Ribuan Hakim Seluruh Indonesia Bakal Mogok Kerja, PN Kayuagung Tunggu Arahan

Reporter: Ardi |

Editor: Ardi |

Senin , 30 Sep 2024 - 19:26

Pengadilan Negeri Kayuagung Siap Tetap Layani Publik Meski Hakim Mogok Kerja.--

OKI NEWS - Pada tanggal 7 hingga 11 Oktober 2024 mendatang, ribuan hakim di seluruh Indonesia berencana melakukan aksi mogok kerja dengan cara mengambil cuti bersama.

Aksi ini akan berlangsung selama lima hari sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang dianggap belum memprioritaskan kesejahteraan hakim. Gerakan ini dikenal sebagai "Cuti Bersama Hakim Se-Indonesia."

Terkait aksi mogok tersebut, Pengadilan Negeri (PN) Kayuagung belum memastikan akan ikut berpartisipasi atau tidak.

Ketua PN Kayuagung, Guntoro Eka Sekti, SH, MH, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu arahan dari pimpinan.

"Mengenai cuti bersama hakim pada 7-11 Oktober 2024, kami masih menunggu arahan lebih lanjut," ujar Guntoro, Senin, 1 Oktober 2024.

Meski demikian, Guntoro menegaskan bahwa pelayanan publik di PN Kayuagung akan tetap berjalan seperti biasa, meskipun aksi mogok kerja dilaksanakan.

"Walaupun cuti bersama berlangsung, kami pastikan pelayanan di PN tetap beroperasi seperti biasa," ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya mendukung setiap upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hakim dan seluruh aparatur peradilan.

"Kami mendukung perbaikan kesejahteraan hakim dan seluruh aparatur peradilan karena hal ini berkontribusi pada peningkatan pelayanan kepada pencari keadilan di pengadilan," jelas Guntoro.

Juru Bicara Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia, Fauzan Arrasyid, dalam pernyataan resminya, menjelaskan bahwa gerakan mogok kerja ini akan diikuti oleh ribuan hakim secara serentak di seluruh Indonesia mulai 7 hingga 11 Oktober 2024.

ribuan hakim seluruh indonesia bakal mogok kerja, pn kayuagung tunggu arahan                            oki news - pada tanggal 7 hingga 11 oktober 2024 mendatang, ribuan hakim di seluruh indonesia berencana melakukan aksi mogok kerja dengan cara mengambil cuti bersama.
aksi ini akan berlangsung selama lima hari sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang dianggap belum memprioritaskan kesejahteraan hakim. gerakan ini dikenal sebagai "cuti bersama hakim se-indonesia."
terkait aksi mogok tersebut, pengadilan negeri (pn) kayuagung belum memastikan akan ikut berpartisipasi atau tidak.
ketua pn kayuagung, guntoro eka sekti, sh, mh, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu arahan dari pimpinan.
baca juga:besok! masyarakat desa darat demo di pemkab oki, tuntut penyelesaian klaim tanah oleh perusahaan
baca juga:pn kayuagung vonis hajidin 7 tahun penjara atas kasus perampokan di mesuji makmur
"mengenai cuti bersama hakim pada 7-11 oktober 2024, kami masih menunggu arahan lebih lanjut," ujar guntoro, senin, 1 oktober 2024.
meski demikian, guntoro menegaskan bahwa pelayanan publik di pn kayuagung akan tetap berjalan seperti biasa, meskipun aksi mogok kerja dilaksanakan.
"walaupun cuti bersama berlangsung, kami pastikan pelayanan di pn tetap beroperasi seperti biasa," ungkapnya.
ia juga menambahkan bahwa pihaknya mendukung setiap upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hakim dan seluruh aparatur peradilan.
baca juga:hut ke-79 mahkamah agung, pn kayuagung berkomitmen tingkatkan kualitas layanan
baca juga:sidang penipuan emas murni yang diduga rugikan 20 korban hingga rp5 miliar, pn kayuagung hadirkan saksi
"kami mendukung perbaikan kesejahteraan hakim dan seluruh aparatur peradilan karena hal ini berkontribusi pada peningkatan pelayanan kepada pencari keadilan di pengadilan," jelas guntoro.
juru bicara gerakan solidaritas hakim indonesia, fauzan arrasyid, dalam pernyataan resminya, menjelaskan bahwa gerakan mogok kerja ini akan diikuti oleh ribuan hakim secara serentak di seluruh indonesia mulai 7 hingga 11 oktober 2024.
fauzan mengungkapkan bahwa aturan mengenai gaji dan tunjangan jabatan hakim saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah (pp) nomor 94 tahun 2012, yang belum mengalami penyesuaian selama 12 tahun. sementara itu, inflasi di indonesia terus meningkat setiap tahunnya.
"peraturan ini membuat gaji dan tunjangan yang ditetapkan sejak 12 tahun lalu menjadi tidak relevan dengan kondisi ekonomi saat ini," ujar fauzan.
baca juga:geruduk pn kayuagung, tuntut keadilan untuk terdakwa kasus pembunuhan, massa lempar pakaian dalam wanita
baca juga:pengadilan negeri kayuagung gelar sidang lapangan sengketa lahan hutan kota
menurutnya, gaji pokok hakim saat ini masih setara dengan gaji pegawai negeri sipil (pns) biasa, meskipun tanggung jawab dan beban kerja hakim jauh lebih besar. kondisi ini semakin parah ketika hakim memasuki masa pensiun, karena penghasilan mereka akan turun drastis.
selain gaji pokok, tunjangan jabatan hakim juga tidak mengalami perubahan selama 12 tahun terakhir, sehingga tidak lagi sesuai dengan biaya hidup saat ini.
"banyak hakim merasa bahwa penghasilan mereka tidak mencerminkan tanggung jawab besar yang harus mereka emban," tambahnya.
fauzan juga menyoroti bahwa rendahnya kesejahteraan hakim dapat memicu terjadinya korupsi di lingkungan peradilan. sebab, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup dapat mendorong hakim untuk mencari pendapatan tambahan secara tidak sah.
baca juga:pengadilan negeri kayuagung rayakan hut ma ke-79 dengan aksi donor darah
baca juga:kadis perikanan muara enim digugat wanprestasi ke pengadilan, kuasa hukum penggugat: 'bisa terancam pidana'
lebih lanjut, fauzan menyebutkan bahwa pp nomor 94 tahun 2012 sebenarnya sudah tidak lagi memiliki landasan hukum yang kuat.
hal ini didasarkan pada putusan mahkamah agung nomor 23 p/hum/2018 yang memerintahkan agar gaji hakim segera ditinjau ulang.
oleh karena itu, revisi terhadap pp 94/2012 dianggap sangat mendesak untuk menyesuaikan penghasilan hakim dengan tanggung jawab mereka.
selain itu, fauzan juga menyoroti masalah tunjangan kinerja yang telah hilang sejak tahun 2012, yang menyebabkan para hakim tidak lagi menerima remunerasi. saat ini, para hakim hanya mengandalkan tunjangan jabatan yang stagnan sejak 12 tahun lalu.
baca juga:siap-siap eks kadisdik sumsel riza fahlevi 'diseret' ke pengadilan
baca juga:tidak ada itikad baik, debitur nunggak cicilan mobil vellfire 8 bulan digugat ke pengadilan
"ketika seorang hakim pensiun, penghasilan pensiun mereka akan merosot drastis karena hanya dihitung berdasarkan gaji pokok," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi OKI NEWS Edisi SELASA 1 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan