Terdakwa Sarimuda Tepis Fiktifkan Invoice PT SMS, Ahli Pidana Pertanyakan Kasus Korupsi Tersangka Tunggal?

Reporter: Kms Adly |

Editor: Kms Adly |

Kamis , 16 May 2024 - 19:03

Terdakwa Sarimuda Tepis Fiktifkan Invoice PT SMS, Ahli Pidana Pertanyakan Kasus Korupsi Tersangka Tunggal?--

OKI NEWS - Sidang pembuktian kasus dugaan korupsi angkutan batu bara PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS) berlanjut, terdakwa Sarimuda bantah fiktifkan invoice tagihan.

Tidak hanya itu, dalam sidang yang digelar Kamis 16 Mei 2024 di ruang sidang utama gedung Tipikor pada PN Palembang, terdakwa Sarimuda siap bersumpah pocong jika memberikan keterangan bohong.

Dihadapan majelis hakim diketuai Pitriadi SH MH, terdakwa Sarimuda keberatan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK RI terutama atas sangkaan invoice fiktif yang dilakukan oleh terdakwa selalu Dirut PT SMS.

Mulanya, terdakwa Sarimuda ditanya KPK terkait adanya 7 invoice diduga fiktif dari PT SMS dengan nilai lebih kurang Rp8 miliar, diantaranya invoice tagihan dari PT APS proyek jalan baru untuk angkutan batu bara.

"Saya ingin meluruskan bahwasanya PT APS awalnya memang sudah ada rencana membangun jalan baru untuk angkutan batu bara di Lahat, namun ada kendala dengan masyarakat hingga Widi direktur PT APS datang minta difasilitasi agar bisa berkomunikasi dengan masyarakat," kata Sarimuda.

Secara terang, kata Sarimuda setibanya di Lahat untuk berkomunikasi dengan masyarakat lantas disepakati bahwa lahan untuk pembangunan jalan batu bara itu dilakukan sistim sewa.

Sarimuda mengatakan, karena telah terjadi kesepakatan itu Widi selaku Direktur PT APS pun meminta agar untuk proyek pekerjaan bangun jalan itu dibuatkan invoicenya.

Bahkan masih kata terdakwa, ada invoice tagihan lainnya terkait pemasangan lampu jalan dari PT APS, dan hal itu diajukan sendiri oleh Widi setiap kali ke Palembang.

"Jadi jika dikatakan invoice fiktif, itu tidak benar yang mulia pak hakim bahkan hari ini saya siap bersumpah pocong jika memberikan keterangan tidak benar," tegas Sarimuda saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dipersidangan.

Selain mengenai invoice, dipersidangan terdakwa Sarimuda juga mengungkapkan selama dirinya menjadi Dirut PT SMS telah melakukan kontrak kerja selama 5 tahun dengan PT APS.

terdakwa sarimuda tepis fiktifkan invoice pt sms, ahli pidana pertanyakan kasus korupsi tersangka tunggal?                            oki news - sidang pembuktian kasus dugaan korupsi angkutan batu bara pt sriwijaya mandiri sumsel (sms) berlanjut, terdakwa sarimuda bantah fiktifkan invoice tagihan.
tidak hanya itu, dalam sidang yang digelar kamis 16 mei 2024 di ruang sidang utama gedung tipikor pada pn palembang, terdakwa sarimuda siap bersumpah pocong jika memberikan keterangan bohong.
dihadapan majelis hakim diketuai pitriadi sh mh, terdakwa sarimuda keberatan dengan dakwaan jaksa penuntut umum (jpu) kpk ri terutama atas sangkaan invoice fiktif yang dilakukan oleh terdakwa selalu dirut pt sms.
mulanya, terdakwa sarimuda ditanya kpk terkait adanya 7 invoice diduga fiktif dari pt sms dengan nilai lebih kurang rp8 miliar, diantaranya invoice tagihan dari pt aps proyek jalan baru untuk angkutan batu bara.
baca juga:kota palembang tersisa 13 kecamatan, 5 kecamatan lain berpaling ke daerah pemekaran
baca juga:heboh! jual kambing kurban pakai jasa spg cantik di bantul ini dinilai unik sekaligus banjir hujatan warganet
"saya ingin meluruskan bahwasanya pt aps awalnya memang sudah ada rencana membangun jalan baru untuk angkutan batu bara di lahat, namun ada kendala dengan masyarakat hingga widi direktur pt aps datang minta difasilitasi agar bisa berkomunikasi dengan masyarakat," kata sarimuda.
secara terang, kata sarimuda setibanya di lahat untuk berkomunikasi dengan masyarakat lantas disepakati bahwa lahan untuk pembangunan jalan batu bara itu dilakukan sistim sewa.
sarimuda mengatakan, karena telah terjadi kesepakatan itu widi selaku direktur pt aps pun meminta agar untuk proyek pekerjaan bangun jalan itu dibuatkan invoicenya.
bahkan masih kata terdakwa, ada invoice tagihan lainnya terkait pemasangan lampu jalan dari pt aps, dan hal itu diajukan sendiri oleh widi setiap kali ke palembang.
baca juga:tragis! diduga kecelakaan kerja, pekerja di oki meninggal dunia tersedot pipa
baca juga:pria asal palembang tenggelam di sungai tanjung raja ogan ilir saat nyebur, diduga terseret pusaran air
"jadi jika dikatakan invoice fiktif, itu tidak benar yang mulia pak hakim bahkan hari ini saya siap bersumpah pocong jika memberikan keterangan tidak benar," tegas sarimuda saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dipersidangan.
selain mengenai invoice, dipersidangan terdakwa sarimuda juga mengungkapkan selama dirinya menjadi dirut pt sms telah melakukan kontrak kerja selama 5 tahun dengan pt aps.
kontrak kerjasama selama 5 tahun itu, yakni terkait pengelolaan siwai ii di muara lawai.
siwai adalah lokasi atau tempat untuk menurunkan kontainer angkutan batu bara melalui jalur kereta api.
baca juga:polisi amankan pencuri tabung gas di puskesmas pembantu sp padang oki
baca juga:90 panitia pemilihan kecamatan di ogan komering ilir dilantik
pada awal kontrak kerjasama, lanjut sarimuda alat dari pt aps lengkap namun dalam perjalanannya ada alat seperti resuter dan forklift ditengah-tengah banyaknya permintaan dari vendor atau mitra kerja seperti pt kai.
"adapun target dengan pihak pt kai dalam hal pengangkutan batu bara saat itu mencapai 1500 ton namun alat dari pt aps sering rusak, selain itu kondisi di siwai ii juga sedang rusak berat," ujar sarimuda.
"kami berkali-kali diundang rapat, membahas hal itu dengan pt kai tapi tidak ada tanggapan dari pt aps dan kalau dibiarkan maka bisa berdampak pada bisnis kami akan berhenti," tambahnya.
sebelumnya, tim penasihat hukum terdakwa sarimuda juga turut menghadirkan beberapa orang ahli pada bidangnya masing-masing dalam sidang pembuktian perkara tersebut.
baca juga:wanita muda di lubuklinggau ini terciduk saat transaksi pil ekstasi di jembatan
baca juga:edan! pengedar narkotika di cirebon ini sulap sabu jadi batu, bedakan berat sesuai warna
diantaranya, yakni mendengarkan keterangan ahli hukum pidana yang mengemukakan pendapatnya bahwa jika seseorang bisa dipidana jika unsur pidana terpenuhi ditambah pertanggungjawaban pidana juga terpenuhi.
"karena ini kasus tipikor, harus diuji terlebih dahulu adakan unsur kesengajaan didalamnya atau tidak, dan jika itu berbenturan antara unsur administrasi dan pidana, maka lihat dalam kerangka hukumnya juga," kata dosen fh universitas indonesia ini memberikan keterangannya dipersidangan.
ditambahkannya, apabila dimungkinkan ada masalah administrasi maka didahulukan penyelesaian administrasi
hal lain dikatakan ahli pidana ini mengenai adanya pelaku tinggal dalam tindak pidana korupsi adalah merupakan suatu keanehan.
baca juga:terekam cctv detik-detik dua pengendara motor nyaris jadi korban ledakan hebat di kota medan
baca juga:giliran lima mantan pejabat ptba diperiksa penyidik kejati sumsel, dua diantaranya mantan general manager (gm)
"kasus tipikor satu orang didakwa tunggal itu aneh, pertama tidak mungkin dia itu melakukannya sendiri semua tindakan sendiri pasti ada keikutsertaan pihak lain," ungkapnya.
sementara keterangan ahli lainnya yakni prof dr h joni emirzon sh mhum guru besar fh unsri, menjelaskan terkait perseroda merupakan milik daerah, yang mana pemegang saham harus pemda minimal 51 persen.
"sumber anggaran, modalnya bisa bermacam macam, bisa hibah, pinjaman, dan bisa juga dari apbd," jelasnya.
menurutnya, terhadap pertanggungjawabannya juga dilakukan oleh direksi kepada rups, dan harus disetujui. 
baca juga:pasangan di video mesum 29 detik, ternyata diperankan 2 pria dan dibuat di malaysia
baca juga:sarwendah incar netizen penyebar hoaks, resmi somasi 5 akun tiktok yang sebar fitnah
"pada prinsipnya saat didirikan perseroda jelas didalam perda dari siapa saja modalnya," tegasnya
dr dian puji simatupang ahli keuangan negara. mengatakan jika merupakan hal yang baik jika kebijakan direktur bumd, sangat bermanfaat bagin erusahaan. "karena yang terpenting adalah ukurannya legitimasi, dan soal kemanfaatannya," ujarnya
ahli berpendapat, jika dalam menentukan kerugian negara, harusnya auditor menemukan fakta tersebut, apakah bermanfaat atau tidak.
setelah itu, lanjut ahli auditor akan menindaklanjuti dengan melakukan bentuk penagihan supaya dibayarkan atau melakukan gugatan perdata, bukan memasukkan dalam kerugian negara karena kebijakan tersebut bermanfaat untuk perusahaan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran OKI NEWS Edisi SENIN 8 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan