Saksi Pengurus Hadir Pada Pembuktian Sidang Korupsi Penerbitan Akta Yayasan Batanghari Sembilan Yogyakarta

Reporter: Adly |

Editor: Adly |

Senin , 22 Jul 2024 - 13:00

Saksi Pengurus Hadir Pada Pembuktian Sidang Korupsi Penerbitan Akta Yayasan Batanghari Sembilan Yogyakarta--

Penyidikan perkara ini bermula, adanya sengketa tanah dan bangunan asrama terletak di Jalan Puntadewa nomor 9 Wirobrojan Jogjakarta yang telah terjadi sejak tahun 2015.

Sebagaimana dilansir dari akun media sosial @pondok_mesudji, membeberkan sesuai dengan namanya asrama Pondok Mesudji ini telah dibangun pada tahun 1952 silam.

Dibangunnya asrama Pondok Mesudji bertujuan sebagai rumah singgah sementara bagi mahasiswa asal Sumsel yang sedang menuntut ilmu di beberapa universitas di Jogjakarta.

Diketahui juga, sejak pendirian bangunan asrama Pondok Mesudji ini sendiri adalah dibawah naungan Yayasan Pendidikan Batanghari Sembilan.

Akan tetapi, seiring berjalannya waktu tepatnya pada sekira tahun 2015 silam, diduga oknum mafia tanah telah memalsukan dokumen yayasan serta sertifikat.

Hingga pada akhirnya, dugaan pembuatan dokumen dan sertifikat palsu tersebut berujung penjualan aset tanah serta bangunan asrama mahasiswa Sumsel.

Berbagai upaya hukum pun dilakukan, dan terjadi saling klaim antara pihak pengurus Yayasan dengan pihak-pihak lain terhadap status kepemilikan tanah dan bangunan asrama Pondok Mesudji.

saksi pengurus hadir pada pembuktian sidang korupsi penerbitan akta yayasan batanghari sembilan yogyakarta                             
palembang, oki news,- lima saksi dihadirkan, dalam lanjutan sidang pemeriksaan perkara korupsi penerbitan sertifikat yayasan batanghari sembilan berupa aset tanah dan bangunan di yogyakarta, senin 22 juli 2024.
lima saksi yang dihadirkan yaitu mantan sekretaris yayasan batanghari sembilan tahun 2015 bernama ahmad ramli, inspektorat provinsi sumsel kurniawan ap, lamun damargo asn bpkad sumsel.
lalu, fahmi fadillah kabid pemasaran dinas pariwisata serta aris satria mantan sekretaris dinas lingkungan hidup.
dihadirkannya lima saksi oleh jaksa penuntut umum (jpu) kejati sumsel, guna menerangkan diantaranya terkait penerbitan akta yayasan batanghari sembilan yang diubah menjadi yayasan batanghari sembilan sumsel.
dipersidangan, salah satu saksi bernama ahmad ramli selaku mantan sekretaris mengaku tahu perubahan nama akta yayasan batanghari sembilan saat diajak oleh pengurus lainnya.
"saat itu saya diajak bertiga bersama pengurus lainnya syarkowi dan maman menghadap (terdakwa) notaris eti mulyati," ungkap ahmad ramli.
namun, ia mengaku tidak terlalu tahu detilnya saat menghadap notaris etik mulyati hanya sekilas informasi untuk pembuatan akta yayasan dari yayasan batanghari sembilan menjadi yayasan batanghari sembilan sumsel.
disebutkannya, yang ia ketahui juga alasan diubah nama yayasan itu lantaran yayasan batanghari sembilan tidak aktif dan oleh pengurus agar dapat investor baru maka dibuatkan akta yayasan batanghari sembilan dengan embel-embel nama sumsel di belakangnya.
"intinya menghadap notaris eti untuk melegalkan yayasan batanghari sembilan sumsel," ucap saksi ahmad ramli pensiunan asn disperindag sumsel ini dipersidangan.
ia juga membeberkan, susunan kepengurusan yayasan batanghari sembilan saat itu sebagai ketua syarkowi sirodj, pembina burlian, wakil ketua sintia, bendahara duman sirodj dan sebagai pengawas maman.
dihadapan majelis hakim diketuai efiyanto sh mh, saksi ahmad ramli juga mengaku kenal dengan terdakwa zurike takarada dari pengurus yayasan bernama maman.
saat itu, lanjut saksi ahmad ramli dikenalkan oleh maman di jogjakarta terdakwa zurike takarada sebagai pengusaha saat itu.
"kata pak maman, ibu zurike akan menyelesaikan asrama jogjakarta ya sebagai pengusaha, tapi maksud menyelesaikan apa saya tidak tahu karena saya tidak terlalu fokus saat itu," ungkap saksi.
saksi ahmad ramli membenarkan bahwa pada tahun 2019, ia pernah diajak maman untuk jalan-jalan kembali ke jogjakarta padahal dirinya sudah tidak menjabat lagi sebagai sekretaris dalam kepengurusan yayasan batanghari sembilan.
diakuinya lagi, saya diajak oleh maman bukan hanya sekedar jalan-jalan saja akan tetapi untuk tujuan kepengurusan sertifikat yayasan.
"untuk dijual atau tidaknya kepada pihak lain saya tidak tahu," sebutnya.
saat ini sidang masih berlangsung, dengan mencecar para saksi secara bergilir di hadapan majelis hakim diketuai efiyanto sh mh.
diketahui dalam sidang sebelumnya empat terdakwa dalam perkara tersebut, yakni zurike takarada, ngesti widodo (pegawai bpn yogyakarta), derita kurniawati (notaris) dan eti mulyati (notaris), didakwa tim jaksa penuntut umum (jpu) kejati sumsel dan jpu kejari palembang telah merugikan negara rp 10,6 miliar atau rp 10.628.905.000.
dakwaan keempat terdakwa dibacakan tim jaksa penuntut umum dalam sidang di pengadilan tipikor palembang kelas 1 a khusus yang diketuai majelis hakim efiyanto sh mh.
rincinya, keempat terdakwa melakukan pengalihan hak atas set dari yayasan batanghari sembilan kepada yayasan batanghari sembilan sumsel.
selain itu, keempatnya juga diduga secara bersama-sama menjual asset yayasan batanghari sembilan berupa tanah dan bangunan asrama mahasiswa sumsel "pondok mesudji".
masih didalam dakwaan jpu, bahwa perbuatan para terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga mengakibatkan kerugian negara.
singkatnya, modus perkara yang dilakukan oleh para tersangka, yaitu eti mulyati dan derita kurniati selalu notaris diduga telah membuat perikatan jual beli dengan tersangka zurike takarada sebagai kuasa yayasan batanghari sembilan sumatera selatan.
yang mana dalam hal ini merugikan keuangan negara pada pemerintahan provinsi sumsel sebesar rp10,6 miliar lebih atau tepatnya rp.10.628.905.000,00,-.
masih dalam dakwaan jpu, pada perkara ini perbuatan terdakwa zurike takarada dan ngesti widodo didakwa melanggar primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) kuhpidana
atau subsidair pasal 3 jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) kuhpidana.
kemudian untuk terdakwa derita kurniawati dan eti mulyati didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 56 ke-2 kuhpidana. 
atau subsidiair pasal 3 jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 56 ke-2 kuhpidana.
penyidikan perkara ini bermula, adanya sengketa tanah dan bangunan asrama terletak di jalan puntadewa nomor 9 wirobrojan jogjakarta yang telah terjadi sejak tahun 2015.
sebagaimana dilansir dari akun media sosial @pondok_mesudji, membeberkan sesuai dengan namanya asrama pondok mesudji ini telah dibangun pada tahun 1952 silam.
dibangunnya asrama pondok mesudji bertujuan sebagai rumah singgah sementara bagi mahasiswa asal sumsel yang sedang menuntut ilmu di beberapa universitas di jogjakarta.
diketahui juga, sejak pendirian bangunan asrama pondok mesudji ini sendiri adalah dibawah naungan yayasan pendidikan batanghari sembilan.
akan tetapi, seiring berjalannya waktu tepatnya pada sekira tahun 2015 silam, diduga oknum mafia tanah telah memalsukan dokumen yayasan serta sertifikat.
hingga pada akhirnya, dugaan pembuatan dokumen dan sertifikat palsu tersebut berujung penjualan aset tanah serta bangunan asrama mahasiswa sumsel.
berbagai upaya hukum pun dilakukan, dan terjadi saling klaim antara pihak pengurus yayasan dengan pihak-pihak lain terhadap status kepemilikan tanah dan bangunan asrama pondok mesudji.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi OKI NEWS Edisi SELASA 23 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan