Cairkan Dana KUR Rp1,6 Miliar Nonprosedural, Mantan Pinca BNI Muaradua Dihukum 2 Tahun Penjara

Reporter: Kms Adly |

Editor: Kms Adly |

Rabu , 22 May 2024 - 10:33

Cairkan Dana KUR Rp1,6 Miliar Nonprosedural, Mantan Pinca BNI Muaradua Dihukum 2 Tahun Penjara--

"Yang mana sebelumnya, kita menuntut agar terdakwa dijerat dengan pasal 2 namun pada saat vonis ternyata pasal 3 undang-undang tentang korupsi," ungkapnya.

Ditanya kenapa terdakwa Edwin Herius tidak dijatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti Rp1,6 miliar?

Solihin menjawab, dalam perkara ini sebagaimana dakwaan hingga pembuktian perkara di persidangan peran terdakwa Edwin Herius hanya penyalahgunaan kewenangan sebagai pimpinan KCP BNI Cabang Muaradua saat itu.

Diterangkannya, peran terdakwa Edwin Herius adalah selaku pimpinan bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pencairan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BNI Cabang Muaradua.

"Sehingga perbuatan terdakwa dinilai telah memperkaya diri orang lain dalam hal ini Edward Hadi sebagai pihak ketiga koordinator pencairan KUR yang telah dinyatakan meninggal dunia saat penyidikan perkara ini berlangsung," ungkapnya.

Oleh sebab itulah, lanjut Solihin terdakwa Edwin Herius tidak dikenai pidana tambahan uang pengganti kerugian negara.

Diberitakan sebelumnya, perkara yang menjerat terdakwa Edwin Herius ini motifnya adalah dugaan penyelewengan penyaluran dana KUR pada tahun 2021-2022.

Sebagaimana dakwaan JPU, jumlah keseluruhan nasabah yang berhak menerima kucuran dana dari bank BNI cabang Muaradua berjumlah 141 nasabah.

cairkan dana kur rp1,6 miliar nonprosedural, mantan pinca bni muaradua dihukum 2 tahun penjara                             
 
palembang, oki news,- terancam pidana 5 tahun pidana, edwin herius mantan pimpinan bni kantor cabang pembantu (kcp) muaradua kabupaten oku selatan divonis pidana hanya 2 tahun penjara oleh majelis hakim tipikor pn palembang.
 
atas vonis yang lebih rendah dari tuntutan pidana 5 tahun penjara itu, yang dibacakan pada selasa 21 april 2024 kemarin, jaksa penuntut umum (jpu) kejari oku selatan menyatakan pikir-pikir.
 
"ya, kita sudah mendengar putusan pidana terhadap terdakwa lebih rendah dari tuntutan pidana kami maka dari itu terhadap putusan tersebut kami menyatakan pikir-pikir," kata jpu kejari oku selatan solihin sh dikonfirmasi rabu 22 mei 2024.
 
menurutnya, masih ada tujuh hari kedepan yang diberikan waktu oleh majelis hakim tipikor pn palembang untuk penuntut umum kejari oku selatan menentukan sikap terima atau banding terhadap putusan tersebut.
 
oleh karena itu, aia bersama tim penuntut umum lainnya bakal melaporkan terlebih dahulu sekaligus berkoordinasi dengan pimpinan tersebut upaya hukum apa yang harus dilakukan.
 
ia mengaku cukup kaget dengan putusan pidana dari majelis hakim terkait lamanya pidana yang dijatuhkan serta pertimbangan lainnya seperti jerat pasal yang dijatuhkan terhadap terdakwa edwin herius.
 
"yang mana sebelumnya, kita menuntut agar terdakwa dijerat dengan pasal 2 namun pada saat vonis ternyata pasal 3 undang-undang tentang korupsi," ungkapnya.
 
ditanya kenapa terdakwa edwin herius tidak dijatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti rp1,6 miliar?
 
solihin menjawab, dalam perkara ini sebagaimana dakwaan hingga pembuktian perkara di persidangan peran terdakwa edwin herius hanya penyalahgunaan kewenangan sebagai pimpinan kcp bni cabang muaradua saat itu.
 
diterangkannya, peran terdakwa edwin herius adalah selaku pimpinan bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pencairan dana kredit usaha rakyat (kur) bank bni cabang muaradua.
 
"sehingga perbuatan terdakwa dinilai telah memperkaya diri orang lain dalam hal ini edward hadi sebagai pihak ketiga koordinator pencairan kur yang telah dinyatakan meninggal dunia saat penyidikan perkara ini berlangsung," ungkapnya.
 
oleh sebab itulah, lanjut solihin terdakwa edwin herius tidak dikenai pidana tambahan uang pengganti kerugian negara.
 
diberitakan sebelumnya, perkara yang menjerat terdakwa edwin herius ini motifnya adalah dugaan penyelewengan penyaluran dana kur pada tahun 2021-2022.
 
sebagaimana dakwaan jpu, jumlah keseluruhan nasabah yang berhak menerima kucuran dana dari bank bni cabang muaradua berjumlah 141 nasabah.
 
"modusnya saat pencairan dana kur yang seharusnya rp20 juta per nasabah, namun hanya diterima nasabah rp10 juta, jumlah nasabah seluruhnya ada kurang lebih 147 nasabah," ucap solihin jpu kejari oku selatan saat bacakan dakwaan saat itu.
 
sehingga, lanjut solihin jumlah uang kerugian negara berdasarkan audit bpkp provinsi sumsel mencapai lebih kurang rp1,6 miliar.
 
dipersidangan sebelumnya, ahli keuangan negara siswo sujanto tegas mengatakan dana kredit usaha rakyat (kur) yang tidak sesuai prosedur oleh bank bni cabang muaradua dinyatakan sebagai kerugian negara.
 
hal itu diterangkan siswo dalam keterangannya secara tertulis, pada sidang kasus dugaan korupsi kur menjerat terdakwa edwin herius sendiri oknum kepala cabang bni muaradua periode 2020-2023, rabu 27 maret 2024.
 
dari keterangan siswo, yang dibacakan penuntut umum kejari oku selatan dengan terang menyebut keluarnya uang yang tidak seharusnya dari kas negara, dalam hal ini kas nya pt. bank bni cabang pembantu muaradua, merupakan kerugian negara.
 
dalam kasus ini, dana kredit usaha rakyat (kur) pada bank bni cabang muaradua oku selatan yang seharusnya dikucurkan kepada masyarakat tahun 2021-2022 telah merugikan keuangan negara rp1,6 miliar.
 
selain ahli keuangan negara, dihadapan majelis hakim diketuai sahat sianipar sh mh, turut juga dihadirkan ahli kerugian negara m denny muropal dari bpkp sumsel.
 
ahli kerugian negara dihadirkan, guna menerangkan terkait audit perhitungan kerugian negara rp1,6 miliar terhadap 161 perjanjian kredit.
 
diterangkan ahli, bahwa berdasarkan audit perhitungan, jumlah kerugian negara itu didapat dari jumlah kredit yang dicairkan pada tahun 2021-2022 dikurangi jumlah pengembalian kepada bank bni cabang muaradua oku selatan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran OKI NEWS Edisi JUMAT 22 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan