OKI NEWS - Pada tahun 2024, pemerintah kembali membuka perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dengan fokus utama pada tenaga honorer.
Namun, dalam pelaksanaan perekrutan PPPK di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), muncul polemik yang melibatkan tenaga honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Akibatnya, sejumlah tenaga honorer Satpol PP mendatangi kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten OKI untuk menyampaikan keluhan mereka.
Terkait polemik ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten OKI, melalui Komisi I, turut menyoroti hasil seleksi administrasi penerimaan PPPK pada formasi pranata trantibum yang dianggap ada kejanggalan.
BACA JUGA:Sering Resahkan Warga, Pria Diduga ODGJ di OKI Diamankan Polisi
BACA JUGA:Pemkab OKI Optimalkan Pembayaran Pajak Daerah Melalui Virtual Account
Sebagai bentuk tindak lanjut, Komisi I DPRD OKI mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) yang melibatkan puluhan anggota Satpol PP dan pihak BKPP, yang berlangsung di kantor DPRD OKI pada Selasa, 12 November 2024.
Setelah RDP tersebut, Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten OKI, Marzuki, menyatakan bahwa antara pihak honorer Satpol PP dan BKPP OKI telah mencapai kesepakatan untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada.
“Kami di Komisi I DPRD OKI bertugas untuk membantu menyelesaikan masalah ini demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Marzuki juga menambahkan, pihaknya meminta BKPP OKI agar di masa mendatang memprioritaskan anggota Satpol PP yang telah lama mengabdi dalam proses rekrutmen PPPK 2025.
BACA JUGA:Persiapkan Pemilu yang Jujur dan Adil, KPU OKI Adakan Bimbingan Teknis untuk KPPS
BACA JUGA:Pilkada Serentak 2024 di OKI, Kesbangpol Ajak Masyarakat Menjadi Pemilih Cerdas
“Banyak dari mereka sudah mengabdi hingga puluhan tahun. Jika tidak diprioritaskan, bagaimana nasib mereka yang juga membutuhkan kesejahteraan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Marzuki menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawasi proses rekrutmen PPPK di Satpol PP, BKPP, dan instansi-instansi pemerintah lainnya di OKI agar ke depan lebih transparan dan adil.
Di sisi lain, Aka Oktariadi, Ketua Forum Komunikasi Banpol PP Kabupaten OKI, menyambut baik hasil mediasi tersebut.