Kembali Mangkir Sebagai Saksi Sidang, Mantan Bendahara KONI Sumsel Terancam 'Diseret' Paksa ke Pengadilan

Reporter: Adly |

Editor: Adly |

Selasa , 04 Jun 2024 - 10:04

Mantan Bendahara KONI Sumsel Amiri saat hadir sebagai saksi dalam sidang atas nama terpidana Suparman Roman dan Ahmad Tahir beberapa waktu lalu--

Dipersidangan saat itu, saksi Amiri menceritakan dirinya ditunjuk sebagai Bendahara Umum KONI Sumsel untuk periode 2020 hingga 2023.

Namun, saksi Amiri menyebutkan bahwa pada penghujung tahun 2021 tepatnya pada saat Rapat Kerja Daerah (Rakerda) KONI Sumsel, dirinya mengundurkan diri.

"Saya mengundurkan diri sebagai Bendahara Umum saat gelar forum di Rakerda KONI Sumsel," ungkap saksi Amiri.

Adapun alasan mengapa dirinya mengundurkan diri, dipersidangan saksi Amiri mengungkapkan karena carut marutnya sistim administrasi keuangan KONI Sumsel.

Terungkap juga dari keterangan saksi Amiri, bahwa selama dirinya menjabat sebagai Bendahara Umum KONI Sumsel penuh dengan intervensi.

Termasuk diantaranya intervensi dalam hal pencairan dana hibah KONI Sumsel tahun 2021, yang mana dirinya dipaksa untuk mencairkan dana hibah pada anggaran induk Rp12,5 miliar.

"Namun untuk dana tambahan Rp25 miliar saya tidak mengetahui lagi bentuk laporan pertanggung jawabannya, dan saya tidak mau menandatangi," ujar Amiri.

Dihadapan majelis hakim diketuai Kristanto Sahat SH MH, saksi Amiri juga blak-blakan terhadap keseluruhan nota dinas selama menjabat sebagai Bendahara Umum hanya 20 persen yang murni darinya.

Sementara, lanjut mantan Ketua Umum Gapensi Sumsel menerangkan selebihnya yakni 80 persen nota dinas keluar dari ruang Ketua Umum KONI Sumsel saat itu yakni Hendri Zainuddin.

"Padahal kalau sesuai prosedurnya nota dinas itu adalah kewenangan saya, bukan Ketua Umum saat itu," sebutnya.

Namun, kata saksi Amiri karena untuk kepentingan bersama sehingga dirinya pun pasrah menerima nota dinas yang keluar dari ruang Ketua Umum KONI Sumsel Hendri Zainuddin.

Sebagaimana diketahui, kasus ini ini menjerat mantan Ketua Umum KONi Sumsel Hendri Zainuddin didakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain terkait dana hibah kegiatan KONI Sumsel tahun 2021

JPU Kejati Sumsel menilai perbuatan terdakwa Hendri Zainuddin dinilai telah merugikan keuangan negara Rp3,4 miliar dari jumlah keseluruhan dana hibah KONI Sumsel tahun 2021 senilai Rp37,5 miliar.

Oleh sebab itu, tim JPU Kejati Sumsel menjerat terdakwa Hendri Zainuddin mantan Ketua Umum KONI Sumsel dengan jerat pidana korupsi dakwaan alternatif subsideritas.

Terdakwa Hendri Zainuddin didakwa dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 atau Pasal 9 Jo pasal 18

kembali mangkir sebagai saksi sidang, mantan bendahara koni sumsel terancam 'diseret' paksa ke pengadilan                            palembang, oki news,- dua kali mangkir sebagai saksi dalam pembuktian kasus dugaan korupsi komite olahraga nasional indonesia (koni) sumsel, mantan bendahara terancam diseret paksa ke pengadilan.
dipanggil secara patut beberapa kali, mantan bendahara koni sumsel amiri kembali mangkir sebagai saksi berita acara pemeriksaan (bap) dalam sidang menjerat terdakwa hendri zainuddin.
akibatnya, pada sidang yang digelar senin 3 juni 2024 kemarin, majelis hakim tipikor pada pn palembang memerintahkan jaksa kejati sumsel untuk menghadirkan mantan bendahara koni amiri satu kali lagi dalam ruang sidang.
sebab, menurut majelis hakim diketuai efiyanto sh mh keterangan mantan bendahara koni sumsel amiri sebagai saksi sangat diperlukan untuk kepentingan pembuktian perkara.
"jika satu kali lagi tidak hadir tanpa keterangan, jaksa boleh menjemput paksa terhadap yang bersangkutan (amiri)," tegas hakim ketua efiyanto sebelum menutup persidangan.
menanggapi hal itu, rizal syamsul selaku salah satu tim penasihat hukum sependapat dengan majelis hakim tipikor palembang meminta agar mantan bendahara koni sumsel hadir diruang sidang sebagai saksi.
"karena jelas dalam perkara ini ada peran dan tanggung jawab dari bendahara koni sumsel saat itu, maka kami sependapat mantan bendahara koni wajib dihadirkan sebagai saksi di persidangan," kata rizal dikonfirmasi selasa 4 juni 2024.
alasan lain, lanjut rizal yakni mekanisme tanggung jawab keuangan terutama pengelolaan dana hibah koni sumsel tahun 2021 tidak terlepas dari bendahara koni yang menjabat saat itu.
apalagi, lanjutnya ia mencurigai adanya kejanggalan dalam mekanisme laporan pengelolaan keuangan dana hibah koni sumsel oleh amiri sebagai bendahara koni sumsel.
diterangkannya, dalam perkara ini sudah ada sebelumnya dua terpidana serta satu terdakwa petinggi koni sumsel yang disangkakan bertanggung jawab dalam masalah ini.
tiga petinggi koni sumsel yang telah diproses hukum yakni, kata rizal suparman roman, ahmad tahir yang telah dihukum pidana dan hendri zainuddin yang saat ini masih dalam proses pembuktian persidangan.
"sementara bendahara saat itu kemana? ditambah saat itu bendahara mengundurkan diri dari jabatan ditengah-tengah polemik yang sedang terjadi di koni sumsel, ini ada apa?," ujarnya.
"maka dari itu, kami sependapat agar saksi mantan bendahara koni sumsel tersebut wajib hadir untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi, agar perkara ini terang benderang," tukasnya.
sebelumnya, pada sidang yang menjerat dua terpidana suparman roman dan ahmad tahir, mantan bendahara koni sumsel amiri menyempatkan hadir sebagai saksi dipersidangan.
dipersidangan saat itu, saksi amiri menceritakan dirinya ditunjuk sebagai bendahara umum koni sumsel untuk periode 2020 hingga 2023.
namun, saksi amiri menyebutkan bahwa pada penghujung tahun 2021 tepatnya pada saat rapat kerja daerah (rakerda) koni sumsel, dirinya mengundurkan diri.
"saya mengundurkan diri sebagai bendahara umum saat gelar forum di rakerda koni sumsel," ungkap saksi amiri.
adapun alasan mengapa dirinya mengundurkan diri, dipersidangan saksi amiri mengungkapkan karena carut marutnya sistim administrasi keuangan koni sumsel.
terungkap juga dari keterangan saksi amiri, bahwa selama dirinya menjabat sebagai bendahara umum koni sumsel penuh dengan intervensi.
termasuk diantaranya intervensi dalam hal pencairan dana hibah koni sumsel tahun 2021, yang mana dirinya dipaksa untuk mencairkan dana hibah pada anggaran induk rp12,5 miliar.
"namun untuk dana tambahan rp25 miliar saya tidak mengetahui lagi bentuk laporan pertanggung jawabannya, dan saya tidak mau menandatangi," ujar amiri.
dihadapan majelis hakim diketuai kristanto sahat sh mh, saksi amiri juga blak-blakan terhadap keseluruhan nota dinas selama menjabat sebagai bendahara umum hanya 20 persen yang murni darinya.
sementara, lanjut mantan ketua umum gapensi sumsel menerangkan selebihnya yakni 80 persen nota dinas keluar dari ruang ketua umum koni sumsel saat itu yakni hendri zainuddin.
"padahal kalau sesuai prosedurnya nota dinas itu adalah kewenangan saya, bukan ketua umum saat itu," sebutnya.
namun, kata saksi amiri karena untuk kepentingan bersama sehingga dirinya pun pasrah menerima nota dinas yang keluar dari ruang ketua umum koni sumsel hendri zainuddin.
sebagaimana diketahui, kasus ini ini menjerat mantan ketua umum koni sumsel hendri zainuddin didakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain terkait dana hibah kegiatan koni sumsel tahun 2021
jpu kejati sumsel menilai perbuatan terdakwa hendri zainuddin dinilai telah merugikan keuangan negara rp3,4 miliar dari jumlah keseluruhan dana hibah koni sumsel tahun 2021 senilai rp37,5 miliar.
oleh sebab itu, tim jpu kejati sumsel menjerat terdakwa hendri zainuddin mantan ketua umum koni sumsel dengan jerat pidana korupsi dakwaan alternatif subsideritas.
terdakwa hendri zainuddin didakwa dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 atau pasal 9 jo pasal 18
jo pasal 55 undang-undang tentang tindak pidana korupsi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi OKI NEWS Edisi RABU 5 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan