Perpres Pengelolaan Minyak Tradisional Segera Terbit, Masyarakat Muba Harapkan Solusi

Reporter: Ardi |

Editor: Ardi |

Kamis , 14 Nov 2024 - 22:46

Perpres Baru Akan Atur Pengelolaan Minyak Tradisional, Warga Muba Butuh Kepastian.--

Dalam menangani illegal drilling, Andi Rian mengibaratkan peran polisi sebagai "pemadam kebakaran" karena tak cukup mengandalkan pendekatan hukum semata.

“Ini perlu kerja sama multistakeholder, di mana Pertamina dan SKK Migas berperan sebagai pemimpin utama, dengan dukungan dari Kemenko Perekonomian, BUMN, ESDM, dan lainnya,” jelasnya.

Andi Rian mencatat adanya sekitar 7.000 hingga 8.000 sumur minyak ilegal baru di wilayah Muba. “Mata rantai illegal drilling ini sangat kompleks, termasuk penyimpanan dan gudang-gudang minyak,” kata Andi.

Sementara itu, Polda Sumsel terus melakukan tindakan preventif terhadap tambang ilegal, seperti yang dilakukan terhadap praktik penambangan batu bara ilegal di Muara Enim yang merugikan negara hingga Rp0,5 triliun.

“Ini menunjukkan komitmen kami dalam menindak tambang ilegal di Sumsel,” tegas Dirreskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Bagus Suropratomo Oktobrianto.

Namun, bagi masyarakat Muba yang bergantung pada sumur minyak ilegal, hanya menutup sumur tanpa solusi lain justru menimbulkan masalah sosial.

Saat ini pemerintah pusat masih membahas legalisasi kegiatan pengeboran di Muba untuk menemukan solusi yang tepat.

Pj Bupati Muba, Sandi Fahlepi, juga menegaskan pentingnya mengatasi dampak lingkungan akibat illegal drilling dan illegal refinery yang telah menyebabkan insiden ledakan dan mencemari Sungai Dawas.

Ia berharap revisi Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2008 segera selesai untuk memperkuat tata kelola sumur minyak rakyat.

Sandi memaparkan bahwa konsep tata kelola yang disiapkan mencakup aspek keselamatan kerja, lingkungan hidup, dan pengelolaan kontrak kerja.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat dan akses ke kredit lunak bagi pemilik sumur minyak. "Kami yakin, tata kelola ini akan melindungi masyarakat dan lingkungan di Muba," tutup Sandi.

perpres pengelolaan minyak tradisional segera terbit, masyarakat muba harapkan solusi                            oki news - pengeboran dan pengolahan minyak mentah secara tradisional telah lama menjadi tulang punggung perekonomian bagi ribuan warga di kabupaten musi banyuasin (muba).
namun, upaya penegakan hukum untuk memberantas praktik pengeboran dan pengolahan minyak ilegal seringkali menghadapi kendala dan tidak efektif.
meskipun penertiban dan tindakan hukum dari kepolisian telah dilakukan secara intensif, dampaknya cukup signifikan bagi masyarakat setempat.
“ada pelaku umkm yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas ini, melayani warga dalam pengelolaan minyak. bahkan, ini turut berdampak pada penurunan lifting minyak pertamina,” ungkap kapolres muba, akbp listiyono dwi nugroho, sik, kamis 14 november 2024.
baca juga:terjerat kasus penggelapan, eks anggota dprd prabumulih ditetapkan sebagai tersangka
baca juga:bawa sabu dalam helm, pria asal empat lawang diciduk satresnarkoba polres mura
listiyono menambahkan bahwa aktivitas illegal drilling dan pengolahan minyak ilegal sudah mengakibatkan korban jiwa. namun, banyak warga yang tetap nekat menjalankan aktivitas ini demi kebutuhan hidup, meski risiko keselamatan sangat tinggi.
"mereka tidak punya pilihan pekerjaan lain. pemerintah perlu menyediakan lapangan pekerjaan alternatif bagi masyarakat agar mereka tidak tergantung pada aktivitas ilegal ini," ujarnya tegas.
selain solusi pekerjaan, kapolres listiyono menekankan perlunya pengelolaan pengeboran minyak yang lebih tertata, misalnya dengan membentuk koperasi yang bisa bekerja sama dengan pertamina.
dengan pendampingan dan perlengkapan yang memadai, pengelolaan minyak bisa lebih aman dan tidak merusak lingkungan. “jika ini diterapkan, pengelolaan minyak bisa menjadi sumber pad kabupaten muba tanpa aktivitas ilegal,” tambahnya.
baca juga:mobil pick-up diduga bawa bbm ilegal terbakar di tol baleno, dua korban tewas terpanggang
baca juga:demi bayar utang, oknum karyawan bank di palembang bobol rekening nasabah
saat ini, peraturan presiden (perpres) untuk mengatur pengelolaan minyak di kabupaten muba sedang dipersiapkan.
kapolda sumsel, irjen pol andi rian r djajadi, sebelumnya juga mengungkapkan bahwa perpres tersebut diharapkan terbit pada desember mendatang sebagai solusi atas persoalan kompleks di sumsel, mulai dari tambang ilegal hingga narkoba.
dalam menangani illegal drilling, andi rian mengibaratkan peran polisi sebagai "pemadam kebakaran" karena tak cukup mengandalkan pendekatan hukum semata.
“ini perlu kerja sama multistakeholder, di mana pertamina dan skk migas berperan sebagai pemimpin utama, dengan dukungan dari kemenko perekonomian, bumn, esdm, dan lainnya,” jelasnya.
baca juga:kejati sumsel periksa eks pejabat bpn terkait dugaan korupsi penjualan aset yayasan batanghari sembilan
baca juga:kecelakaan maut di banyuasin, guru smp terlindas truk di jalintim palembang-jambi banyuasin
andi rian mencatat adanya sekitar 7.000 hingga 8.000 sumur minyak ilegal baru di wilayah muba. “mata rantai illegal drilling ini sangat kompleks, termasuk penyimpanan dan gudang-gudang minyak,” kata andi.
sementara itu, polda sumsel terus melakukan tindakan preventif terhadap tambang ilegal, seperti yang dilakukan terhadap praktik penambangan batu bara ilegal di muara enim yang merugikan negara hingga rp0,5 triliun.
“ini menunjukkan komitmen kami dalam menindak tambang ilegal di sumsel,” tegas dirreskrimsus polda sumsel kombes pol bagus suropratomo oktobrianto.
namun, bagi masyarakat muba yang bergantung pada sumur minyak ilegal, hanya menutup sumur tanpa solusi lain justru menimbulkan masalah sosial.
baca juga:emak-emak di lubuklinggau gelapkan motor tetangga, alasannya bikin miris
baca juga:selamat menempuh hidup baru, tia dan adna! crew content writer sumeks.co resmi menjadi pasangan suami istri
saat ini pemerintah pusat masih membahas legalisasi kegiatan pengeboran di muba untuk menemukan solusi yang tepat.
pj bupati muba, sandi fahlepi, juga menegaskan pentingnya mengatasi dampak lingkungan akibat illegal drilling dan illegal refinery yang telah menyebabkan insiden ledakan dan mencemari sungai dawas.
ia berharap revisi peraturan menteri esdm no. 1 tahun 2008 segera selesai untuk memperkuat tata kelola sumur minyak rakyat.
sandi memaparkan bahwa konsep tata kelola yang disiapkan mencakup aspek keselamatan kerja, lingkungan hidup, dan pengelolaan kontrak kerja.
ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat dan akses ke kredit lunak bagi pemilik sumur minyak. "kami yakin, tata kelola ini akan melindungi masyarakat dan lingkungan di muba," tutup sandi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi OKI NEWS Edisi JUMAT 15 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan