Penandatanganan berita acara penyerahan lahan dan pembayaran ganti rugi di PN Kayuagung dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari PTPN 1 Regional 7 dan PT Hutama Karya Infrastruktur.
SEVP Business Support PTPN 1 Regional 7, Bambang Agustian, menekankan bahwa penandatanganan berita acara ini merupakan titik penting yang memberikan kepastian hukum terhadap objek transaksi.
"Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa semua prosedur legal terpenuhi dan bahwa kedua belah pihak mendapatkan kejelasan dan keamanan hukum atas transaksi ini," jelas Bambang.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua PN Kayuagung, Guntoro Eka Sekti, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada PTPN 1 Regional 7 dan semua pihak yang terlibat dalam proses ini.
BACA JUGA:Demi Bangun Ekonomi Berkelanjutan, Hutama Karya Siap Perkuat UMKM di Rest Area JTTS
BACA JUGA:2 Junction di Jalan Tol Trans Sumatera Ditargetkan Kelar Tahun Depan, Ini Langkah Hutama Karya
Guntoro mengungkapkan bahwa sejak awal, ia memberikan perhatian khusus terhadap persoalan pelepasan lahan ini, terutama terkait dengan urusan ganti rugi. "Pada intinya, kami sangat senang dengan selesainya urusan ini.
Semua pihak membutuhkan perlindungan hukum yang jelas dan tegas dalam transaksi seperti ini," tandasnya.
Guntoro juga menambahkan bahwa pihaknya selalu berupaya untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa lahan dengan seadil-adilnya, mengingat pentingnya proyek jalan tol ini bagi masyarakat luas.
Jalan tol Indralaya–Muara Enim sendiri merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Sumatera Selatan dan sekitarnya.
Serta memberikan akses yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi daerah.
Dampak Positif bagi Proyek Infrastruktur, Percepat Tol Indralaya Muara Enim
Penyelesaian urusan ganti rugi ini membuka jalan bagi percepatan pembangunan jalan tol Indralaya–Muara Enim.
Jalan tol ini diharapkan dapat menjadi jalur transportasi vital yang menghubungkan berbagai daerah di Sumatera Selatan, sekaligus mendukung perkembangan ekonomi regional.
Dengan lahan yang kini telah resmi diserahkan kepada PT Hutama Karya Infrastruktur, proyek ini dapat dilanjutkan tanpa hambatan administratif.