2026 PPPK Akhirnya Bisa Jadi PNS Tanpa Ujian? Simak Rencana DPR Terbaru!

Reporter: F. Handayani |

Editor: F. Handayani |

Senin , 17 Nov 2025 - 13:29

Ilutrasi PPPK a--

OKI NEWS – Ada kabar bahagia bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Indonesia. DPR RI melalui Komisi II memberikan sinyal kuat bahwa PPPK akan diangkat menjadi PNS tanpa perlu mengikuti tes seleksi ulang.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Komisi II memberikan menegaskan akan membahas peralihan status PPPK menjadi PNS tanpa melalui seleksi ulang.

Langkah ini menjadi bagian dari pembahasan Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang saat ini tengah digodok bersama pemerintah.

Jika disahkan, kebijakan ini berpotensi mengubah nasib ratusan ribu PPPK yang selama ini bekerja tanpa jaminan karier jangka panjang.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf M. Effendi, menyuarakan dukungan kuat untuk pengangkatan PPPK menjadi PNS.

Ia menegaskan bahwa pengabdian panjang para PPPK selama bertahun-tahun sudah menjadi bukti nyata loyalitas dan kompetensi.

Dalam keterangan yang dikutip dari akun Instagram resmi Partai Demokrat @pdemokrat pada Senin, 17 November 2025, Dede Yusuf menyatakan komitmen untuk memasukkan pasal khusus dalam revisi UU ASN. Pasal tersebut akan mengatur pengubahan status dari PPPK menjadi PNS tanpa harus melalui tes ulang.

Selain soal pengangkatan, usulan juga mencakup jaminan hak pensiun bagi PPPK yang diangkat menjadi PNS. Hal ini menjadi penting mengingat selama ini PPPK tidak memiliki jaminan pensiun layaknya PNS, meski telah mengabdi bertahun-tahun.

Usulan ini disambut dengan antusias oleh ribuan PPPK di berbagai daerah. Banyak di antara mereka yang telah mengabdi lebih dari sepuluh tahun, bahkan ada yang sudah dua puluh tahun lebih bekerja dengan status tidak tetap.

Selama ini, PPPK bekerja dengan status kontrak yang harus diperpanjang secara berkala. Mereka mengajar di pelosok, bekerja di lapangan, hingga mengurus administrasi pemerintahan tanpa fasilitas dan tunjangan yang memadai seperti PNS.

2026 pppk akhirnya bisa jadi pns tanpa ujian? simak rencana dpr terbaru!                            oki news – ada kabar bahagia  bagi ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) di indonesia. dpr ri melalui komisi ii memberikan sinyal kuat bahwa pppk akan diangkat menjadi pns tanpa perlu mengikuti tes seleksi ulang.
dewan perwakilan rakyat republik indonesia melalui komisi ii memberikan menegaskan akan membahas peralihan status pppk menjadi pns tanpa melalui seleksi ulang.
langkah ini menjadi bagian dari pembahasan revisi undang-undang aparatur sipil negara yang saat ini tengah digodok bersama pemerintah. 
jika disahkan, kebijakan ini berpotensi mengubah nasib ratusan ribu pppk yang selama ini bekerja tanpa jaminan karier jangka panjang.
baca juga:hanya 26 peserta lulus seleksi pppk tahap 2 oki dari 1.855 pelamar
baca juga:pelantikan pppk oki 2024 digelar pekan depan, ini jadwal dan lokasinya
wakil ketua komisi ii dpr ri, dede yusuf m. effendi, menyuarakan dukungan kuat untuk pengangkatan pppk menjadi pns. 
ia menegaskan bahwa pengabdian panjang para pppk selama bertahun-tahun sudah menjadi bukti nyata loyalitas dan kompetensi.
dalam keterangan yang dikutip dari akun instagram resmi partai demokrat @pdemokrat pada senin, 17 november 2025, dede yusuf menyatakan komitmen untuk memasukkan pasal khusus dalam revisi uu asn. pasal tersebut akan mengatur pengubahan status dari pppk menjadi pns tanpa harus melalui tes ulang.
selain soal pengangkatan, usulan juga mencakup jaminan hak pensiun bagi pppk yang diangkat menjadi pns. hal ini menjadi penting mengingat selama ini pppk tidak memiliki jaminan pensiun layaknya pns, meski telah mengabdi bertahun-tahun.
baca juga:thr pns, pppk, dan anggota dprd oki sudah cair, total rp48,6 miliar
baca juga:panselda oki prioritaskan kenyamanan peserta seleksi pppk ibu hamil dan disabilitas
usulan ini disambut dengan antusias oleh ribuan pppk di berbagai daerah. banyak di antara mereka yang telah mengabdi lebih dari sepuluh tahun, bahkan ada yang sudah dua puluh tahun lebih bekerja dengan status tidak tetap.
selama ini, pppk bekerja dengan status kontrak yang harus diperpanjang secara berkala. mereka mengajar di pelosok, bekerja di lapangan, hingga mengurus administrasi pemerintahan tanpa fasilitas dan tunjangan yang memadai seperti pns.
banyak pppk yang mengajar di daerah terpencil dengan akses terbatas, namun tetap konsisten menjalankan tugas. ada juga yang bekerja di instansi pemerintahan dengan beban kerja setara pns, namun kompensasi dan jaminan masa depan yang jauh berbeda.
dede yusuf menegaskan bahwa negara seharusnya tidak hanya menilai dari hasil tes, tetapi juga dari dedikasi dan kesetiaan mereka selama bertahun-tahun. 
baca juga:link aktif baru! saldo gratis akhir pekan dana kaget rp177.000 hari ini siap masuk ke akunmu
baca juga:suzuki fronx punya teknologi canggih yang bikin aman berkendara! ini spesifikasi lengkapnya
pengabdian panjang ini menunjukkan kompetensi dan loyalitas yang tidak perlu dipertanyakan lagi melalui seleksi ulang.
anggota dpr dari partai demokrat ini menambahkan bahwa perubahan status pppk menjadi pns harus dibarengi dengan jaminan kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan. 
revisi uu asn tidak hanya mengatur soal status, tetapi juga memastikan kesejahteraan dan hak-hak asn di masa depan.
rencana pemberian hak pensiun bagi pppk yang diangkat menjadi pns disebut sebagai simbol pengakuan negara terhadap pengabdian mereka. selama ini, ketiadaan jaminan pensiun menjadi kekhawatiran besar bagi pppk yang sudah memasuki usia senja.
baca juga:halal bihalal warnai hari pertama kerja asn dan pppk di oki
baca juga:pelantikan pppk oki 2024 digelar pekan depan, ini jadwal dan lokasinya
dengan adanya jaminan pensiun, pppk yang diangkat menjadi pns akan memiliki kepastian masa depan setelah memasuki masa purna tugas. mereka tidak perlu khawatir soal jaminan hari tua setelah puluhan tahun mengabdi.
proses pembahasan di dpr tentang revisi uu asn
revisi uu asn saat ini masih dalam tahap pembahasan antara dpr dan pemerintah. 
komisi ii dpr bertanggung jawab atas pembahasan undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan dalam negeri, termasuk soal kepegawaian.
baca juga:bkpp oki siapkan 580 formasi pppk tahap ii, pendaftaran dibuka hingga 31 desember
baca juga:seleksi pppk tahap 1, 3.274 peserta oki ikuti ujian kompetensi berbasis cat
proses pembahasan revisi undang-undang memerlukan koordinasi yang matang antara legislatif dan eksekutif. berbagai aspek harus dipertimbangkan, mulai dari implikasi anggaran, ketersediaan formasi pns, hingga mekanisme teknis pengangkatan.
dpr berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan pppk dalam pembahasan revisi uu asn. 
namun realisasinya tetap bergantung pada kesepakatan dengan pemerintah dan pertimbangan berbagai aspek teknis dan anggaran.
apabila revisi uu asn ini disahkan, tahun 2026 berpotensi menjadi momentum bersejarah bagi dunia kepegawaian di indonesia. ribuan pppk yang telah lama menunggu akhirnya bisa menyandang status pns secara penuh, lengkap dengan hak dan jaminan pensiun.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran OKI NEWS Edisi SABTU 2 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan