Sidang Korupsi Cicilan Rumah MBR, Tersangka Jargas PT SP2J Ahmad Nopan Turut Jadi Saksi Sidang

Reporter: Adly |

Editor: Adly |

Jumat , 12 Jul 2024 - 07:32

Sidang Korupsi Cicilan Rumah MBR, Tersangka Jargas PT SP2J Ahmad Nopan Turut Jadi Saksi Sidang--

PALEMBANG, OKI NEWS,- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Palembang, berencana turut memanggil mantan Direktur PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) Ahmad Nopan untuk didengarkan keterangan sebagai saksi.

Ahmad Nopan, yang juga tersangka korupsi Jargas PT SP2J bakal dihadirkan sebagai saksi sidang korupsi angsuran perumahan MBR atas nama terdakwa M Rusdi di Pengadilan Tipikor pada PN Palembang.

"Selain, mantan direktur PT SP2J Ahmad Nopan pada sidang Kamis pekan depan, juga direncanakan menghadirkan saksi dari pihak bank," ungkap Kasubsi Penuntutan Pidsus Kejari Palembang Syaran Jafizhan SH dikonfirmasi Kamis 11 Juli 2024 kemarin.

Dihadirkannya Ahmad Nopan dan pihak ke persidangan sebagai saksi, kata Syaran sebagaimana terlampir di dalam berkas acara pemeriksaan penyidik Polrestabes Palembang.

Disebutkannya, tujuan bakal dihadirkan Ahmad Nopan sebagai saksi karena saat peristiwa pidana korupsi ini terjadi merupakan pimpinan dari PT SP2J saat itu.

Namun, ia masih belum bisa memastikan mantan Direktur PT SP2J tersebut bisa hadir atau tidak memenuhi panggilan sebagai saksi sidang.

"Kita lihat nanti Kamis depan yang bersangkutan bisa hadir atau tidak," kata Syaran.

Meski begitu, Ia berharap tidak hanya kepada Ahmad Nopan tapi kepada saksi-saksi lain seperti pihak debitur perumahan MBR untuk dapat hadir sebagai saksi sidang korupsi terkait PT SP2J ini.

Sebab, menurut Syaran keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan sangatlah penting guna pembuktian suatu perkara tindak pidana.

Apabila berhalangan hadir, lanjut Syaran untuk segera melapor kepada pihak Kejari Palembang dan akan dijadwalkan pemanggilan ulang sebagai saksi.

Diketahui, sebelumnya dalam sidang pertama pembuktian perkara JPU Kejari Palembang telah memanggil 11 orang saksi sidang untuk dimintai keterangan dihadapan majelis hakim Tipikor Palembang.

Para saksi itu terdiri dari pejabat dan mantan pejabat internal dari PT SP2J diantaranya Direktur PT SP2J saat ini Ujang Panggarbesi, Anita Pertiwi Manager PT SP2J, Haris Tarmizi Bendahara Keuangan PT SP2J dan sejumlah petinggi lainnya.

Dipersidangan, diakui saksi Direktur PT SP2J Ujang Panggarbesi membeberkan sebelum kasus ini mencuat, terdakwa M Rusdi merupakan karyawan PT SP2J unit usaha properti sebagai juru tagih.

sidang korupsi cicilan rumah mbr, tersangka jargas pt sp2j ahmad nopan turut jadi saksi sidang                             
palembang, oki news,- jaksa penuntut umum (jpu) kejari palembang, berencana turut memanggil mantan direktur pt sarana pembangunan palembang jaya (sp2j) ahmad nopan untuk didengarkan keterangan sebagai saksi.
ahmad nopan, yang juga tersangka korupsi jargas pt sp2j bakal dihadirkan sebagai saksi sidang korupsi angsuran perumahan mbr atas nama terdakwa m rusdi di pengadilan tipikor pada pn palembang.
"selain, mantan direktur pt sp2j ahmad nopan pada sidang kamis pekan depan, juga direncanakan menghadirkan saksi dari pihak bank," ungkap kasubsi penuntutan pidsus kejari palembang syaran jafizhan sh dikonfirmasi kamis 11 juli 2024 kemarin.
dihadirkannya ahmad nopan dan pihak ke persidangan sebagai saksi, kata syaran sebagaimana terlampir di dalam berkas acara pemeriksaan penyidik polrestabes palembang.
disebutkannya, tujuan bakal dihadirkan ahmad nopan sebagai saksi karena saat peristiwa pidana korupsi ini terjadi merupakan pimpinan dari pt sp2j saat itu.
namun, ia masih belum bisa memastikan mantan direktur pt sp2j tersebut bisa hadir atau tidak memenuhi panggilan sebagai saksi sidang.
"kita lihat nanti kamis depan yang bersangkutan bisa hadir atau tidak," kata syaran.
meski begitu, ia berharap tidak hanya kepada ahmad nopan tapi kepada saksi-saksi lain seperti pihak debitur perumahan mbr untuk dapat hadir sebagai saksi sidang korupsi terkait pt sp2j ini.
sebab, menurut syaran keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan sangatlah penting guna pembuktian suatu perkara tindak pidana.
apabila berhalangan hadir, lanjut syaran untuk segera melapor kepada pihak kejari palembang dan akan dijadwalkan pemanggilan ulang sebagai saksi.
diketahui, sebelumnya dalam sidang pertama pembuktian perkara jpu kejari palembang telah memanggil 11 orang saksi sidang untuk dimintai keterangan dihadapan majelis hakim tipikor palembang.
para saksi itu terdiri dari pejabat dan mantan pejabat internal dari pt sp2j diantaranya direktur pt sp2j saat ini ujang panggarbesi, anita pertiwi manager pt sp2j, haris tarmizi bendahara keuangan pt sp2j dan sejumlah petinggi lainnya.
dipersidangan, diakui saksi direktur pt sp2j ujang panggarbesi membeberkan sebelum kasus ini mencuat, terdakwa m rusdi merupakan karyawan pt sp2j unit usaha properti sebagai juru tagih.
"sebagai juru tagih, tugasnya selain menagih angsuran pada kredit juga melaporkan hasil penagihan ke pada pt sp2j pada unit properti," kata ujang panggarbesi dipersidangan.
namun, dihadapan majelis hakim tipikor palembang masriati sh mh ia membeberkan nyatanya tidak disetorkan dan dilaporkan oleh terdakwa m rusdi kepada atasannya.
pada saat itu, lanjutnya sebelum menjabat sebagai direktur pt sp2j ia menjabat selaku kepala satuan pengawasan internal pt sp2j melakukan evaluasi.
evaluasi itu dilakukan, kata ujang panggarbesi atas hasil laporan dan temuan audit dari bpkp terkait beberapa kwitansi yang tidak disetorkan oleh terdakwa m rusdi.
"sehingga dari hasil evaluasi ditemukan ada 1856 kwitansi, dan berdasarkan perhitungan ada rp567 juta yang tidak disetorkan oleh terdakwa," ungkap saksi ujang panggarbesi.
dalam dakwaan, m rusdi yang merupakan juru tagih dari pt sp2j kota palembang didakwa korupsi merugikan keuangan negara lebih dari setengah miliar.
diuraikan dalam dakwaan, m rusdi terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka tunggal usai tim penyidik polrestabes palembang menemukan lebih dari dua alat bukti.
sedikit informasi mengenai perumahan mbr, perumahan mbr merupakan program bantuan perumahan dari pemkot palembang, yang bertujuan membantu masyarakat yang menjadi korban atau musibah kebakaran.
adapun lokasi pembangunan perumahan mbr dalam perkara ini, beralamat di kelurahan 3-4 ulu kecamatan seberang ulu i kota palembang.
proses pembangunan perumahan yang berlokasi di kelurahan 3-4 ulu dikerjakan oleh pihak swasta, yang kemudian untuk proses pembelian unit rumahnya dibiayai terlebih dahulu oleh pihak bank dalam hal ini oleh bank sumsel babel.
termasuk, untuk proses akad kredit perumahan mbr yang berlokasi di kelurahan 3-4 ulu tersebut dilakukan oleh calon penghuni rumah (debitur) dengan pihak bank.
pembangunan perumahan mbr yang berlokasi di kelurahan 3-4 ulu ini sendiri dibangun dalam dua tahapan.
tahap pertama pada tahun 2010 dibangunkan 40 unit rumah dan tahap kedua tepatnya tahun 2012 dibangun 80 unit rumah sehingga jumlah keseluruhan 120 unit rumah.
setelah selesai pembangunan perumahan mbr, lalu perumahan tersebut dijual secara kredit kepada masyarakat disekitar lokasi dengan angsuran kredit per bulan sebesar rp. 300.000 dan juga sebesar rp. 305.500 dan masa tenor kredit selama 10 dan 15 tahun.
sementara, untuk penagihan kredit angsuran perumahan mbr kelurahan 3-4 ulu kota palembang dilakukan oleh debt colector dari pihak pt sp2j.
terdakwa m rusdi sendiri, menurut data yang diterima bekerja sebagai pegawai pt sp2j sebagai juru tagih angsuran perumahan mbr sejak tahun 2013 hingga tahun 2022.
namun, pada rentang waktu 4 tahun terakhir tepatnya pada tahun 2018 hingga tahun 2022 tersangka m rusdi berdasarkan penyidikan tidak menyetorkan sebagian besar angsuran perumahan mbr kepada pt sp2j.
hal tersebut, diperkuat dengan temuan barang bukti dari penyidik polrestabes palembang berupa ribuan lembar kwitansi pembayaran angsuran dari masyarakat debitur perumahan mbr.
sehingga, berdasarkan laporan hasil audit kerugian negara dari bpkp provinsi sumsel perbuatan tersangka m rusdi mengakibatkan kerugian negara senilai rp567.898.000.
atas perbuatannya, terdakwa m rusdi sebagaimana berkas perkara dijerat dengan pasal 2 atau pasal 3 atau pasal 8 jo pasal 18 undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 64 ayat (1) kuhpidana.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi OKI NEWS Edisi SABTU 13 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan