KPU Utamakan Konsultasi dengan DPR Sebelum Revisi PKPU Sesuai Putusan MK, Demo Memanas di DPR

Reporter: Indra R |

Editor: Rakhmat MH |

Kamis , 22 Aug 2024 - 18:58

KPU Utamakan Konsultasi dengan DPR Sebelum Revisi PKPU Sesuai Putusan MK, Demo Memanas di DPR--

KPU Utamakan Konsultasi dengan DPR Sebelum Revisi PKPU Sesuai Putusan MK

JAKARTA,okinews.bacakoran.co, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah telah menandai perubahan signifikan dalam sistem politik di Indonesia.

Dalam keputusan tersebut, MK menurunkan ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan memberikan peluang lebih setara bagi semua partai politik, baik besar maupun kecil, serta calon independen.

Namun, dalam menghadapi perubahan ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak tergesa-gesa untuk langsung merevisi Peraturan KPU (PKPU).

Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menyatakan bahwa pihaknya akan mengutamakan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembentuk undang-undang sebelum melakukan revisi PKPU terkait pencalonan kepala daerah.

"Kami mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini," ujar Afif di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024.

Menurut Afif, konsultasi dengan DPR merupakan langkah penting yang harus dilakukan untuk menghindari potensi sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Ya terutama karena ada pengalaman sebelumnya di mana KPU tidak melakukan konsultasi terkait putusan MK dan kemudian dianggap bersalah oleh DKPP.

Langkah Awal KPU: Konsultasi dan Persiapan Draf Revisi PKPU

Sebagai langkah awal menindaklanjuti putusan MK, KPU telah mengirimkan surat kepada DPR pada Rabu, 21 Agustus 2024, untuk meminta waktu konsultasi.

Surat tersebut merupakan upaya KPU untuk memastikan bahwa revisi PKPU yang akan dilakukan sesuai dengan aturan dan mendapatkan legitimasi dari DPR sebagai lembaga legislatif.

"Sambil menunggu jawaban dari DPR soal kepastian konsultasi, kami juga sudah menyiapkan draf revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 mengenai pencalonan kepala daerah," ungkap Afifuddin.

kpu utamakan konsultasi dengan dpr sebelum revisi pkpu sesuai putusan mk, demo memanas di dpr                            kpu utamakan konsultasi dengan dpr sebelum revisi pkpu sesuai putusan mk
jakarta,okinews.bacakoran.co, putusan mahkamah konstitusi (mk) yang mengabulkan sebagian gugatan mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah telah menandai perubahan signifikan dalam sistem politik di indonesia.
 dalam keputusan tersebut, mk menurunkan ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan memberikan peluang lebih setara bagi semua partai politik, baik besar maupun kecil, serta calon independen.
namun, dalam menghadapi perubahan ini, komisi pemilihan umum (kpu) tidak tergesa-gesa untuk langsung merevisi peraturan kpu (pkpu). 
ketua kpu ri, mochammad afifuddin, menyatakan bahwa pihaknya akan mengutamakan konsultasi dengan dewan perwakilan rakyat (dpr) sebagai pembentuk undang-undang sebelum melakukan revisi pkpu terkait pencalonan kepala daerah.
baca juga:tersangka korupsi iup rp555 miliar komut pt abs dikabarkan merupakan politisi, pernah jadi anggota dpr ri?
baca juga:kpu oki umumkan 45 anggota dprd terpilih periode 2024-2029, berikut nama-namanya
"kami mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini," ujar afif di kantor kpu ri, jakarta, kamis, 22 agustus 2024. 
menurut afif, konsultasi dengan dpr merupakan langkah penting yang harus dilakukan untuk menghindari potensi sanksi dari dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp).
ya terutama karena ada pengalaman sebelumnya di mana kpu tidak melakukan konsultasi terkait putusan mk dan kemudian dianggap bersalah oleh dkpp.
langkah awal kpu: konsultasi dan persiapan draf revisi pkpu
sebagai langkah awal menindaklanjuti putusan mk, kpu telah mengirimkan surat kepada dpr pada rabu, 21 agustus 2024, untuk meminta waktu konsultasi.
surat tersebut merupakan upaya kpu untuk memastikan bahwa revisi pkpu yang akan dilakukan sesuai dengan aturan dan mendapatkan legitimasi dari dpr sebagai lembaga legislatif.
"sambil menunggu jawaban dari dpr soal kepastian konsultasi, kami juga sudah menyiapkan draf revisi peraturan kpu (pkpu) nomor 8 tahun 2024 mengenai pencalonan kepala daerah," ungkap afifuddin. 
draf revisi ini telah disusun oleh komisioner kpu, idham holik, sebagai bagian dari tindak lanjut putusan mk.
namun, idham holik masih enggan mengungkap isi draf revisi yang dimaksud. ketika ditanya apakah draf revisi versi kpu tersebut sudah disesuaikan dengan putusan mk, idham menolak memberikan rincian lebih lanjut. 
"nanti kami akan sampaikan. kami belum bisa bicara ke publik kalau putusan itu sudah sah menjadi sebuah keputusan resmi di kpu, bukan rancangan. nanti spekulasi informasi," kata idham.
baca juga:dprd provinsi sumsel minta polisi usut tuntas kasus kecelakaan kerja pt oki pulp and paper mills 
baca juga:pabrik kertas pt oki pulp and paper mills sungai baung bakal disidak komisi iii dprd oki, terancam sangsi?
daftar pemilih sementara dan jumlah tps di 17 kabupaten se-sumsel--
kesiapan kpu sumsel dalam menghadapi pilkada 2024
sementara itu, kpu sumatera selatan (sumsel) juga sedang mempersiapkan tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur yang akan dibuka mulai 27 hingga 29 agustus 2024, pukul 23.00 wib. 
ketua kpu sumsel, andika pranata jaya, menyatakan bahwa pihaknya masih berpedoman pada pkpu 8 tahun 2024 terkait pencalonan kepala daerah, sembari menunggu kebijakan lebih lanjut dari kpu ri berdasarkan putusan mk.
menurut data yang ada, daftar pemilih sementara (dps) di sumsel tercatat mencapai 6.379.494 orang, yang tersebar di 13.185 tempat pemungutan suara (tps). 
kesiapan kpu sumsel dalam menghadapi tahapan pencalonan ini sangat penting mengingat pilkada 2024 akan menjadi momentum besar dalam menentukan arah kepemimpinan di berbagai daerah, termasuk sumatera selatan.
situasi memanas: aksi massa di depan gedung dpr
seiring dengan langkah kpu yang masih menunggu hasil konsultasi dengan dpr, suasana politik di indonesia memanas.
 pada kamis, 22 agustus 2024, ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat berkumpul di depan gedung dpr, jakarta, untuk menyuarakan penolakan terhadap revisi undang-undang (uu) pilkada nomor 10 tahun 2016. 
aksi demonstrasi yang dimulai sejak pukul 10.00 wib terus berlangsung hingga sore hari, dengan arus massa yang terus berdatangan.
demonstrasi ini diwarnai dengan berbagai atribut seperti spanduk dan poster yang berisikan kritik tajam terhadap pemerintah dan dpr.
baca juga:hut ke-79 mahkamah agung, pn kayuagung berkomitmen tingkatkan kualitas layanan
baca juga:gedung koni sumsel di demo perwakilan atlit, ada apa?
di antara pesan-pesan yang dibawa oleh massa, terlihat jelas tulisan seperti "dewan pembegal rakyat" dan "jokowi berkhianat kepada konstitusi," yang mencerminkan kekecewaan dan kemarahan mereka terhadap revisi uu pilkada yang sedang dibahas.
situasi semakin memanas ketika anggota dpr dari fraksi gerindra, habiburokhman, dan wakil ketua badan legislasi (baleg) dpr, achmad baidowi, mendatangi massa yang berunjuk rasa. 
keduanya naik ke salah satu mobil komando untuk berbicara dengan demonstran, namun situasi berubah cepat ketika massa mulai melempari mereka dengan botol air mineral.
upaya dialog yang dilakukan oleh pimpinan baleg tersebut tidak berhasil, dan mereka terpaksa turun dari mobil komando dan berlari kembali ke dalam kompleks gedung dpr dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. insiden ini mencerminkan betapa sensitifnya isu revisi uu pilkada bagi masyarakat luas.
kontroversi revisi uu pilkada dan pengaruhnya
revisi uu pilkada yang diputuskan oleh baleg dpr pada rabu, 21 agustus 2024, menjadi sorotan utama karena dilakukan hanya sehari setelah mk mengeluarkan putusan yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah.
 putusan mk menurunkan threshold pencalonan dari 25 persen perolehan suara partai politik/gabungan partai politik hasil pemilihan legislatif (pileg) dprd sebelumnya, atau 20 persen kursi dprd.
namun, revisi uu pilkada yang dilakukan oleh baleg dianggap mengakali putusan mk dengan tetap mempertahankan threshold tinggi bagi partai politik yang memiliki kursi di dprd.
hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kesempatan partai kecil dan calon independen dalam pilkada akan kembali terhambat.
di tengah kontroversi ini, pdip menjadi satu-satunya fraksi di dpr yang secara tegas menolak revisi uu pilkada tersebut.
mereka menilai bahwa perubahan yang diusulkan justru bertentangan dengan semangat demokrasi dan putusan mk, yang bertujuan untuk memberikan peluang lebih besar bagi calon independen dan partai politik kecil.
penundaan rapat paripurna dan keputusan yang ditunggu
rapat paripurna pengesahan revisi uu pilkada yang seharusnya dijadwalkan pada kamis, 22 agustus 2024, terpaksa ditunda karena jumlah anggota dpr yang hadir tidak memenuhi kuorum.
ketua baleg dpr, wihadi wiyanto, menyatakan bahwa tidak ada pengesahan ruu pilkada pada hari ini, sementara wakil ketua baleg, achmad baidowi, menolak memberikan kepastian tentang kapan rapat paripurna pengesahan ruu pilkada akan dilanjutkan.
penundaan ini tampaknya menjadi hasil dari tekanan yang diberikan oleh aksi massa di depan gedung dpr, yang terus berlangsung dengan intensitas tinggi.
namun, masih ada ketidakpastian mengenai kelanjutan pembahasan revisi uu pilkada ini, yang terus menarik perhatian publik.
baca juga:pasangan hd-cu resmi didukung penuh partai demokrat, kontestasi pilkada gubernur sumsel makin memanas!
baca juga:pakai keranda mayat, demo kecurangan ppdb sma di palembang desak tetapkan kadisdik tersangka
putusan mk yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah telah menciptakan momentum penting dalam sistem politik indonesia.
namun, langkah-langkah selanjutnya yang diambil oleh kpu, dpr, dan pemerintah akan menentukan bagaimana perubahan ini akan diimplementasikan dalam konteks pilkada 2024.
konsultasi yang dilakukan oleh kpu dengan dpr menjadi kunci dalam memastikan bahwa revisi pkpu yang dilakukan benar-benar sesuai dengan putusan mk dan memenuhi prinsip-prinsip demokrasi.
di sisi lain, aksi-aksi massa yang terjadi menunjukkan bahwa masyarakat indonesia siap untuk memperjuangkan hak-hak demokratis mereka, bahkan di tengah situasi yang penuh ketidakpastian.
dalam beberapa hari ke depan, semua mata akan tertuju pada langkah-langkah yang diambil oleh para pemangku kebijakan.
apakah mereka akan mendengarkan suara rakyat atau tetap melanjutkan agenda politik mereka? hanya waktu yang akan menjawab.
namun, yang pasti, dinamika politik yang sedang terjadi mencerminkan betapa pentingnya partisipasi publik dalam proses demokrasi, dan bagaimana keputusan-keputusan yang diambil hari ini akan berdampak pada masa depan demokrasi indonesia.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran OKI NEWS Edisi JUMAT 13 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan