Pakai Keranda Mayat, Demo Kecurangan PPDB SMA di Palembang Desak Tetapkan Kadisdik Tersangka

pakai keranda mayat, demo kecurangan ppdb sma di palembang desak tetapkan kadisdik tersangka   palembang, oki news,- kisruh dugaan maladministrasi pada proses penerimaan peserta didik baru (ppdb) sma di palembang, kembali berlanjut. kali ini datang dari forum masyarakat tergabung dalam forum pemuda garuda sumsel (fpgs), menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang gedung kejaksaan tinggi (kejati) sumsel selasa 9 juli 2024. selain berbagai spanduk tuntutan, dalam aksi demonstrasi yang dikawal ketat puluh aparat kepolisian itu juga menggotong replika kendaraan serta menggelar yasinan bersama. "sengaja kami membawa keranda mayat ini, membuktikan bahwa matinya keadilan dunia pendidikan khususnya pada penerimaan ppdb sma di kota palembang ini," kata aan pirang koordinator unjuk rasa menyampaikan orasinya. ia mensinyalir, dalam proses penerimaan ppdb terdapat adanya dugaan korupsi oleh oknum pejabat dinas pendidikan sumsel serta ketua panitia ppdb. untuk itu, ia juga menduga proses ppdb sma negeri saat ini telah banyak melanggar surat keputusan gubernur sumsel serta peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (permendikbud) nomor 1 tahun 2021. untuk itu, masih dalam orasinya ada beberapa poin tuntutan terkait dugaan kecurangan proses ppdb sma negeri di kota palembang. pertama, panggil dan periksa serta tangkap plh kadisdik sumsel sutoko dan ketua panitia ppdb penyebab carut marutnya proses ppdb sma negeri khususnya di kota palembang. sebab, berdasarkan hasil temuan pihak ombudsman perwakilan sumsel ditemukan 911 data siswa yang dinyatakan maladministrasi proses ppdb 2024. kedua, ada 911 siswa siswi baru dinyatakan lulus ppdb 2024 jalur prestasi, padahal tidak layak untuk dinyatakan lulus. ketiga, siswa siswi baru yang dinyatakan lulus melalui jalur prestasi berdasarkan data yang diterima tidak pernah mendaftar pada jalur prestasi. dan keempat, siswa baru yang berprestasi dan mendapat berbagai macam penghargaan malah dinyatakan tidak lulus. sedangkan siswa baru yang memiliki sertifikat atau piagam penghargaan tanpa adanya pertandingan malah dinyatakan lulus. sebab, adanya dugaan sosok orang-orang besar alias orang yang punya jabatan hingga bisa meluluskan siswa yang dimaksud. senada juga dalam orasi lainnya, dengan tegas meminta agar aparat penegak hukum seperti pihak kejaksaan tinggi (kejati) sumsel untuk mengusut tuntas demi majunya dunia pendidikan. sejumlah massa tersebut, disambut oleh kepala kejati sumsel melalui kasi penkum vanny yulia eka sari sh mh yang mengatakan laporan adanya dugaan kecurangan ppdb tersebut bakal ditindak lanjuti. "yang pasti laporan ini kami bakal tindak lanjuti, dan kami tetap berharap dukungan dari rekan-rekan sekalian untuk terus mengawal terutama adanya dugaan tindak pidana korupsi di provinsi sumsel ini sendiri," singkat vanny. sebelumnya, pihak ombudsman perwakilan sumsel menemukan adanya kecurangan alias maladministrasi dalam proses ppdb khususnya di beberapa sma di kota palembang. total 911 siswa yang seharusnya tidak lulus namun tetap dinyatakan lulus, menjadi temuan yang cukup membuat publik geleng-geleng kepala. lalu, poin-poin apa saja yang menjadi usulan oleh pihak ombudsman perwakilan sumsel atas dugaan kecurangan proses ppdb sma di kota palembang. yuk simak, beberapa poin usulan perbaikan yang diajukan pihak ombudsman perwakilan sumsel hasil temuan dugaan kecurangan ppdb diantaranya terhadap 911 siswa yang dinyatakan lulus lewat jalur 'tikus' ini? 1. menganulir atau meninjau kembali proses ppdb. pertama, pihak ombudsman ri mengusulkan agar pj gubernur sumsel melalui kepala dinas pendidikan provinsi sumsel sesuai dengan kewenangan menganulir dan/atau melakukan peninjauan kembali. yang mana, anulir atau peninjauan kembali tersebut merujuk kembali atas hasil ppdb online jalur prestasi sma negeri se-kota palembang tahun ajaran 2024/2025. 2. penetapan mutlak syarat ppdb kepala sma negeri se-kota palembang melakukan ppdb baru jalur prestasi, dengan mengacu pada hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah. serta, ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah yang berdasarkan peringkat nilai kumulatif dari setiap bobot prestasi yang telah diverifikasi. apabila jumlah nilai kumulatif sama, maka diprioritaskan berdasarkan jarak terdekat dari domisili calon peserta didik ke sekolah. 3. pengumuman calon siswa didik melalui medsos dan website resmi kepala sma negeri se-kota palembang mengumumkan calon peserta didik yang dinyatakan lolos seleksi, dan tidak lolos seleksi jalur prestasi berdasarkan peringkat nilai kumulatif yang memuat informasi total skor secara transparan dan akuntabel, yang dapat diakses masyarakat luas termasuk orang tua/ wali peserta didik.  pengumuman terkait kelulusan tersebut, dilakukan dengan cara ditempel di papan pengumuman, website dan medsos sekolah serta melalui aplikasi ppdbsumsel.com. 4. pj gubernur sumsel mengevaluasi dugaan maladministrasi ppdb. pj gubernur sumatera selatan sebagai atasan para terlapor, agar melakukan evaluasi atas perilaku maladministrasi oleh dinas pendidikan provinsi sumsel termasuk kedudukan plh kepala dinas pendidikan provinsi sumatera selatan. tidak hanya pihak dinas, evaluasi juga dilakukan kepada pihak panitia ppdb di lingkungan dinas pendidikan provinsi sumatera selatan tahun 2024/2025. dengan melibatkan inspektorat provinsi sumsel sebagai aparatur pengawas internal pemerintah (apip), dan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku. terhadap keempat usulan diatas, pihak ombudsman perwakilan sumsel memberikan tenggat waktu selama 30 hari kerja kepada pj gubernur sumsel serta pihak dinas pendidikan sumsel untuk melaporkan perkembangan pada tiap-tiap tahapannya. sebelumnya, ombudsman ri sumsel menerima beberapa laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran dalam proses seleksi ppdb khususnya pada jenjang sma di kota palembang tahun 2024.  karena laporan terus bertambah, ombudsman meyakini maladministrasi yang terjadi berdampak luas sehingga diputuskan untuk dilakukan iaps. "ombudsman telah melakukan pemeriksaan terhadap para pihak antara lain plh kepala dinas pendidikan provinsi sumsel selaku terlapor i dan seluruh kepala sman di kota palembang selaku terlapor ii, dan inspektorat provinsi serta aplikator pt sudasa selaku pihak terkait," kata kepala ombudsman perwakilan sumsel adrian agustiansyah, saat gelar rilis pada jumat 28 juni 2024 lalu. adrian mengatakan, ombudsman juga telah melakukan pemeriksaan sejumlah dokumen dan menemukan ada ketidaksesuaian antara lain hasil verifikasi nilai kumulatif pendaftar jalur prestasi oleh pihak sekolah dengan pengumuman via aplikasi ppdbsumsel.com.  sebagian calon peserta didik baru yang tidak masuk perangkingan berdasarkan verifikasi sekolah, dinyatakan lulus oleh aplikasi ppdbsumsel.com.  "bahkan di sebagian sekolah, ada calon peserta didik baru (cpdb) yang tidak mendaftar namun dinyatakan lulus dalam pengumuman tersebut," terangnya.  dari hasil permintaan keterangan dan pemeriksaan ombudsman, ditemukan bahwa ada intervensi langsung yang dilakukan pihak dinas pendidikan kepada pihak sekolah dalam menetapkan kelulusan cpdb pada hampir seluruh sekolah.  "ombudsman merekapitulasi temuan tersebut dan mendapatkan cpdb yang harusnya tidak lulus namun dinyatakan lulus total berjumlah 911 orang," ungkap adrian. sehingga berdasarkan temuan hasil pemeriksaan, perwakilan ombudsman ri sumatera selatan memberikan tindakan korektif sebagai upaya perbaikan.

Tag

• # demo ppdb
• # kecurangan ppdb sma di palembang
• # polemik ppdb
• # kejati sumsel

Share

• 
• 
• 
• 
•