Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Oknum Kades yang Selfie di Acara Deklarasi Paslon Dihentikan Bawaslu

Reporter: Ardi |

Editor: Ardi |

Minggu , 15 Sep 2024 - 19:09

Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Oknum Kades yang ikut swafoto di acara Deklarasi Paslon Dihentikan Bawaslu OKI.--

Syahrin juga menyampaikan apresiasi terhadap peran serta masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran di lapangan.

"Bawaslu OKI mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam membantu kami melakukan pengawasan, terutama terhadap netralitas ASN, pejabat, dan kepala desa," ujarnya.

Lebih lanjut, Bawaslu akan melakukan kajian secara menyeluruh atas setiap laporan yang masuk. Jika syarat-syarat laporan telah terpenuhi, Bawaslu akan memanggil saksi-saksi dan terlapor untuk dilakukan klarifikasi.

"Apabila terbukti melanggar, kami akan merekomendasikan tindakan sesuai dengan pelanggaran yang terbukti," jelas Syahrin.

Setelah laporan dinyatakan lengkap, Bawaslu OKI memiliki waktu lima hari untuk menyelesaikan kajian dan memberikan keputusan apakah pelanggaran tersebut terbukti atau tidak.

"Kami akan memberitahukan terlapor mengenai keputusan yang diambil setelah proses ini selesai," tutup Syahrin.

laporan dugaan pelanggaran netralitas oknum kades yang selfie di acara deklarasi paslon dihentikan bawaslu                            oki news - seorang oknum kepala desa rambai, kecamatan pangkalan lampam, kabupaten ogan komering ilir (oki), dilaporkan ke badan pengawas pemilu (bawaslu) oki karena diduga terlibat dalam kegiatan deklarasi dukungan kepada salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati oki.
oknum tersebut, yang berinisial s, dilaporkan oleh serikat pemuda dan masyarakat (spm) sumatera selatan yang diketuai oleh yovi meitaha.
laporan ini muncul setelah oknum kades tersebut terlihat melakukan swafoto dalam acara deklarasi pasangan calon di kayuagung beberapa waktu lalu.
dugaan keterlibatan ini dinilai melanggar prinsip netralitas kepala desa, yang diatur dalam undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 pasal 29, yang menyatakan bahwa kepala desa harus bersikap netral dalam setiap pemilihan umum.
baca juga:selfie dengan salah satu paslon pilkada oki, kades di pangkalan lampam dilaporkan ke bawaslu
baca juga:puluhan massa gelar aksi damai di depan bawaslu empat lawang, ini tuntutannya
spm sumatera selatan menilai bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius.
"keterlibatan kepala desa dalam kegiatan politik praktis melanggar etika dan netralitas, dan seharusnya ditindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku," tegas yovi.
selain melaporkan kasus ini ke bawaslu, spm juga berencana melaporkannya ke aparat penegak hukum agar kasus ini diproses lebih lanjut.
namun, setelah laporan diajukan, bawaslu oki melalui koordinasi divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi, syahrin, menyatakan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil.
baca juga:berpotensi menimbulkan konflik, netralitas asn jadi perhatian utama bawaslu oki
baca juga:bawaslu oki tekankan pentingnya netralitas asn dan aparat negara dalam pilkada 2024
syahrin menjelaskan bahwa sesuai dengan peraturan bawaslu nomor 8 tahun 2020, laporan yang tidak memenuhi syarat tersebut akan dihentikan atau dicabut oleh pelapor.
meski begitu, informasi ini akan dijadikan sebagai bahan penelusuran awal jika ada indikasi pelanggaran lebih lanjut.
syahrin juga menyampaikan apresiasi terhadap peran serta masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran di lapangan.
"bawaslu oki mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam membantu kami melakukan pengawasan, terutama terhadap netralitas asn, pejabat, dan kepala desa," ujarnya.
baca juga:kejari tetapakan mantan ketua bawaslu oku timur sebagai tersangka korupsi dana hibah, ini perannya
baca juga:pilkada 2024, bawaslu oki butuh 327 pkd, buruan daftar sekarang
lebih lanjut, bawaslu akan melakukan kajian secara menyeluruh atas setiap laporan yang masuk. jika syarat-syarat laporan telah terpenuhi, bawaslu akan memanggil saksi-saksi dan terlapor untuk dilakukan klarifikasi.
"apabila terbukti melanggar, kami akan merekomendasikan tindakan sesuai dengan pelanggaran yang terbukti," jelas syahrin.
setelah laporan dinyatakan lengkap, bawaslu oki memiliki waktu lima hari untuk menyelesaikan kajian dan memberikan keputusan apakah pelanggaran tersebut terbukti atau tidak.
"kami akan memberitahukan terlapor mengenai keputusan yang diambil setelah proses ini selesai," tutup syahrin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi OKI NEWS Edisi SENIN16 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan