OKI NEWS - Dalam upaya memperkuat sinergi antara kehumasan dan pengelolaan komunikasi publik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) bekerja sama dengan Kepolisian Resor (Polres) OKI mengadakan sesi pelatihan manajemen kehumasan.
Acara ini dilangsungkan di Aula Sarjan Arya Racana, Mapolres OKI, pada Jumat, 23 Agustus 2024. Pelatihan ini berfokus pada persiapan Operasi Mantap Praja (OMP) 2024, yang merupakan operasi pengamanan untuk mendukung kelancaran Pilkada.
Kehumasan sebagai Pilar Penting dalam Organisasi
Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (Kabag SDM) Polres OKI, Kompol Hendra Gunawan, menekankan bahwa kehumasan bukan hanya berfungsi sebagai juru bicara instansi, tetapi juga sebagai penjaga citra dan reputasi organisasi di mata publik.
BACA JUGA:RESMI! PDIP Dukung Ratu Dewa dan Prima Salam untuk Pilkada Palembang 2024
BACA JUGA:Dengan Dukungan 15 Kursi Parlemen, Askolani-Netta Indian Optimis Menangkan Pilkada Banyuasin 2024
Menurutnya, peran kehumasan jauh melampaui penyampaian informasi; meliputi juga pengelolaan persepsi, penanganan krisis, dan pembangunan komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak.
"Pelatihan ini bertujuan untuk membekali personel Polres OKI, terutama dalam menghadapi Pilkada yang akan datang. Melalui pelatihan ini, diharapkan seluruh peserta dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang kehumasan. Ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga demi keberhasilan tugas-tugas kita ke depan, khususnya dalam menyukseskan Operasi Mantap Praja 2024," ujar Kompol Hendra.
Manajemen Komunikasi Krisis: Tantangan dan Strategi
Plt. Kepala Diskominfo Kabupaten OKI, Adi Yanto, S. Pd, M. Si, dalam paparannya menekankan pentingnya pemahaman akan manajemen komunikasi krisis bagi aparat kehumasan.
BACA JUGA:Persiapan Pilkada 2024, Polres OKI Gelar Apel Pasukan Operasi Mantap Praja Musi
Adi menjelaskan bahwa komunikasi krisis adalah kemampuan untuk merespons dan menangani situasi krisis secara efektif, sehingga publik dapat memahami setiap permasalahan dan mengetahui langkah-langkah penanganan yang dilakukan oleh pemerintah.
"Krisis bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Ketika itu terjadi, organisasi harus siap berada di bawah sorotan publik dan media. Dalam situasi seperti ini, reputasi organisasi dipertaruhkan, dan hasilnya sangat bergantung pada seberapa baik krisis tersebut ditangani," jelas Adi.
Adi juga menekankan bahwa peran kehumasan dalam situasi krisis adalah untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan tepat, mengelola persepsi publik, serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan.