BACA JUGA:Pastikan Layanan Optimal, Pj Bupati OKI Kunjungi Sekolah dan Puskesmas di Sungai Menang
Antonius menegaskan pentingnya koordinasi di antara para pemangku kepentingan dalam pemenuhan hak anak secara berkelanjutan.
Ia berharap bahwa melalui rapat gugus tugas ini, sinergi antar stakeholder dapat terus diperkuat.
“Kami berharap penguatan koordinasi antar OPD terus ditingkatkan melalui mekanisme gugus tugas yang sudah dibentuk, agar pengembangan KLA dapat berjalan efektif,” jelasnya.
Ia juga menyoroti peran penting Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam mengoordinasikan perencanaan dan pembangunan berbasis hak anak yang lebih holistik dan integratif.
BACA JUGA:Tim Advokasi Paslon 02 Dirikan Posko Pengaduan Pelanggaran, Ajak Masyarakat Awasi Pilkada OKI 2024
BACA JUGA:Polres OKI Cek Lokasi Lahan Warga yang Diklaim Perusahaan Usai Laporan ke Bupati
“Peran Bappeda akan lebih maksimal jika didukung oleh DPPPA dalam meningkatkan kapasitasnya, mulai dari pembentukan peraturan daerah hingga pemantauan dan evaluasi program,” ujarnya.
Antonius berharap dengan peningkatan koordinasi ini, Kabupaten OKI dapat kembali meraih penghargaan yang lebih tinggi di masa mendatang, serta mempercepat perwujudan Kabupaten Layak Anak yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Anak-anak adalah investasi masa depan, dan menjadi kewajiban kita bersama untuk melindungi mereka sebagai modal utama pembangunan,” pungkas Antonius.