi pekerja. 
"pasalnya beban pungutan yang ditanggung pemberi kerja saat ini sudah sangat banyak," tegasnya kepada awak media, rabu, 29 mei 2024.
terkait penolakan tersebut, shinta menegaskan, pihaknya sudah mengirimkan surat penolakan terhadap presiden joko widodo, karena penetapan iuran tapera ini dinilai memberatkan. 
baca juga:nah loh! gaji pekerja swasta bakal dipotong 3% untuk iuran tapera, ini manfaatnya menurut jokowi
baca juga:menang dari singapura, timnas indonesia putri bersiap tantang bahrain di friendly match
"selain memberatkan pelaku usaha, penetapan iuran ini kami nilai juga memberatkan para pekerja," katanya. 
shinta juga menilai adanya iuran tapera ini, akan semakin menambah beban baru bagi pemberi kerja dan pekerja. saat ini saja, beban pengutan yang telah ditanggung pemberi kerja sebesar 18,24 persen hingga 19,74 persen dari penghasilan pekerja. 
adapun pungutan yang saat ini sedang ditanggung oleh pemberi kerja, antara lain :
1. jaminan sosial ketenagakerjaan (berdasarkan uu nomor 3 tahun 1999 jamsostek) : jaminan hari tua 3,7 persen, jaminan kematian 0,3 persen, jaminan kecelakaan kerja 0,24- 1,74 persen, dan jaminan pensiun 2 persen. 
2. jaminan sosial kesehatan (berdasarkan uu nomor 40 tahun 2004 sjsn) : jaminan kesehatan 4 persen. 
baca juga:review vivo x100 pro yang siap luncur di indonesia: hadir dengan chipset flagship dimensity 9300 dari mediatek
baca juga:diskon besar! iphone 14 turun hingga rp4 jutaan: daftar harga resmi di indonesia mei 2024
3. cadangan pesangon (berdasarkan uu nomor 13 tahun 2003 ketenagakerjaan) sesuai dengan psak (pernyataan standar akuntansi keuangan) nomor 24 tahun 2004 berdasarkan perhitungan aktuaria sekitar 8 persen. 
"kami menilai penerapan iuran tapera untuk saat ini belum tepat, karena kondisi ekonomi sedang kurang baik," ujarnya. 
sebelumnya, penolakan terhadap aturan baru ini juga disampaikan oleh presiden konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia (kspsi), andi gani nena wea. 
menurut andi, kebijakan pemotongan gaji pekerja swasta hingga pegawai negeri sipil (pns) ini telah memberatkan para pekerja terutama buruh. 
untuk itu, andi meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan baru ini, karena dinilai telah memberatkan pekerja swasta khususnya buruh. 
baca juga:vivo y28 meluncur di indonesia sudah disematkan teknologi star halo!
baca juga:vivo y28 resmi meluncur di indonesia: teknologi terbaru dengan desain super tipis dengan baterai 6000 mah!
"saya meminta tapera dikaji ulang. pemotongan 3 persen sangat memberatkan buruh," ucapnya. 
ditambahkan andi, pemotongan gaji sebesar 3 persen ini sesungguhnya memberatkan pekerja yang telah mendapatkan pemotongan untuk bpjs. 
"beban buruh sudah sangat besar dengan potongan bpjs, dengan ditambah tapera total potongan wajib buruh bisa sampai 6-7 persen," lanjutnya.
selain itu, andi gani protes lantaran awalnya pihak buruh diajak bicara terkait pembahasan tapera. namun, ketika mulai dibentuk, dia menyebut pihaknya tidak lagi diajak bicara.
"saat awal rencana berdirinya tapera kami diajak bicara, tetapi saat memulai pembentukan kami tidak diajak bicara," ungkapnya. 
baca juga:iqoo z9 series bersiap hadir di indonesia, intip bocoran spesifikasi yang dihadirkan!
baca juga:iqoo z9 dan z9x resmi masuk indonesia, spek gak main, harga mulai rp 3 jutaan aja lho!
untuk itu, andi berharap, pemerintah memberikan opsi lain untuk iuran tapera ini, dan lebih baik iuran ini tidak diwajibkan kepada pekerja.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi OKI NEWS Edisi KAMIS 30 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan