Aturan Baru Berlaku, Balik Nama Kendaraan Bekas Tak Lagi Dikenakan Bea Balik Nama

Reporter: F. Handayani |

Editor: F. Handayani |

Selasa , 07 Jan 2025 - 17:23

Mulai 5 Januari 2025, pemilik kendaraan bekas di Jakarta tidak lagi perlu membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) saat melakukan proses balik nama--

Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban biaya administrasi bagi pembeli kendaraan bekas, serta mendorong pasar kendaraan bekas di Indonesia.

Selain itu, kebijakan ini juga merupakan implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dengan aturan ini, pemilik kendaraan bekas dapat dengan mudah mengubah identitas kendaraan tanpa harus membayar bea balik nama.

Namun, biaya lain seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), serta biaya administrasi STNK dan pelat nomor tetap dikenakan.

Kebijakan ini seharusnya juga berlaku di semua provinsi di Indonesia. Soalnya, ini merupakan turunan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tertulis pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor. Artinya, yang kena BBNKB adalah kendaraan baru, tidak termasuk kendaraan bekas.

aturan baru berlaku, balik nama kendaraan bekas tak lagi dikenakan bea balik nama                            oki news - pemilik kendaraan bekas di jakarta kini dapat melakukan proses balik nama tanpa perlu lagi membayar bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb). 
kebijakan baru mengenai bbnkb ini mulai diberlakukan pada hari ini, 5 januari 2025, dan tertuang dalam peraturan daerah (perda) no. 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
di jakarta, aturan itu tertuang dalam peraturan daerah no. 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. dalam perda itu, balik nama kendaraan bekas tidak akan dibebankan bea balik nama lagi.
tertulis pada pasal 10 ayat (1) perda no. 1 tahun 2024, objek bbnkb hanya kendaraan penyerahan pertama. sedangkan penyerahan kendaraan bekas bukan termasuk objek bbnkb.
baca juga:spesifikasi nissan serena e-power: kombinasi kelegaan interior dan teknologi hybrid untuk keluarga modern
baca juga:ini cara biar mesin mobil minim getaran dan jadi lebih halus, optimalisasi klep bocor solusinya
dilanjutkan dalam lampiran penjelasan perda provinsi dki jakarta nomor 1 tahun 2024 dijelaskan bahwa kendaraan bekas bukan objek bbnkb.
bbnkb hanya dikenakan atas penyerahan pertama kendaraan bermotor, sedangkan untuk penyerahan kedua dan seterusnya atas kendaraan bermotor tersebut (kendaraan bekas) bukan merupakan objek bbnkb.
aturan baru ini juga ditegaskan di pasal 14 ayat (2) perda provinsi dki jakarta nomor 1 tahun 2024 bahwa saat terutang bbnkb ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama kendaraan bermotor.
contoh pengenaan bbnkb pada penyerahan pertama kendaraan bermotor: tuan x membeli mobil baru untuk pertama kalinya pada tahun 2025 dan terdaftar atas nama tuan x. atas pembelian mobil baru tersebut, terutang bbnkb.
baca juga:daftar mobil mewah kena ppn 12 persen mulai 1 januari 2025, ini rincian lengkapnya
baca juga:harga nissan livina bekas jelang tahun baru 2025: pilihan terbaik untuk mobil keluarga
kemudian, pada tahun 2026, tuan x membeli mobil bekas dan didaftarkan atas nama tuan x. atas pembelian mobil bekas yang dilakukan tuan x tersebut, tidak terutang bbnkb.
lalu, tuan x kembali membeli mobil baru pada tahun 2027. atas pembelian mobil baru pada tahun 2o27 tersebut, terutang bbnkb.
kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban biaya administrasi bagi pembeli kendaraan bekas, serta mendorong pasar kendaraan bekas di indonesia. 
selain itu, kebijakan ini juga merupakan implementasi undang-undang no. 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
baca juga:pilihan mobil suzuki murah dan berkualitas di bawah rp200 juta, siap temani liburan tahun baru anda
baca juga:pilihan mobil suzuki murah dan berkualitas di bawah rp200 juta, siap temani liburan tahun baru anda
dengan aturan ini, pemilik kendaraan bekas dapat dengan mudah mengubah identitas kendaraan tanpa harus membayar bea balik nama. 
namun, biaya lain seperti pajak kendaraan bermotor (pkb), sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (swdkllj), serta biaya administrasi stnk dan pelat nomor tetap dikenakan.
kebijakan ini seharusnya juga berlaku di semua provinsi di indonesia. soalnya, ini merupakan turunan dari undang-undang no. 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
tertulis pada pasal 12 ayat (1) undang-undang no. 1 tahun 2022, objek bbnkb adalah penyerahan pertama atas kendaraan bermotor. artinya, yang kena bbnkb adalah kendaraan baru, tidak termasuk kendaraan bekas.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran OKI NEWS Edisi KAMIS 9 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan