OKI NEWS - Revitalisasi Pasar 16 Ilir telah memasuki fase penting dengan dilakukannya rapat koordinasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.
Dalam pertemuan ini, yang diadakan oleh PD Pasar Palembang Djaya, diputuskan bahwa semua pedagang yang ingin berjualan di pasar tersebut harus melakukan pendaftaran ulang pada periode 2 hingga 9 Oktober 2024.
Direktur Utama PD Pasar Palembang Djaya, Abdul Rizal, menegaskan bahwa pedagang yang mendaftar dalam jangka waktu yang ditentukan akan mendapatkan prioritas untuk tetap beroperasi di gedung yang baru.
"Pedagang yang tidak mendaftar hingga batas waktu yang ditetapkan akan ditempatkan di lokasi penampungan sementara. Jika mereka tidak mendaftar, maka dianggap tidak ingin bergabung lagi di Pasar 16 Ilir," ujarnya usai rapat.
BACA JUGA:Pastikan Revitalisasi Pasar 16 Ilir Berlanjut, PD Pasar Bakal Relokasi Pedagang ke Kios Sementara
BACA JUGA:Pedagang Pasar 16 Ilir Desak Kapolda Sumsel Tindak Kasus Pengrusakan dan Penjarahan
Selama proses pendaftaran, pedagang akan menerima sertifikat sementara sambil menunggu pengeluaran sertifikat hak milik satuan rumah susun (SHMSRS) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang.
Rizal berharap pendaftaran dapat dimulai pada 2 Oktober agar sertifikat dapat segera diserahkan kepada para pedagang.
Mengenai harga kios, Rizal menjelaskan bahwa setelah mempertimbangkan masukan dari pedagang, pihaknya menetapkan harga subsidi kios untuk 25 tahun ke depan, dengan nilai mulai dari Rp 180 juta hingga Rp 337 juta.
"Bagi pedagang yang sudah membayar uang muka, kami akan segera memproses sertifikatnya. Pada 10 Oktober, kami akan memberikan update mengenai pedagang yang telah mendaftar," tambahnya.
BACA JUGA:44 Kios di Gedung Pasar 16 Ilir Dirusak dan Dijarah, Pedagang Lapor Polisi
BACA JUGA:Pantau Stabilitas Harga, Pj Bupati OKI Lakukan Sidak di Pasar Kayuagung
Pj Walikota Palembang, A Damenta, mengungkapkan bahwa harga yang ditetapkan sangat realistis dan sejalan dengan fasilitas yang akan diperoleh pedagang pasca-revitalisasi.
"Dengan angsuran Rp 180 juta selama 25 tahun, pedagang hanya perlu membayar kurang dari Rp 20 ribu per hari. Ini sangat wajar mengingat fasilitas yang akan diberikan," jelasnya.
Kepala BPN Kota Palembang, Zamili, menekankan pentingnya pelaksanaan revitalisasi.