Begini Kata PN Palembang Soal Penetapan HD Diseret Sebagai Saksi Kasus Korupsi KONI Sumsel

Reporter: Adly |

Editor: Adly |

Kamis , 04 Jul 2024 - 10:22

Begini Kata PN Palembang Soal Penetapan HD Diseret Sebagai Saksi Kasus Korupsi KONI Sumsel--

PALEMBANG, OKI NEWS,- Pengadilan Negeri (PN) Palembang menyampaikan update terkini mengenai penetapan pemanggilan Gubernur Sumsel periode 2018-2023 Herman Deru (HD), sebagai saksi sidang korupsi dana hibah KONI Sumsel 2021.

Dikonfirmasi Kamis 4 Juli 2024 Kepala Humas PN Palembang Raden Zaenal Arif memberikan tanggapan terkait penetapan pemanggilan tersebut.

Secara singkat, Kahumas PN Palembang mengatakan penetapan pemanggilan HD sebagai saksi sidang merupakan kewenangan majelis hakim yang menangani perkara ini.

"Untuk kasus pemanggilan yang bersangkutan sebagai saksi sidang KONI Sumsel, merupakan kewenangan dari majelis hakim yang menyidangkan," kata Kahumas Raden Zaenal Arif.

Melalui pesan singkatnya, Ia menerangkan untuk mengetahui bakal hadir atau tidaknya HD sebagai saksi sidang kasus KONI dilihat pada saat gelar sidang pada Senin 15 Juli 2024 mendatang.

Sebelumnya, desakan permintaan agar HD dihadirkan sebagai saksi sidang kasus KONI Sumsel telah beberapa kali disampaikan oleh tim penasihat hukum terdakwa mantan Ketua Umum KONI Sumsel Hendri Zainuddin.

Sempat terjadi tarik ulur pemanggilan saksi, sebelum akhirnya penuntut umum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel meminta surat penetapan pemanggilan dari majelis hakim Tipikor PN Palembang.

Mulanya, dipersidangan majelis hakim meminta laporan dari penuntut umum Kejati Sumsel atas pemanggilan HD untuk dijadikan saksi berdasarkan permintaan penasihat hukum terdakwa Hendri Zainuddin.

"Setelah kami laporkan ini ke pimpinan, maka pimpinan meminta agar majelis hakim mengeluarkan penetapan pemanggilan terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu," kata JPU Kejati Sumsel Iskandar SH MH dipersidangan saat itu.

Diungkapkan jaksa Iskandar dipersidangan, seyogyanya pada agenda sidang juga mendengarkan keterangan dari seorang ahli keuangan negara Siswo Sujanto.

Namun, lanjutnya ahli keuangan negara berhalangan hadir dan bakal menjadwalkan ulang pemanggilan ahli untuk hadir pada sidang selanjutnya.

Mendengar hal itu, majelis hakim mengambil sikap bakal membuat surat penetapan pemanggilan HD sebagai saksi atas permohonan penasihat hukum terdakwa.

"Kami akan segera membuat penetapan pemanggilan yang bersangkutan untuk hadir sebagai saksi, dan diharapkan yang bersangkutan dapat hadir pada sidang Senin pekan depan," tegas hakim ketua Efiyanto.

Masih dipersidangan saat itu, terdakwa Hendri Zainuddin juga memohon kepada majelis jika ahli tetap tidak bisa hadir maka meminta agar sidang tetap dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan dirinya sebagai terdakwa.

begini kata pn palembang soal penetapan hd diseret sebagai saksi kasus korupsi koni sumsel                            palembang, oki news,- pengadilan negeri (pn) palembang menyampaikan update terkini mengenai penetapan pemanggilan gubernur sumsel periode 2018-2023 herman deru (hd), sebagai saksi sidang korupsi dana hibah koni sumsel 2021.
dikonfirmasi kamis 4 juli 2024 kepala humas pn palembang raden zaenal arif memberikan tanggapan terkait penetapan pemanggilan tersebut.
secara singkat, kahumas pn palembang mengatakan penetapan pemanggilan hd sebagai saksi sidang merupakan kewenangan majelis hakim yang menangani perkara ini.
"untuk kasus pemanggilan yang bersangkutan sebagai saksi sidang koni sumsel, merupakan kewenangan dari majelis hakim yang menyidangkan," kata kahumas raden zaenal arif.
melalui pesan singkatnya, ia menerangkan untuk mengetahui bakal hadir atau tidaknya hd sebagai saksi sidang kasus koni dilihat pada saat gelar sidang pada senin 15 juli 2024 mendatang.
sebelumnya, desakan permintaan agar hd dihadirkan sebagai saksi sidang kasus koni sumsel telah beberapa kali disampaikan oleh tim penasihat hukum terdakwa mantan ketua umum koni sumsel hendri zainuddin.
sempat terjadi tarik ulur pemanggilan saksi, sebelum akhirnya penuntut umum kejaksaan tinggi (kejati) sumsel meminta surat penetapan pemanggilan dari majelis hakim tipikor pn palembang.
mulanya, dipersidangan majelis hakim meminta laporan dari penuntut umum kejati sumsel atas pemanggilan hd untuk dijadikan saksi berdasarkan permintaan penasihat hukum terdakwa hendri zainuddin.
"setelah kami laporkan ini ke pimpinan, maka pimpinan meminta agar majelis hakim mengeluarkan penetapan pemanggilan terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu," kata jpu kejati sumsel iskandar sh mh dipersidangan saat itu.
diungkapkan jaksa iskandar dipersidangan, seyogyanya pada agenda sidang juga mendengarkan keterangan dari seorang ahli keuangan negara siswo sujanto.
namun, lanjutnya ahli keuangan negara berhalangan hadir dan bakal menjadwalkan ulang pemanggilan ahli untuk hadir pada sidang selanjutnya.
mendengar hal itu, majelis hakim mengambil sikap bakal membuat surat penetapan pemanggilan hd sebagai saksi atas permohonan penasihat hukum terdakwa.
"kami akan segera membuat penetapan pemanggilan yang bersangkutan untuk hadir sebagai saksi, dan diharapkan yang bersangkutan dapat hadir pada sidang senin pekan depan," tegas hakim ketua efiyanto.
masih dipersidangan saat itu, terdakwa hendri zainuddin juga memohon kepada majelis jika ahli tetap tidak bisa hadir maka meminta agar sidang tetap dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan dirinya sebagai terdakwa.
"karena kami tidak akan menghadirkan saksi meringankan, jadi jika ahli tetap berhalangan hadir maka lebih baik langsung pemeriksaan terdakwa saja yang mulia," tutur hendri zainuddin.
oleh karena saksi tidak hadir dan ahli juga berhalangan hadir, persidangan pun ditunda dan bakal digelar lagi pada sidang senin pekan depan.
sementara, gede pasek suardika selaku ketua tim penasihat hukum terdakwa hendri zainuddin diwawancarai usai penundaan sidang, mengatakan kehadiran saksi hd sangat penting dalam pembuktian perkara.
didampingi rizal syamsul, pengacara yang akrab disapa gps ini mengklaim hadirnya hd sebagai saksi guna mengetahui penganggaran dalam pencairan dana hibah selaku kepala daerah saat itu.
"kalau dia (hd) tidak hadir saat itu tentu akan menimbulkan citra yang cukup drastis di negara hukum, yang justru malah tidak mentaati hukum," ujar gps.
"kalau menjadi pemimpin nanti, bagaimana ia akan mengajak nantinya kepada masyarakat untuk taat hukum, saya kira lebih baik hadirlah, apa sih susahnya hadir," tambahnya.
menurut gps, jika hd tidak mau hadir sebagai saksi justru itu bakal menambah keyakinan bahwa masalahnya bukan ada di koni sumsel namun lebih kepada masalah kebijakan dari gubernur saat itu.
jadi ia berharap agar hd sebagai warga negara yang taat hukum, lebih baik hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi dipersidangan agar terang benderang terhadap peristiwa hukum yang terjadi.
"sebagai warga negara yang taat hukum, harus mentaati penetapan yang dibuat oleh majelis hakim hadir sebagai saksi dipersidangan," tandasnya.
sebagaimana diketahui, kasus ini ini menjerat mantan ketua umum koni sumsel hendri zainuddin didakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain terkait dana hibah kegiatan koni sumsel tahun 2021.
jpu kejati sumsel menilai perbuatan terdakwa hendri zainuddin dinilai telah merugikan keuangan negara rp3,4 miliar dari jumlah keseluruhan dana hibah koni sumsel tahun 2021 senilai rp37,5 miliar.
oleh sebab itu, tim jpu kejati sumsel menjerat terdakwa hendri zainuddin mantan ketua umum koni sumsel dengan jerat pidana korupsi dakwaan alternatif subsideritas.
terdakwa hendri zainuddin didakwa dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 atau pasal 9 jo pasal 18 jo pasal 55 undang-undang tentang tindak pidana korupsi.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran OKI NEWS Edisi SENIN 8 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan