Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin Buka Suara soal Pembongkaran Pasar Cinde Palembang

OKI NEWS - Mantan Gubernur Sumatera Selatan periode 2008–2018, Alex Noerdin, akhirnya buka suara soal pembongkaran Pasar Cinde Palembang yang sempat menuai banyak kontroversi.

Penjelasan ini ia sampaikan setelah diperiksa cukup lama oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sumsel sebagai saksi, Senin malam, 21 April 2025.

Menurut Alex, pembongkaran Pasar Cinde bukan keputusan dadakan. Katanya, keputusan itu diambil berdasarkan kajian teknis karena kondisi bangunannya sudah sangat rapuh.

"Bangunannya udah nggak layak. Kalau sampai ada getaran atau gempa, bisa roboh. Jadi harus dikosongkan dan dibongkar secepatnya," ujarnya.

BACA JUGA:Kasus Korupsi Pasar Cinde Kembali Diselidiki, Kejati Sumsel Periksa Tiga Saksi

BACA JUGA:Direktur PT Suwarna Cinde Raya Diperiksa Kejati, Saksi Penyidikan Korupsi LRT Sumsel

Ia juga bilang, sebelum revitalisasi dimulai, Wali Kota Palembang saat itu sempat mengirim surat resmi ke dirinya sebagai gubernur. Surat itu isinya menyetujui rencana pembangunan ulang, tapi dengan satu syarat penting.

"Pasarnya boleh dibangun lagi, tapi bagian depannya jangan diubah," kata Alex.

Tapi ternyata proses pembangunan kembali Pasar Cinde nggak semulus yang diharapkan, terutama soal dana.

Alex bilang, APBD Sumsel nggak cukup buat membiayai proyek sebesar itu, jadi mereka butuh dana tambahan, entah dari APBN, penyertaan modal pemerintah pusat, atau pihak swasta.

BACA JUGA:Klaim Bukan Soal Rujuk, Istri Sah Ungkap Alasan Sukri Zen Temui Mantan Istri Siri Hingga Berujung Penganiayaan

BACA JUGA:Menang Hitung Cepat, Joncik Muhammad Nikmati Momen dengan Santai Berolahraga

"Waktu itu saya mikir gimana caranya supaya kita bisa dapat bantuan di luar APBD. Salah satunya lewat acara-acara besar," katanya.

Lewat event-event nasional dan internasional seperti Asian Games, Islamic Solidarity Games, sampai Asian University Games, Sumsel berhasil dapetin bantuan pembangunan senilai Rp90 triliun dalam waktu tiga tahun.

Tapi bantuan itu nggak berupa uang tunai, melainkan dalam bentuk infrastruktur—mulai dari jalan tol, fly over, jembatan, sampai renovasi bandara.

Selain itu, Pemprov Sumsel juga pakai skema Build Operate Transfer (BOT) buat pengelolaan lahan Pasar Cinde. Dengan skema ini, lahan pemerintah dikelola pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu sebelum nantinya dikembalikan lagi ke Pemprov.

BACA JUGA:Niat Baik Dibalas Gigitan, Wanita di Palembang Lapor Pacarnya ke Polisi

BACA JUGA:Kepergok! Aradinata Diringkus Polisi Saat Bawa Motor Curian

"Selama dikelola pihak ketiga, tetap ada kontribusi ke pemerintah daerah," jelas Alex.

Meski begitu, pembongkaran Pasar Cinde tetap menuai protes dari beberapa pihak karena dianggap melanggar status cagar budaya.

Soal itu, Alex cerita pernah ada pertemuan dengan Dirjen Kebudayaan dari Jakarta, Didit Aryanto, di Griya Agung.

Dari pertemuan itu, terungkap kalau Pasar Cinde memang sudah didaftarkan sebagai cagar budaya, tapi belum punya Surat Keputusan (SK) resmi.

"Dirjen bilang, pasarnya udah diregistrasi, tapi belum di-SK-kan karena waktu itu walikotanya nggak punya wewenang buat menetapkannya sebagai cagar budaya," jelasnya.

BACA JUGA:Kades di Ogan Ilir Bantah Berzina, Tapi Akui Pergi ke Hotel dengan Istri Orang

BACA JUGA:Banjir Lumpuhkan Lalu Lintas Jalintim Palembang-Jambi, Kemacetan Capai 30 Km

Polemik soal revitalisasi Pasar Cinde memang masih menimbulkan banyak pendapat sampai sekarang, tapi Alex menegaskan semua keputusan yang diambil saat itu sudah melalui kajian dan demi keselamatan masyarakat.