Periklindo Sambut Positif Kenaikan PPN 12 Persen, Mobil Listrik Diharapkan Jadi Pilihan Utama Masyarakat

OKI NEWS - Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) memberikan tanggapan positif terhadap rencana pemerintah yang akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. 

Ketua Umum Periklindo, Moeldoko, melihat kebijakan ini sebagai momentum yang tepat untuk mendorong percepatan penggunaan mobil listrik di Indonesia.

Sebagia informasi juga pengesahan PPN menjadi 12 persen mulai berlaku pada 2025 mendatang, menjadi momentum bagi Periklindo akan banyak penggunaan mobil listrik. 

Bila wacana tersebut direalisasikan, maka harga mobil konvensional akan lebih tinggi. Tapi, hal tersebut tidak akan terjadi pada kendaraan listrik karena masih mendapatkan kebijakan insentif potongan PPN 10 persen.

BACA JUGA:Harga Suzuki XL7 November 2024, Mobil Keluarga yang Gagah dengan Fitur Hybrid dan Irit BBM

BACA JUGA:Daihatsu Sigra 2024: Mobil Keluarga 7-Seater Tangguh dengan Harga Terjangkau, Cocok untuk Gen Z

"Adanya skema insentif PPN 10 persen kenaikannya hanya dari 1 persen ke 2 persen. Jadi saya pikir itu akan membantu, sehingga dampak (negatif) kenaikkan PPN tidak terlalu signifikan terhadap EV," ujar Moeldoko di Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Seperti diketahui, PPN 1 persen untuk mobil listrik saat ini memberikan potongan dari Rp25 hingga Rp75 juta. 

Hal tersebut membuat kendaraan listrik lebih ramah di kantong bagi masyarakat Indonesia yang ingin beralih dari mobil konvensional (Internal Combustion Engine/ICE).

"Malahan itu akan memberi rangsangan yang semakin kencang untuk masyarakat agar memilih EV daripada ICE," kata Moeldoko.

BACA JUGA:Debut Suzuki e Vitara: Mobil Listrik Pertama dengan Pilihan 4WD Resmi Hadir di Pasar Global

BACA JUGA:Aion Hyptec HT: Mobil Listrik Mewah dengan Pintu Gull Wing, Dapatkan Harga Spesial di Indonesia!

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan mengusulkan sejumlah insentif prioritas pada 2025. Ini mencakup kebijakan insentif mobil listrik dan subsidi motor listrik.

"Beberapa insentif prioritas yang sedang berjalan kami usulkan untuk dilanjutkan tahun depan, dan ini akan segera dibahas dengan Kementerian Keuangan," ujar Airlangga dalam siaran pers.