Sidang Pledoi, Terdakwa Sarimuda Sebut Tuntutan Jaksa KPK Hanya Asumsi Semata 'Saya Dizholimi'

Reporter: Kms Adly |

Editor: Kms Adly |

Selasa , 28 May 2024 - 19:54

"Saya optimis klien kami bebas dari pidana yang menjeratnya saat ini," sebutnya.

Sebelumnya, dinilai terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua Jaksa KPK RI, terdakwa Sarimuda yang dijerat kasus dugaan korupsi angkutan batu bara PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS) terancam 4,6 tahun pidana penjara.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Palembang, Rabu 22 Mei 2024 pagi oleh jaksa KPK RI dinilai terbukti telah menyalahgunakan kewenangan memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Sehingga, menurut Jaksa KPK RI terdakwa Sarimuda sebagaimana fakta persidangan mempertimbangkan keterangan saksi serta ahli yang berkesesuaian dengan perbuatan terdakwa.

Selain itu, akibat perbuatan terdakwa Sarimuda telah menyebabkan kerugian negara lebih kurang Rp2,3 miliar dari jumlah keseluruhan kerugian negara yang telah dikembalikan Rp15 miliar lebih.

Dalam uraian pertimbangan tuntutan pidana, perbuatan terdakwa Sarimuda juga selain memperkaya diri sendiri senilai Rp8,7 miliar lebih juga memperkaya orang lain.

Diterangkan jaksa KPK dipersidangan, memperkaya orang lain itu diantaranya kepada rekanan PT SMS yakni PT MTMP senilai Rp1,5 miliar, PT Alumagada Rp1,9 miliar, PT Emtraco Rp2 miliar serta PT BKC Rp3,7 miliar.

Selain itu, masih dalam tuntutan pidana terdakwa Sarimuda juga disangkakan telah membuat sejumlah tagihan Invoice fiktif terhadap perusahaan-perusahaan mitra kerja PT SMS.

"Oleh sebab itu, maka kami menuntut agar majelis hakim dapat menjatuhkan pidana 4 tahun dan 6 bulan penjara terhadap terdakwa," tegas jaksa KPK bacakan petikan tuntutan pidananya.

Dihadapan majelis hakim Tipikor Palembang diketuai Pitriadi SH MH, terdakwa Sarimuda juga dituntut dengan pidana tambahan berupa wajib membayar uang pengganti sebesar Rp2,3 miliar.

Yang mana, kata Jaksa KPK apabila tidak sanggup dibayar oleh terdakwa Sarimuda maka diganti dengan pidana tambahan berupa 1 tahun penjara.

JPU KPK menjerat terdakwa Sarimuda terbukti melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

sidang pledoi, terdakwa sarimuda sebut tuntutan jaksa kpk hanya asumsi semata 'saya dizholimi'                            palembang, oki news,- dijerat jaksa komisi pemberantasan korupsi (kpk) dengan pidana 4 tahun 6 bulan penjara, terdakwa dugaan korupsi pengangkutan batubara pt sriwijaya mandiri sumsel (sms) sarimuda melawan.
terdakwa sarimuda menyampaikan pembelaan (pledoi) bahwa dirinya telah dikriminalisasi, dipolitisasi serta didzolimi oleh oknum dengan sengaja agar ia dijerat dengan kasus korupsi.
hal itu disampaikan terdakwa sarimuda dimuka persidangan majelis hakim tipikor pada pn palembang diketuai pitriadi sh mh dalam agenda pembelaan pribadinya, selasa 18 mei 2024.
disampaikan dalam pledoi pribadinya, bahwa kasus yang menjeratnya saat ini semata-mata merupakan kasus yang dipaksakan, hanya berdasarkan asumsi-asumsi semata sebagaimana disampaikan dalam dakwaan jaksa kpk ri.
"adalah jelas tuntutan yang tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum melainkan berdasarkan asumsi-asumsi atau rekaan jaksa penuntut umum saja," ucap sarimuda dipersidangan.
dikatakannya, dibalik perkara ini ada oknum-oknum tertentu yang menginginkan dirinya untuk masuk penjara, sehingga jelas menurut sarimuda suatu bentuk pendzoliman terhadap dirinya.
menurutnya, apa yang selama ini ia lakukan semasa menjabat sebagai direktur pt sms adalah semata-mata untuk kepentingan dari pt sms itu sendiri.
"bukan untuk kepentingan mencari keuntungan pribadi saya, hal itu sebagaimana telah terbukti pada fakta-fakta persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi," ungkapnya.
sarimuda juga mengatakan bahwa dirinya merasa telah dikriminalisasi, karena dakwaan jaksa penuntut umum (jpu) hanya mendakwakan kepada dirinya seorang alias pelaku tunggal.
apalagi, lanjutnya terjadi kejanggalan yang mana pada saat penyidikan hasil audit bpkp sumsel menyebutkan kerugian negara rp15 miliar lebih telah dikembalikan keseluruhannya.
namun, kata sarimuda berbeda dengan hasil perhitungan yang dilakukan oleh audit bpk ri membengkak menjadi rp18 miliar.
disebutkannya, bahwa fakta persidangan uang selisih senilai rp2 miliar lebih tersebut telah di bayarkan oleh direktur keuangan saat itu yakni adi trenggana yang mantan pejabat bpkp.
"yang juga nyatanya dimintakan pertanggung jawaban juga kepada saya, sehingga nilai kerugian negara menjadi rp18 miliar, sungguh aneh dan dzolim," sebutnya.
sehingga, lanjut sarimuda oknum-oknum ini telah membuat sebuah skenario agar dirinya tetap dijebloskan ke penjara dengan status terdakwa tunggal.
dipersidangan, ia juga mengistilahkan bahwa baik jaksa kpk ri dan bpk ri ini ibarat seorang polisi lalu lintas yang sengaja mencari-cari kesalahan si pengendara.
sehingga, semua persoalan di pt sms terkait dirinya menjabat sebagai pimpinan diangkut semua, namun terkait langsung dengan adi trenggana terkesan dikesampingkan oleh penyidik kpk ri.
iapun menyimpulkan, dari seluruh urai pembelaannya tidak terbukti adanya niat jahat atau mensrea seperti adanya sangkaan invoice fiktif itu tidak benar sebab faktanya ada dan dapat dicairkan.
masih dalam pledoinya, sarimuda menyebutkan di pt sms ada sejumlah hak-hak dirinya sebesar rp1 miliar lebih yang hingga kini belum dibayarkan oleh pt sms.
di akhir pembacaan pledoi pribadinya, terdakwa sarimuda memohon, agar majelis hakim tipikor palembang dapat mengedepankan rasa keadilan buat dirinya.
mempertimbangkan pembelaan yang diajukan dirinya, bahwa terungkap fakta tidak adanya niat jahat sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum kpk ri.
"oleh sebab itu saya memohon agar majelis hakim dapat mempertimbangkan, agar saya bebas dari jerat hukum tuntutan pidana kpk," tukasnya.
sementara itu, dimintai tanggapan mengenai pembelaan terdakwa sari muda tersebut, jaksa kpk m afrisal sh mh menjawab singkat bahwa adalah hak tersangka untuk melakukan pembelaan.
menurut jaksa kpk, dakwaan hingga tuntutan pidana telah disusun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ia hadirkan dipersidangan sebelumnya.
"oleh karena itu, kita tetap pada keyakinan kita sebagaimana tuntutan pidana terhadap terdakwa sarimuda, dan itu akan kita jawab pada sidang replik pada kamis mendatang," singkatnya. 
terpisah, kuasa hukum sarimuda heribertus hartoyo mengatakan jaksa kpk telah salah mengartikan pasal 2 atau pasal 3 sebagaimana dakwaan hingga ancaman pidana terhadap kliennya.
dikatakannya, jika dalam tuntutan pidana dalam pasal 3 ada tiga unsur yang seharusnya tidak dapat dipisahkan yaitu unsur melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain serta menyalahgunakan kewenangan.
yang mana, lanjut heribertus menyebabkan kerugian negara serta dilengkapi dengan ada niat jahat dari pelaku tindak pidana korupsi.
"namun nyatanya jaksa kpk malah melakukannya secara terpisah-pisah, melawan hukum sendiri, memperkaya berdiri sendiri hingga mensreanya tersendiri jadikan aneh," ucapnya.
oleh karena itu, menurutnya jaksa tidak bisa membuktikan ketiga unsur tersebut menjadi satu kesatuan utuh dalam pembuktian perkara yang menjerat kliennya.
"saya optimis klien kami bebas dari pidana yang menjeratnya saat ini," sebutnya.
sebelumnya, dinilai terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua jaksa kpk ri, terdakwa sarimuda yang dijerat kasus dugaan korupsi angkutan batu bara pt sriwijaya mandiri sumsel (sms) terancam 4,6 tahun pidana penjara.
dalam sidang yang digelar di pengadilan tipikor pada pn palembang, rabu 22 mei 2024 pagi oleh jaksa kpk ri dinilai terbukti telah menyalahgunakan kewenangan memperkaya diri sendiri dan orang lain.
sehingga, menurut jaksa kpk ri terdakwa sarimuda sebagaimana fakta persidangan mempertimbangkan keterangan saksi serta ahli yang berkesesuaian dengan perbuatan terdakwa.
selain itu, akibat perbuatan terdakwa sarimuda telah menyebabkan kerugian negara lebih kurang rp2,3 miliar dari jumlah keseluruhan kerugian negara yang telah dikembalikan rp15 miliar lebih.
dalam uraian pertimbangan tuntutan pidana, perbuatan terdakwa sarimuda juga selain memperkaya diri sendiri senilai rp8,7 miliar lebih juga memperkaya orang lain.
diterangkan jaksa kpk dipersidangan, memperkaya orang lain itu diantaranya kepada rekanan pt sms yakni pt mtmp senilai rp1,5 miliar, pt alumagada rp1,9 miliar, pt emtraco rp2 miliar serta pt bkc rp3,7 miliar.
selain itu, masih dalam tuntutan pidana terdakwa sarimuda juga disangkakan telah membuat sejumlah tagihan invoice fiktif terhadap perusahaan-perusahaan mitra kerja pt sms.
"oleh sebab itu, maka kami menuntut agar majelis hakim dapat menjatuhkan pidana 4 tahun dan 6 bulan penjara terhadap terdakwa," tegas jaksa kpk bacakan petikan tuntutan pidananya.
dihadapan majelis hakim tipikor palembang diketuai pitriadi sh mh, terdakwa sarimuda juga dituntut dengan pidana tambahan berupa wajib membayar uang pengganti sebesar rp2,3 miliar.
yang mana, kata jaksa kpk apabila tidak sanggup dibayar oleh terdakwa sarimuda maka diganti dengan pidana tambahan berupa 1 tahun penjara.
jpu kpk menjerat terdakwa sarimuda terbukti melanggar pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi OKI NEWS Edisi RABU 29 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan