Konstatering Eks Bioskop Cineplex Palembang Dikecam, Ahli Waris Tegaskan Ada Proses Hukum yang Belum Selesai

Reporter: Ardi |

Editor: Ardi |

Selasa , 13 Aug 2024 - 20:57

Polemik Sengketa Lahan Cineplex Palembang.--

"Perlu dicatat bahwa pada 24 Juli 2024 lalu, kami telah lebih dulu melakukan konstatering sesuai dengan penetapan nomor 7. Perlu diingat juga bahwa objek konstatering yang dimohonkan oleh saudari Gunawati Koko Thamrin adalah bagian dari tanah milik klien kami, yakni Sub IIb angka V (Vide putusan PN Palembang nomor 35)," jelasnya.

Hambali juga menekankan bahwa objek yang diklaim oleh pihak Koko Thamrin saat ini masih dalam status sita jaminan, dan konstatering yang dilakukan kemarin akan mengungkapkan fakta hukum bahwa objek tersebut masih dalam status sita jaminan. Setiap alas hak yang diterbitkan atas tanah yang dalam status sita jaminan, menurutnya, adalah cacat hukum.

Sementara itu, Humas PN Palembang, Raden Zainal Arif SH MH, menjelaskan bahwa konstatering dilakukan sebagai tindak lanjut dari permohonan eksekusi.

Zainal menyatakan bahwa konstatering atau pencocokan data yang dilakukan pada Senin lalu adalah bagian dari proses eksekusi yang berbeda dengan konstatering sebelumnya.

"Konstatering yang pertama dilakukan menjelang pencabutan sita terhadap objek lahan, sesuai dengan permohonan yang diajukan ke PN Palembang. Sedangkan konstatering yang baru-baru ini dilakukan bertujuan untuk persiapan eksekusi terhadap objek lahan," terangnya.

Sebelumnya diberitakan, Pengadilan Negeri (PN) Palembang telah melaksanakan konstatering terhadap objek sengketa lahan di sekitar eks Bioskop Cineplex Cinde, Jalan Jenderal Sudirman, Palembang.

Puluhan kios pedagang di sekitar lokasi objek sengketa diinventarisir oleh petugas konstatering yang dipimpin langsung oleh Panitera PN Palembang.

Selain itu, petugas yang dibantu oleh petugas BPN Kota Palembang juga melakukan pengukuran untuk mencocokkan data.

Menurut informasi yang diperoleh, konstatering dilakukan untuk memastikan data sebelum pelaksanaan eksekusi terhadap objek lahan di sekitar eks Bioskop Cineplex Cinde.

Pelaksanaan konstatering tersebut didasarkan pada surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 13/Pdt.Eks/2023/PN Plg jo.No.201/Pdt.G/2022/PN Plg jo.No.34/PDT/2023/PT.PLG tertanggal 30 Juli 2024.

konstatering eks bioskop cineplex palembang dikecam, ahli waris tegaskan ada proses hukum yang belum selesai                            oki news - polemik mengenai sengketa lahan eks bioskop cineplex yang berlokasi di jalan jenderal sudirman, palembang, kembali memanas setelah pengadilan negeri (pn) palembang melakukan konstatering.
hambali mangku winata sh mh, kuasa hukum ahli waris raden helmi fansyuri, menyayangkan langkah pn palembang yang melaksanakan konstatering, yang menurutnya cacat hukum.
dalam wawancara pada selasa, 13 agustus 2024, hambali mengungkapkan kekecewaannya terhadap tindakan pn palembang tersebut, mengingat pihaknya sebagai ahli waris masih melakukan upaya hukum.
"sebelumnya, kami telah mengirim surat resmi kepada pn palembang untuk menunda konstatering sementara waktu," ujar hambali.
baca juga:begini kata pn palembang soal penetapan hd diseret sebagai saksi kasus korupsi koni sumsel
baca juga:pn palembang bakal gelar sidang perdana korupsi aset yayasan batanghari sembilan yogyakarta
menurutnya, permohonan penundaan tersebut didasarkan pada alasan kuat karena masih ada proses hukum yang sedang berlangsung, terkait dengan permohonan eksekusi lahan yang terdaftar dengan nomor perkara 13, yang berlokasi di eks bioskop cineplex.
"bahkan, besok rabu, kami akan memasuki tahap pembuktian dalam persidangan melalui e-court di pn palembang," tambahnya.
lebih lanjut, hambali menjelaskan bahwa konstatering merupakan bagian awal dari proses eksekusi yang dimohonkan oleh gunawati koko thamrin.
namun, mengingat masih ada perlawanan terhadap permohonan eksekusi tersebut, maka konstatering tidak seharusnya dilaksanakan.
baca juga:nekat bisnis 1 kilogram sabu dari jeruji besi, terpidana rutan jambi ini kembali jalani sidang di pn palembang
baca juga:pembuktian objek sengketa lahan min 1 dan mts 1 palembang, hakim pn palembang gelar sidang lapangan
hambali juga merujuk pada buku ii pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan mahkamah agung nomor 101 hingga 103, yang menurutnya mendukung pendapat bahwa konstatering tidak dapat dilaksanakan.
meski demikian, hambali menegaskan bahwa konstatering yang telah dilakukan oleh pn palembang akan menghasilkan kejelasan hukum mengenai siapa pemilik sah dari tanah tersebut.
"perlu dicatat bahwa pada 24 juli 2024 lalu, kami telah lebih dulu melakukan konstatering sesuai dengan penetapan nomor 7. perlu diingat juga bahwa objek konstatering yang dimohonkan oleh saudari gunawati koko thamrin adalah bagian dari tanah milik klien kami, yakni sub iib angka v (vide putusan pn palembang nomor 35)," jelasnya.
hambali juga menekankan bahwa objek yang diklaim oleh pihak koko thamrin saat ini masih dalam status sita jaminan, dan konstatering yang dilakukan kemarin akan mengungkapkan fakta hukum bahwa objek tersebut masih dalam status sita jaminan. setiap alas hak yang diterbitkan atas tanah yang dalam status sita jaminan, menurutnya, adalah cacat hukum.
baca juga:kejari garap lima asn bpn sebagai saksi dalam penyidikan baru kasus korupsi ptsl bpn palembang 2019
baca juga:waduh! hutomo mandala putra aniaya tukang parkir karena masalah utang, jadi pesakitan di pn palembang
sementara itu, humas pn palembang, raden zainal arif sh mh, menjelaskan bahwa konstatering dilakukan sebagai tindak lanjut dari permohonan eksekusi.
zainal menyatakan bahwa konstatering atau pencocokan data yang dilakukan pada senin lalu adalah bagian dari proses eksekusi yang berbeda dengan konstatering sebelumnya.
"konstatering yang pertama dilakukan menjelang pencabutan sita terhadap objek lahan, sesuai dengan permohonan yang diajukan ke pn palembang. sedangkan konstatering yang baru-baru ini dilakukan bertujuan untuk persiapan eksekusi terhadap objek lahan," terangnya.
sebelumnya diberitakan, pengadilan negeri (pn) palembang telah melaksanakan konstatering terhadap objek sengketa lahan di sekitar eks bioskop cineplex cinde, jalan jenderal sudirman, palembang.
baca juga:honor imam masjid di korupsi, oknum asn kecamatan di oki ini di hukum 2 tahun penjara
baca juga:bikin hakim murka, pengunjung sidang vonis pidana korupsi pad oki terancam pidana
puluhan kios pedagang di sekitar lokasi objek sengketa diinventarisir oleh petugas konstatering yang dipimpin langsung oleh panitera pn palembang.
selain itu, petugas yang dibantu oleh petugas bpn kota palembang juga melakukan pengukuran untuk mencocokkan data.
menurut informasi yang diperoleh, konstatering dilakukan untuk memastikan data sebelum pelaksanaan eksekusi terhadap objek lahan di sekitar eks bioskop cineplex cinde.
pelaksanaan konstatering tersebut didasarkan pada surat penetapan ketua pengadilan negeri palembang kelas ia khusus nomor 13/pdt.eks/2023/pn plg jo.no.201/pdt.g/2022/pn plg jo.no.34/pdt/2023/pt.plg tertanggal 30 juli 2024.
baca juga:terancam 10 tahun, mantan kades bukit batu korupsi pad oki dihukum 7 tahun penjara 
baca juga:cium ada kerugian negara, kejari oki telusuri dugaan korupsi di dispora
dalam pelaksanaan konstatering, turut hadir pemerintah setempat, termasuk lurah 24 ilir, serta titis rachmawati sh mh sebagai kuasa pemohon eksekusi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi OKI NEWS Edisi RABU 14 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan