Sejak Diteken Jokowi, Berikut 6 Ormas Keagamaan Bakal Dapat Ijin Pengelolaan Tambang Batu Bara

Reporter: Adly |

Editor: Adly |

Minggu , 09 Jun 2024 - 12:40

Sejak Diteken Jokowi, Berikut 6 Ormas Keagamaan Bakal Dapat Ijin Pengelolaan Tambang Batu Bara--

Dikabarkan sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 tentang Perubahan Atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Dalam Pasal 83A PP 25/2024 menyebutkan, bahwa regulasi baru itu berisikan izin ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono mengatakan, bahwa pemerintah akan mengeluarkan peraturan turunan dalam kebijakan itu berupa Peraturan Presiden.

Peraturan tersebut bertujuan mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan.

Adapun pemerintah telah menyiapkan enam wilayah tambang batu bara, yang sudah pernah berproduksi atau eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk badan usaha ormas keagamaan.

Keenam Wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang dipersiapkan bagi ormas keagamaan yakni lahan eks PKP2B PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.

sejak diteken jokowi, berikut 6 ormas keagamaan bakal dapat ijin pengelolaan tambang batu bara                             
palembang, oki news,- berikut 6 organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, yang dijabarkan mendapat jatah izin mengelola pertambangan di indonesia untuk batas waktu lima tahun kedepan.
sejak pemerintah indonesia memberlakukan izin pengelolaan pertambangan dilakukan oleh ormas keagamaan, setidaknya ada 6 ormas yang bakal diberikan izin mengelola pertambangan.
demikian ditegaskan oleh menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) arifin tasrif, yang dikutip dari berbagai sumber informasi minggu 9 juni 2024.
menteri esdm arifin tasrif menyebutkan setidaknya pengelolaan tambang oleh bakal enam ormas nantinya khusus untuk ormas keagamaan terutama tambang batu bara.
"ada enam wilayah tambang batu bara tersebut sudah pernah berproduksi yang dikenal dengan sebutan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara atau pkp2b," ujar arifin tasrif dikutip berbagai sumber.
dibeberkannya, sekiranya ada bakal 6 ormas yang diberikan izin untuk mengelola enam wilayah tambang tersebut.
6 ormas yang dimaksud arifin, yaitu nahdlatul ulama, muhammadiyah, katolik, protestan, hindu dan budha.
arifin menjelaskan, bahwa keenam wilayah izin usaha pertambangan khusus (wiupk) yang dapat dikelola oleh badan usaha ormas keagamaan tersebut merupakan lahan dari eks pkp2b generasi pertama.
menurutnya badan usaha ormas keagamaan diberi batas selama lima tahun untuk mengelola wilayah tambang tersebut. 
"kalau nggak dikerjakan dalam 5 tahun, ya, (izinnya) nggak berlaku. jadi, kalau ada yang dikasih (izin), cepat bikin badan usaha," kata arifin.
arifin juga menegaskan, bahwa perizinan untuk mengelola lahan tambang batu bara yang sudah diperoleh tidak bisa dipindahtangankan. 
menurutnya aturan tersebut bertujuan untuk menjamin transparansi dalam pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan.
nantinya, lanjut arifin pengelolaan tambang batu bara terhadap 6 wilayah pertambangan oleh 6 ormas keagamaan dikelola secara transparan dan tidak boleh transfer.
dikabarkan sebelumnya, presiden ri joko widodo (jokowi) meneken peraturan pemerintah (pp) 25/2024 tentang perubahan atas pp 96/2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba).
dalam pasal 83a pp 25/2024 menyebutkan, bahwa regulasi baru itu berisikan izin ormas keagamaan seperti nahdlatul ulama (nu) dan muhammadiyah mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (wiupk). 
kepala biro komunikasi, layanan informasi publik, dan kerja sama (klik) kementerian esdm agus cahyono mengatakan, bahwa pemerintah akan mengeluarkan peraturan turunan dalam kebijakan itu berupa peraturan presiden.
peraturan tersebut bertujuan mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran wiupk secara prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan.
adapun pemerintah telah menyiapkan enam wilayah tambang batu bara, yang sudah pernah berproduksi atau eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (pkp2b) untuk badan usaha ormas keagamaan. 
keenam wilayah lzin usaha pertambangan khusus (wiupk) yang dipersiapkan bagi ormas keagamaan yakni lahan eks pkp2b pt arutmin indonesia, pt kendilo coal indonesia, pt kaltim prima coal, pt adaro energy tbk, pt multi harapan utama (mau), dan pt kideco jaya agung.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran OKI NEWS Edisi SELASA 26 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan