Roi mendaftar haji tahun 2018 dan berangkat tahun ini melalui kuota percepatan khusus lansia.
Komisi IX DPR Republik Indonesia mengunjungi Embarkasi Palembang, pada Senin, 3 Juni 2024.
Meski jumlah jemaah haji yang masuk kategori risiko tinggi (Risti) mencapai 87 persen, layanan embarkasi Palembang dinilai layak mendapatkan apresiasi.
Ketua Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menilai, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait Embarkasi Palembang.
BACA JUGA:Terkait Persediaan Menu Makanan, Ketua Kloter Diminta untuk Laporkan Jumlah Jemaah Haji Lansia
BACA JUGA:227 Calon Jemaah Haji OKI Diberangkatkan
Embarkasi Palembang merupakan salah satu embarkasi di Indonesia yang tingkat lansia dan Risti tinggi yaitu mencapai 87 persen.
Tentu saja ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah pusat, sehingga jemaah Lansia dan Risti tidak mendapat kesulitan diberangkatkan ke Saudi.
"Meskipun tinggi tingkat jemaah Lansia dan Risti, beberapa tahun terakhir Embarkasi Palembang mendapat penghargaan dari sisi embarkasi yang paling baik memberikan pelayanan kepada jemaah haji kita. Bahkan menurut saya, ini suatu hal yang perlu diapresiasi oleh kita semua sehingga dengan demikian dapat dicontoh oleh embarkasi-embarkasi lain di Indonesia," puji Saleh Daulay.
Hal lain yang perlu diperhatikan terkait Embarkasi Palembang adalah status tanah Asrama Haji Sumsel. Pengelolaan Asrama Haji oleh Pemerintah Provinsi, sedangkan tanahnya bukan milik Pemprov dan juga bukan milik Kemenag.
"Kalau tidak salah ini tadi katanya tanahnya milik Lanud. Ini kan perlu diselesaikan dan diperhatikan secara khusus. Sebab, kalau kepemilikan tanahnya tidak jelas, maka investasinya kedepan akan menjadi ragu-ragu, sehingga pemerintah provinsi untuk menyiapkan anggarannya juga merasa ragu-ragu," jelas Saleh Daulay.
BACA JUGA:2 Pekan Pemberangkatan Jemaah Haji, Penerbangan Garuda Masih Sering Terlambat
"Saya kira inilah hal-hal yang perlu diperhatikan. Untuk hal-hal lain saya kira sudah sangat baik. Tentu masih ada kekurangan, misalnya fasilitas ditambah, petugas ditambah, anggaran ditambah. Saya kira itu permintaan lazim bagaimana kita mempersiapkan pelayanan lebih baik ke depan," tuntas Daulay.