Pembagian SK & Sosialisasi UU Revisi Desa Dipungut Rp 700 Ribu, Kades di Ogan Ilir Curigai Ajang Bisnis Oknum

Reporter: H. Arnita |

Editor: H. Arnita |

Rabu , 26 Jun 2024 - 20:34

Potongan keputusan hasil rapat yang diselenggarakan FKKD Kabupaten Ogan Ilir, yang saat ini menjadi permasalahan di kalangan Kades se-Kabupaten Ogan Ilir. --

OGAN ILIR, OKINEWS - Sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Ogan Ilir, mengeluhkan adanya sumbangan Rp 700.000 dari Forum Koordinasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Ogan Ilir.

Pasalnya, uang sumbangan sebesar Rp 700.000 tersebut, akan dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembagian Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan Kades, serta sosialisasi Undang-Undang Revisi Desa.

Sumbangan yang wajib dibayarkan Kades di seluruh wilayah Kabupaten Ogan Ilir ini, dianggap sejumlah Kades merupakan ajang bisnis bagi oknum di FKKD Kabupaten Ogan Ilir.

"Seolah-olah ini sudah menjadi ajang bisnis bagi oknum di FKKD Kabupaten Ogan Ilir," ujar salah seorang Kades di Kecamatan Indralaya, Rabu, 26 Juni 2024.

Ditambahkan sang Kades, dirinya merasa keberatan dengan besaran sumbangan tersebut, karena selama ini mereka telah memberikan iuran sebesar Rp 1,5 juta untuk FKKD Kabupaten Ogan Ilir.

"Kan ada uang kas, kenapa tidak menggunakan dana itu saja," tanyanya.

Sayangnya, ketika dana kas itu ditanyakan kepada Pengurus FKKD Kabupaten Ogan Ilir, jawabannya sangat mengecewakan.

"Katanya dana kas habis, tapi ketika ditanya rinciannya, malah tidak bisa menjawab," katanya lagi.

Sebagaimana diketahui, jabatan Kades resmi diperpanjang dari enam tahun menjadi delapan tahun, setelah diberlakukannya Undang Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024.

Termasuk di Ogan Ilir, pemberlakuan kebijakan tersebut mulai berlaku dan para Kades telah menerima Surat Keputusan (SK) perpanjangan jabatan.

pembagian sk & sosialisasi uu revisi desa dipungut rp 700 ribu, kades di ogan ilir curigai ajang bisnis oknum                            ogan ilir, okinews - sejumlah kepala desa (kades) di kabupaten ogan ilir, mengeluhkan adanya sumbangan rp 700.000 dari forum koordinasi kepala desa (fkkd) kabupaten ogan ilir. 
pasalnya, uang sumbangan sebesar rp 700.000 tersebut, akan dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembagian surat keputusan (sk) perpanjangan masa jabatan kades, serta sosialisasi undang-undang revisi desa. 
sumbangan yang wajib dibayarkan kades di seluruh wilayah kabupaten ogan ilir ini, dianggap sejumlah kades merupakan ajang bisnis bagi oknum di fkkd kabupaten ogan ilir. 
"seolah-olah ini sudah menjadi ajang bisnis bagi oknum di fkkd kabupaten ogan ilir," ujar salah seorang kades di kecamatan indralaya, rabu, 26 juni 2024.
ditambahkan sang kades, dirinya merasa keberatan dengan besaran sumbangan tersebut, karena selama ini mereka telah memberikan iuran sebesar rp 1,5 juta untuk fkkd kabupaten ogan ilir. 
baca juga:polres ogan ilir lakukan binrohtal personel, tekankan pentingnya bersyukur atas rahmat allah swt
baca juga:pks serahkan sk dukungan untuk 4 cakada di sumsel, terdapat nama panca-ardani untuk pilkada ogan ilir 
"kan ada uang kas, kenapa tidak menggunakan dana itu saja," tanyanya. 
sayangnya, ketika dana kas itu ditanyakan kepada pengurus fkkd kabupaten ogan ilir, jawabannya sangat mengecewakan. 
"katanya dana kas habis, tapi ketika ditanya rinciannya, malah tidak bisa menjawab," katanya lagi. 
sebagaimana diketahui, jabatan kades resmi diperpanjang dari enam tahun menjadi delapan tahun, setelah diberlakukannya undang undang desa nomor 3 tahun 2024.
termasuk di ogan ilir, pemberlakuan kebijakan tersebut mulai berlaku dan para kades telah menerima surat keputusan (sk) perpanjangan jabatan.
baca juga:demi judi online, pria di ogan ilir nekat gadaikan sepeda motor honda supra x 125 milik temannya
baca juga:pemkab ogan ilir diminta keluarkan maklumat larangan pembelian produk-produk israel
namun, pembagian sk dan sosialisasi revisi undang undang desa dikeluhkan para kades, karena dipungut biaya sebesar rp 700.000.
"rincian biaya rp 200.000 untuk acara pengukuhan dan pembagian sk. lalu rp 500.000 untuk acara sosialisasi revisi undang undang desa," kata salah seorang kepala desa di kecamatan indralaya selatan. 
sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya itu mengatakan, keputusan dari ketua forum kepala desa tersebut ditentukan pada selasa, 18 juni 2024 lalu.
ketika itu, para kepala desa dihimpun di kediaman kepala desa tanjung selatan, maya srihartati pathul.
"waktu itu konteksnya silaturahmi dan koordinasi. kami kaget saat ternyata dipungut biaya yang tidak sedikit," ungkap sumber tersebut.
baca juga:beroyot urang diri meranjat ogan ilir kukuhkan pengurus beruma masa bhakti 2024-2029
baca juga:jemaah haji asal desa seritanjung ogan ilir wafat di mekkah, memang berkeinginan meninggal di tanah suci
dana dari para kepala desa itu selanjutnya dikumpulkan pada maya srihartati dan nora trianawati selaku kepala desa ketapang ii.
sementara ketua forum kepala desa kabupaten ogan ilir, angga arafat membantah pemungutan biaya bagi kepala desa yang menerima sk.
"tidak ada (dipungut biaya)," kata angga dihubungi via whatsapp.
menurut angga, terkait sosialisasi revisi undang undang desa merupakan kegiatan forum kepala desa, bukan dari pemerintah. 
"kalau sosialisasi itu permintaan kepala desa yang mewakili saat rapat," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran OKI NEWS Edisi JUMAT 22 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan