PKB dan PDIP Walk Out, DPRD OKI Tetap Sahkan Alat Kelengkapan Dewan 2024-2029

Reporter: Ardi |

Editor: Ardi |

Sabtu , 26 Oct 2024 - 21:25

Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD OKI periode 2024-2029 resmi ditetapkan tanpa perwakilan dari Partai PKB dan PDI.--

"Fraksi PKB dan PDIP melanggar aturan dengan menempatkan semua anggotanya dalam satu komisi, yang jelas bertentangan dengan tata tertib mengenai distribusi peran yang merata dalam AKD," kata Budiman.

Akibatnya, Fraksi PKB dan PDIP serta Ketua DPRD OKI dan Wakil Ketua DPRD I memutuskan untuk walk out dari rapat paripurna, yang menimbulkan kritik terhadap Ketua DPRD OKI yang dianggap mendukung keputusan yang tidak sesuai aturan.

Menurut Budiman, Ketua DPRD seharusnya lebih mengutamakan kepentingan lembaga dan masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu.

"Dengan ikut walk out, Ketua DPRD OKI tampak lebih memihak kelompok tertentu daripada lembaga atau masyarakat," tegasnya.

Meskipun demikian, AKD DPRD OKI untuk periode 2024-2029 tetap disahkan tanpa keterlibatan Fraksi PKB dan PDIP.

Anggota DPRD lainnya berharap Fraksi PKB dapat merespons situasi ini dengan bijaksana. Mereka juga mengusulkan agar Ketua DPRD OKI saat ini digantikan oleh kader PKB lain yang lebih mampu memprioritaskan kepentingan publik.

pkb dan pdip walk out, dprd oki tetap sahkan alat kelengkapan dewan 2024-2029                            oki news - alat kelengkapan dewan (akd) dprd oki periode 2024-2029 resmi ditetapkan dalam rapat pleno yang telah memenuhi kuorum serta mengikuti tata tertib dprd oki.
namun, keputusan kali ini mendapat sorotan karena fraksi partai kebangkitan bangsa (pkb) dan partai demokrasi indonesia perjuangan (pdip) tidak terlibat dalam pengambilan keputusan setelah memilih walk out.
wakil ketua ii dprd oki, nanda sh, menjelaskan bahwa ketidakhadiran dua fraksi tersebut terjadi karena seluruh anggota mereka hanya terkonsentrasi pada satu komisi, yang tidak sesuai dengan aturan tata tertib yang mengharuskan keterwakilan seimbang dalam setiap komisi.
"fraksi pkb dan pdip memilih untuk walk out karena anggota mereka semuanya berada di satu komisi, yang bertentangan dengan aturan," ujar nanda pada sabtu 26 oktober 2024.
baca juga:pagar kantor dprd oki nyaris dilalap api akibat pembakaran ban bekas
baca juga:45 anggota dprd oki periode 2024-2029 resmi dilantik, pj gubernur sumsel berikan pesan demokrasi
keputusan kedua fraksi untuk tidak mengikuti tata tertib dalam pembagian anggota ini menjadi penyebab absennya mereka dalam akd periode ini.
selain itu, ketua dprd oki juga menghadapi mosi tidak percaya yang diajukan oleh beberapa anggota dewan, termasuk fraksi partai amanat nasional (pan) yang mewakili enam fraksi lainnya, yaitu pan, gerindra, demokrat, nasdem, sejahtera, dan golkar.
mosi ini sedang diproses oleh badan kehormatan dprd oki yang akan melakukan verifikasi berdasarkan bukti dan saksi.
fraksi pan menegaskan bahwa mosi tidak percaya tersebut muncul karena sikap ketua dprd oki yang dianggap mendukung ketidakpatuhan fraksi pkb dan pdip terhadap tata tertib yang berlaku.
baca juga:akhir masa jabatan dprd oki 2019-2024, rapat paripurna terakhir penuh haru
baca juga:pabrik kertas pt oki pulp and paper mills sungai baung bakal disidak komisi iii dprd oki, terancam sangsi?
"hingga saat ini kami belum menerima daftar nama dari fraksi pkb dan pdip untuk akd, meskipun undangan rapat sudah dikirimkan," kata perwakilan fraksi pan.
budiman, anggota dprd dari fraksi pan, mengungkapkan bahwa sejak awal pembahasan akd pada 21 oktober, dinamika politik sudah terlihat dengan delapan fraksi yang melakukan diskusi, meskipun tidak berhasil mencapai mufakat.
"fraksi pkb dan pdip melanggar aturan dengan menempatkan semua anggotanya dalam satu komisi, yang jelas bertentangan dengan tata tertib mengenai distribusi peran yang merata dalam akd," kata budiman.
akibatnya, fraksi pkb dan pdip serta ketua dprd oki dan wakil ketua dprd i memutuskan untuk walk out dari rapat paripurna, yang menimbulkan kritik terhadap ketua dprd oki yang dianggap mendukung keputusan yang tidak sesuai aturan.
baca juga:pagar kantor dprd oki nyaris dilalap api akibat pembakaran ban bekas
baca juga:tingkatkan mutu pendidikan, pj bupati oki pantau progres pembangunan sekolah
menurut budiman, ketua dprd seharusnya lebih mengutamakan kepentingan lembaga dan masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu.
"dengan ikut walk out, ketua dprd oki tampak lebih memihak kelompok tertentu daripada lembaga atau masyarakat," tegasnya.
meskipun demikian, akd dprd oki untuk periode 2024-2029 tetap disahkan tanpa keterlibatan fraksi pkb dan pdip.
anggota dprd lainnya berharap fraksi pkb dapat merespons situasi ini dengan bijaksana. mereka juga mengusulkan agar ketua dprd oki saat ini digantikan oleh kader pkb lain yang lebih mampu memprioritaskan kepentingan publik.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi OKI NEWS Edisi MINGGU 27 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan