Kejari OKI Ambil Langkah Proaktif, Gelar Rapat Koordinasi Cegah Aliran Kepercayaan Menyimpang

OKI NEWS - Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang luas, terdiri dari 18 kecamatan dengan beragam suku dan budaya, memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga kerukunan masyarakatnya.

Untuk itu, Kejaksaan Negeri OKI menggelar rapat pengawasan aliran kepercayaan bersama berbagai stakeholder di Aula Kejari OKI pada Selasa, 9 Juli 2024.

Kepala Kejari OKI, Hendri Hanafi SH MH, melalui Kasi Intelijen Alex Akbar SH MH, menyampaikan bahwa rapat pengawasan aliran kepercayaan ini rutin dilaksanakan untuk mencegah dan mendeteksi dini potensi penyimpangan aliran kepercayaan di masyarakat Kabupaten OKI.

"Rapat pengawasan hari ini dihadiri oleh perwakilan Kakanmenag OKI, MUI, Polres OKI, Kesbangpol OKI, Muhammadiyah, PCNU, FKUB, Dinas Pendidikan OKI, dan juga Dinas Pertanahan OKI," ungkap Alex.

BACA JUGA:Lidik Kasus Korupsi PMI Kota Palembang, Siap-Siap Sejumlah Nama Bakal Diseret Kejari

BACA JUGA:Cium Keterlibatan Pihak Lain, Kejari Klaim Kasus Korupsi 'Guest House' UIN Raden Fatah Palembang Terus Diusut

Alex menjelaskan bahwa rapat ini membahas sejauh mana keberadaan aliran kepercayaan di masyarakat Kabupaten OKI, terutama menjelang pelaksanaan pilkada serentak pada November mendatang.

Setiap perwakilan stakeholder memberikan masukan, saran, dan pendapat untuk mengatasi pengaruh-pengaruh paham radikalisme dan politik identitas yang kerap muncul saat kampanye.

"Rapat pengawasan aliran kepercayaan ini sangat penting meskipun kondisi wilayah Kabupaten OKI saat ini masih kondusif dan aman," jelasnya.

Para perwakilan yang hadir dalam rapat sepakat untuk bekerja sama dalam melaksanakan pengawasan sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

BACA JUGA:Update Kasus Korupsi, Kejari Periksa Pengelola Gedung 'Guest House' UIN Raden Fatah Palembang Sebagai Saksi

BACA JUGA:Korupsi Gedung 'Guest House' UIN Raden Fatah Palembang, Kejari Tahan Konsultan Manajemen Konstruksi

Mereka juga berkomitmen untuk saling berkoordinasi jika ditemukan hal-hal yang menyimpang guna menentukan langkah atau tindakan yang diperlukan.

Selain itu, Alex menambahkan, para tokoh adat dan tokoh masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan ini untuk mendeteksi penyimpangan yang ada.