Pemkab OKI Komitmen Lakukan Penurunan Stunting, Bagaimana Caranya?

KAYUAGUNG, OKINEWS - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) telah menunjukkan komitmen yang kuat dan strategi yang efektif dalam memerangi stunting di wilayahnya.

Upaya yang dilakukan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan dan diharapkan dapat terus dilanjutkan untuk mencapai target prevalensi stunting yang lebih rendah.

Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten OKI patut menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya penanggulangan stunting.

Konsistensi dan komitmen mereka dalam melaksanakan berbagai aksi konvergensi telah menunjukkan hasil yang nyata dan membawa dampak positif bagi masyarakat Kabupaten OKI.

BACA JUGA:Honor Magic 7: Fitur Unggulan Kamera Sensor 1 Inci dan Performa Premium yang Mengesankan, Cek Bocoran Speknya!

BACA JUGA:Vivo Y18 Siap Meluncurkan: Ponsel Entry Level Performa Gahar, Harganya Cuma Segini!

Upaya TPPS OKI ini diharapkan dapat terus dilanjutkan dan menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mencapai Indonesia bebas stunting.

Rapat Koordinasi Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten OKI Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Rabu, 8 Mei 2024 merupakan salah satu upaya penting dalam rangka percepatan penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten OKI.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten OKI, Saparudin menyampaikan, ada delapan aksi konvergensi penurunan stunting yang dilaksanakan untuk Kabupaten OKI. 

Aksi konvergensi itu antara lain dimulai dari analisis situasi, perencanaan, pelaksanaan program, penguatan regulasi.

BACA JUGA:Review: Lenovo Tab M8 Gen 2 HD Kombinasi Desain Elegan dan Performa Mengesankan! Begini Spesifikasinya

BACA JUGA:Realme GT Neo 6: Perbandingan Spesifikasi dan Fitur Unggulan! Siap-Siap Ngiler

Termasuk melakukan pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM), penguatan manajemen sampai review kinerja tahunan percepatan penurunan stunting. 

"Rembuk stunting ini kita lakukan untuk memastikan integrasi pelaksanaan intervensi penurunan stunting secara bersama-sama antara seluruh komponen, baik itu pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga non pemerintah dan masyarakat," jelas Saparudin.