Wanprestasi Utang Piutang, Kadis Perikanan Muara Enim Bakal Dilaporkan ke Mendagri dan Pj Bupati

Reporter: Adly |

Editor: Adly |

Selasa , 16 Jul 2024 - 10:30

Kuasa hukum penggugat wanprestasi utang piutang Kadis Perikanan Muara Enim, Daud Dahlan SH--

PALEMBANG, OKI NEWS,- Sidang gugatan sederhana wanprestasi utang piutang senilai Rp219,2 juta atas nama tergugat Muflih Kadis Perikanan Muara Enim, kembali digelar di ruang sidang Kartika PN Palembang Senin 15 Juli 2024 kemarin.

Pada agenda sidang, pihak prinsipal dari masing-masing pihak berperkara yakni penggugat atas nama M Yusuf dan tergugat Muflih hadir didampingi oleh tim kuasa hukum masing-masing.

Dalam persidangan, hakim tunggal Kristanto Sahat Sianipar SH MH masih mengupayakan agar keduanya dapat melakukan upaya perdamaian dengan membayarkan sisa utang kepada penggugat M Yusuf.

Didampingi tim kuasa hukumnya, Kadis Perikanan Muflih menyatakan kesanggupannya untuk membayar kan sisa utang kepada tergugat dengan cara dicicil Rp10 juta.

Hanya saja, tergugat M Yusuf melalui tim kuasa hukumnya bersikukuh agar tergugat membayar Rp75 juta terlebih dahulu.

Ditegaskan hakim, tergugat seharusnya membayar terlebih dahulu setidaknya Rp50 hingga Rp60 juta saja karena selisih utang dengan cicilan Rp10 juta tidak relevan.

"Paling saya sanggup Rp20 juta yang mulia, cuma itu yang bisa saya usahakan," terang tergugat Muflih dipersidangan.

Karena tidak menemui kata sepakat antara kedua belah pihak berperkara, sehingga hakim pun akan menggelar sidang putusan gugatan pada Senin pekan depan.

Diwawancarai Selasa 16 Juli 2024, tim kuasa hukum tergugat Daud Dahlan SH menerangkan perdamaian dengan pihak tergugat telah menemui jalan buntu.

"Kami telah memberikan kesempatan kepada tergugat dengan membayarkan sisa utang sebagaimana yang kami inginkan, namun nyatanya tidak diamini tergugat," kata Daud.

Untuk itu, lanjut Daud dirinya beserta tim kuasa hukum penggugat menyerahkan segala sesuatunya kepada pihak pengadilan dalam putusan yang akan di bacakan pada pekan depan.

Lebih lanjut diterangkannya, ketika putusan ia bersama tim kuasa hukum penggugat tidak kan lagi memberikan bentuk toleransi apapun juga kepada tergugat.

Bahkan, ia beserta tim kuasa hukumnya yang lain juga berencana usai memperoleh hasil putusan nanti akan melakukan upaya hukum lainnya berupa melaporkan tergugat kepada Menteri Dalam Negeri.

wanprestasi utang piutang, kadis perikanan muara enim bakal dilaporkan ke mendagri dan pj bupati                             
palembang, oki news,- sidang gugatan sederhana wanprestasi utang piutang senilai rp219,2 juta atas nama tergugat muflih kadis perikanan muara enim, kembali digelar di ruang sidang kartika pn palembang senin 15 juli 2024 kemarin.
pada agenda sidang, pihak prinsipal dari masing-masing pihak berperkara yakni penggugat atas nama m yusuf dan tergugat muflih hadir didampingi oleh tim kuasa hukum masing-masing.
dalam persidangan, hakim tunggal kristanto sahat sianipar sh mh masih mengupayakan agar keduanya dapat melakukan upaya perdamaian dengan membayarkan sisa utang kepada penggugat m yusuf.
didampingi tim kuasa hukumnya, kadis perikanan muflih menyatakan kesanggupannya untuk membayar kan sisa utang kepada tergugat dengan cara dicicil rp10 juta.
hanya saja, tergugat m yusuf melalui tim kuasa hukumnya bersikukuh agar tergugat membayar rp75 juta terlebih dahulu.
ditegaskan hakim, tergugat seharusnya membayar terlebih dahulu setidaknya rp50 hingga rp60 juta saja karena selisih utang dengan cicilan rp10 juta tidak relevan.
"paling saya sanggup rp20 juta yang mulia, cuma itu yang bisa saya usahakan," terang tergugat muflih dipersidangan.
karena tidak menemui kata sepakat antara kedua belah pihak berperkara, sehingga hakim pun akan menggelar sidang putusan gugatan pada senin pekan depan.
diwawancarai selasa 16 juli 2024, tim kuasa hukum tergugat daud dahlan sh menerangkan perdamaian dengan pihak tergugat telah menemui jalan buntu.
"kami telah memberikan kesempatan kepada tergugat dengan membayarkan sisa utang sebagaimana yang kami inginkan, namun nyatanya tidak diamini tergugat," kata daud.
untuk itu, lanjut daud dirinya beserta tim kuasa hukum penggugat menyerahkan segala sesuatunya kepada pihak pengadilan dalam putusan yang akan di bacakan pada pekan depan.
lebih lanjut diterangkannya, ketika putusan ia bersama tim kuasa hukum penggugat tidak kan lagi memberikan bentuk toleransi apapun juga kepada tergugat.
bahkan, ia beserta tim kuasa hukumnya yang lain juga berencana usai memperoleh hasil putusan nanti akan melakukan upaya hukum lainnya berupa melaporkan tergugat kepada menteri dalam negeri.
"karena faktanya, ia (tergugat) merupakan asn di muara enim jadi hasil putusan itu akan kami laporkan ke menteri dalam negeri serta pj bupati muara enim agar yang bersangkutan dapat dikenakan sangsi hukum," kata daud.
ia optimis dalam putusan gugatan nanti, hakim dapat mengabulkan gugatan yang diajukan kliennya untuk keseluruhan.
terpisah, syarif fathul mubin sh mkn kuasa hukum tergugat muflih mengakui upaya perdamaian sebagaimana saran dari hakim dari tergugat memang belum ada realisasinya.
karena, lanjut syarif pihak tergugat meminta agar kliennya membayar uang muka terlebih dahulu rp75 juta dan itu tidak disanggupi oleh kliennya tergugat muflih.
diterangkannya, kliennya tidak bisa menyanggupi permintaan penggugat sebab terkendala dalam posisi saat ini sedang dalam kesulitan ekonomi.
"karena itulah dari kami selaku tergugat menyanggupi membayar rp10 juta perbulan dari total sisa utang rp219,2 juta," terangnya.
"mudah-mudahan dalam beberapa hari ke dapan menjelang putusan ini akan terus untuk melakukan upaya perdamaian dengan pihak penggugat," tambahnya.
diberitakan sebelumnya, disinyalir tidak ada itikad baik dalam penyelesaian utang piutang senilai ratusan juta rupiah, oknum kepala dinas perikanan kabupaten muara enim bernama muflih digugat ke pengadilan negeri (pn) palembang.
bahkan, saat ini perkara gugatan sederhana terkait cidera janji atau wanprestasi ini telah masuk ke agenda pembuktian perkara yang dipimpin hakim tunggal kristanto sahat sh mh.
kuasa hukum pemohon gugatan daud dahlan sh mh dari kantor hukum dr saifuddin zahri sh mh, diwawancarai senin 8 juli 2024 lalu membenarkan adanya gugatan sederhana wanprestasi oleh kliennya m yusuf.
ia menceritakan, awal mula sebelum gugatan wanprestasi ini terjadi ketika pada tahun 2019 lalu kliennya ditawari kerjasama bisnis proyek bangun gedung salah satu kantor camat di kota palembang oleh tergugat muflih.
"saat itu klien kami tertarik dengan kerjasama tersebut hingga mengirimkan uang rp400 juta kepada tergugat yang saat itu menjabat sebagai salah satu camat di kota palembang ini," ungkap daud.
didampingi doni effendi sh mh dan nusmir sh mh, daud dahlan mengatakan dalam perjalanannya ternyata proyek yang dijanjikan tergugat muflih tidak ada sama sekali alias fiktif.
adapun alasan dari tergugat muflih lanjut daud sebagaimana dikatakan kliennya karena saat itu kondisi lagi dilanda pandemi covid-19 sehingga seluruh proyek dibatalkan.
singkatnya, kata daud kliennya mencoba beberapa kali menagih uang yang telah diberikan kepada tergugat muflih namun nyatanya tergugat hanya berjanji mengembalikan dengan cara dicicil.
lebih lanjut diterangkan daud, dari nilai uang rp400 juta baru dibayarkan oleh tergugat muflih rp180,8 juta dengan cara dicicil beberapa kali pada tahun 2021.
"namun, untuk sisanya yakni rp219,2 juta hingga saat ini belum dibayarkan oleh tergugat muflih, maka dari itu klien kami mengajukan gugatan wanprestasi ke pn palembang," kata daud.
"tergugat sendiri saat menjabat sebagai kepala dinas perikanan kabupaten muara enim," tambahnya.
lebih lanjut diterangkan daud, berbagai upaya hukum juga telah dilakukannya termasuk mengajukan sita jaminan rumah milik tergugat muflih yang berlokasi di makrayu kota palembang.
"sita jaminan itu kami lakukan agar terdakwa dapat memenuhi semua kewajibannya kepada klien, selain surat pengakuan hutang yang ditandatangani sendiri oleh tergugat muflih dihadapan notaris," tuturnya.
tidak hanya itu saja, masih kata daud apabila masih tidak ada itikad baik dari tergugat muflih maka akan dibawa keranah hukum pidana.
kemungkinan unsur pidananya jelas ada, karena saat itu tergugat dianggap menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan jabatannya sebagai asn," sebutnya saat itu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi OKI NEWS Edisi RABU 17 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan