Kelebihan Bayar Temuan BPK Belum Diselesaikan, Polisi Berulang Kali DPRD Ogan Ilir

kelebihan bayar temuan bpk belum diselesaikan, polisi berulang kali dprd ogan ilir oki news - dprd kabupaten ogan ilir (oi) masih belum menuntaskan temuan badan pemeriksa keuangan (bpk) ri terkait kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas tahun anggaran 2022 dan 2023. temuan tersebut terus mendapatkan perhatian dari pihak kepolisian yang mendorong pengembalian kerugian negara. pada kamis 10 oktober 2024, unit tindak pidana korupsi (tipidkor) satreskrim polres ogan ilir kembali menyurati dprd oi terkait temuan itu. "surat tersebut untuk meminta verifikasi dari para saksi," ungkap kapolres oi, akbp bagus suryo wibowo sik, melalui kasat reskrim akp m ilham sik, pada jumat 11 oktober 2024. baca juga:zombie babak belur dihajar otd, mobil rusak parah baca juga:lolos dari hukuman mati, pelaku pembunuhan dan rudapaksa dijatuhi 10 tahun penjara, ini reaksi ayah korban akp ilham menjelaskan, pihaknya telah beberapa kali mengirimkan surat kepada dprd oi agar memberikan penjelasan dan mengambil tanggung jawab terkait temuan bpk. hingga kini, proses penuntasan tuntutan ganti rugi (tgr) atas kelebihan bayar perjalanan dinas masih berjalan lambat. berdasarkan laporan bpk yang didokumentasikan dalam audit nomor: 54.b/lhp/xviii.plg/05/2024, yang diterbitkan pada 28 mei 2024, terungkap adanya kelebihan pembayaran di dprd ogan ilir. menurut data dari inspektorat kabupaten oi, pada tahun anggaran 2022, ditemukan kelebihan pembayaran sebesar rp5,5 miliar. baca juga:satu pelaku pembunuhan sopir truk asal lampung ditangkap di palembang baca juga:isu dugaan oknum asn di prabumulih ubah plat mobil dinas untuk kepentingan politik dari jumlah tersebut, baru sekitar rp1 miliar lebih yang berhasil dikembalikan. sementara pada tahun anggaran 2023, jumlah temuan meningkat menjadi rp9,6 miliar, namun baru rp1 miliar lebih yang telah dibayarkan kembali. “beberapa anggota dprd ogan ilir sudah mengembalikan kelebihan bayar, meski masih ada yang belum melunasi,” ujar ibnu hardi, inspektur daerah kabupaten ogan ilir. ibnu menegaskan bahwa inspektorat sebagai aparat pengawas intern pemerintah (apip) terus mendorong agar anggota dprd yang terlibat segera melunasi kelebihan pembayaran. “kami terus menyurati mereka hingga seluruh tgr dikembalikan. jika salah satu dari mereka meninggal dunia, maka kewajiban ini akan dibebankan kepada ahli warisnya,” jelas ibnu. baca juga:isu dugaan oknum asn di prabumulih ubah plat mobil dinas untuk kepentingan politik baca juga:tragis, kakek 60 tahun bacok pasutri di lubuklinggau gegara batas lahan di sisi lain, plt sekretaris dprd kabupaten oi, edi harpandi, menyatakan bahwa dirinya belum bisa memberikan keterangan rinci terkait tgr ini. "saya baru menjabat, temuan itu terjadi di masa sekretaris dewan sebelumnya. namun kami terus menyurati anggota dewan yang belum mengembalikan," ujarnya singkat. kasus serupa di kabupaten lahat selain di ogan ilir, temuan serupa mengenai kelebihan pembayaran yang menimbulkan kerugian negara juga terjadi di kabupaten lahat. pada proyek peningkatan jalan lingkar desa tanjung aur, kecamatan kikim tengah, kontraktor mengembalikan kelebihan bayar sebesar rp394.982.504,91 kepada dinas pupr kabupaten lahat melalui kejaksaan negeri (kejari) lahat, pada selasa (8/10). baca juga:mengerikan! orok bayi membusuk ditemukan di teras rumah warga, kapolsek sako: pelaku sedang diburu baca juga:heboh! ibu-ibu temukan uang tercecer di jembatan ampera, diserahkan ke polisi dan kembalikan ke pemilik pengembalian tersebut merupakan tindak lanjut dari temuan bpk, setelah sebelumnya kontraktor sudah mengembalikan rp100 juta dari total rp494.982.504,91 yang menjadi temuan. kepala kejari lahat, toto roedianto ssos sh mh, menyatakan bahwa pengembalian ini adalah bentuk tanggung jawab cv hodma dalam menyelesaikan temuan bpk. pihak kejari lahat berkomitmen menindaklanjuti semua penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara dan memastikan kerugian negara dikembalikan. pengembalian uang tersebut disetorkan ke kas daerah kabupaten lahat melalui bank sumselbabel, sebagai bagian dari pemulihan keuangan negara yang sempat dirugikan. kejari lahat pun mengapresiasi langkah cv hodma yang menuntaskan kewajibannya dan berharap ini menjadi pelajaran bagi pelaksana proyek lainnya agar lebih berhati-hati dan mematuhi prosedur dalam menjalankan kegiatan pembangunan. baca juga:berenang bersama teman, bocah di palembang hilang terseret arus sungai musi baca juga:video mesra tersebar di facebook, wanita ini laporkan mantan pacar ke polrestabes palembang “kejari lahat akan terus mengawasi dan mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk penyelewengan, sekaligus memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan tepat sasaran,” tegas kasi pidsus kejari lahat, firmansyah sh.

Tag

• # kelebihan bayar
• # dprd ogan ilir
• # temuan bpk
• # polres ogan ilir

Share

• 
• 
• 
• 
•