KPK Sita 4 Koper Barang Bukti dari Kantor PUPR OKU

Reporter: Ardi |

Editor: Ardi |

Rabu , 19 Mar 2025 - 23:24

Skandal Korupsi OKU: KPK Sita 4 Koper Bukti dari Kantor PUPR, Lanjut Temui Pejabat Pemda.--

Karena keterbatasan anggaran, nilai proyek yang awalnya Rp40 miliar dikurangi menjadi Rp35 miliar, namun fee proyek tetap dipatok 20 persen atau sekitar Rp7 miliar. Setelah kesepakatan ini, anggaran Dinas PUPR OKU dalam APBD 2025 melonjak dari Rp48 miliar menjadi Rp96 miliar.

Menjelang Lebaran, anggota DPRD OKU, yang diwakili FJ, FMR, dan UH, mulai menagih fee proyek kepada Nopriansyah. Pencairan uang muka proyek dilakukan pada 11-12 Maret 2025 melalui bank daerah.

Pada 13 Maret 2025, kontraktor MNZ menyerahkan Rp2,2 miliar kepada Nopriansyah sebagai bagian dari komitmen fee. Uang ini kemudian dititipkan kepada seorang ASN Dinas Perkim OKU. Selain itu, ASS juga memberikan Rp1,5 miliar kepada Nopriansyah.

Pada Sabtu, 15 Maret 2025 pukul 06.30 WIB, KPK melakukan OTT di rumah Nopriansyah dan menemukan uang Rp2,6 miliar yang diduga berasal dari fee proyek. MNZ, ASS, FMR, UH, dan beberapa pihak lain turut diamankan.

Dalam operasi ini, KPK juga menyita satu unit Toyota Fortuner berpelat 1851 ID, sejumlah dokumen proyek, serta berbagai alat komunikasi. Fortuner tersebut diduga dibeli Nopriansyah menggunakan uang hasil fee proyek Rp1,5 miliar.

KPK terus mendalami kasus ini dan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain. Para tersangka penerima suap, yakni Kadis PUPR OKU dan anggota DPRD OKU, dijerat dengan Pasal 12 huruf (a), (b), (f), atau Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara dua kontraktor sebagai pemberi suap dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) atau (b) UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

kpk sita 4 koper barang bukti dari kantor pupr oku                            oki news - komisi pemberantasan korupsi (kpk) menggeledah kantor dinas pupr kabupaten oku di baturaja pada rabu 19 maret 2025, setelah sebelumnya menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (ott) yang berlangsung sabtu lalu 15 maret 2025.
tim penyidik kpk, yang berjumlah sekitar 10-15 orang, tiba dengan enam unit mobil innova sekitar pukul 09.00 wib dan melakukan penggeledahan hingga pukul 13.40 wib.
pengamanan diperketat oleh personel satuan samapta polres oku, yang melarang pihak yang tidak berkepentingan, termasuk awak media, untuk masuk ke dalam kantor.
"kami hanya bertugas menjaga selama penggeledahan berlangsung," ujar kanit turjawali satuan samapta polres oku, ipda andi hz, yang mengerahkan empat personel bersenjata lengkap.
baca juga:syukri zen eks anggota dprd yang viral pukuli wanita di spbu, kini buron usai tusuk mantan istri
baca juga:kasus suap fee proyek di oku, kpk tetapkan kadis pupr hingga 3 anggota dprd jadi tersangka
juru bicara kpk, tessa mahardika, membenarkan adanya penggeledahan terkait kasus ott di kabupaten ogan komering ulu.
"namun untuk rilis resminya, termasuk lokasi yang digeledah, baru akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai," ujarnya melalui pesan whatsapp.
salah satu ruangan yang digeledah adalah ruang kerja kepala dinas pupr kabupaten oku, nopriansyah, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan kpk bersama lima tersangka lainnya.
menurut pantauan sumatera ekspres, sekitar pukul 11.30 wib, tim penyidik kpk membawa tiga asn keluar dari kantor dinas pupr oku menggunakan tiga mobil, yaitu sekretaris dinas pupr oku darojatun, bagian keuangan pirus manton, dan kabid tata ruang fajarudin.
baca juga:ott di oku, kpk amankan 8 orang termasuk pejabat dan anggota dprd
baca juga:terungkap! ini motif di balik pembunuhan pemilik car wash di prabumulih
sekitar satu jam kemudian, mereka kembali ke kantor setelah sebelumnya diduga menggeledah rumah fajarudin.
penggeledahan di kantor dinas pupr oku selesai sekitar pukul 13.40 wib. tim penyidik terlihat membawa empat koper besar yang berisi barang bukti yang belum diketahui isinya.
"kpk hanya membawa dokumen yang diperlukan untuk melengkapi alat bukti," jelas sekretaris dinas pupr oku darojatun. ia juga menegaskan bahwa situasi kantor tetap kondusif dan tidak ada asn yang dijemput paksa oleh penyidik kpk.
setelah dari kantor dinas pupr oku, tiga mobil penyidik kpk bergerak ke kantor pemkab oku. saat itu, sekda oku dharmawan irianto baru saja selesai mengikuti rapat dengan bpk.
baca juga:team macan putih berhasil amankan dua pelaku pencurian getah karet
baca juga:tak terima kekalahan, aksi balap liar di palembang berujung tawuran
tim penyidik masuk dengan membawa satu koper abu-abu. penggeledahan berlangsung hingga pukul 15.30 wib, namun menurut asisten 2 setda oku hasan hd, tidak ada dokumen yang disita dari ruang sekda oku. "tim kpk hanya mengonfirmasi beberapa hal terkait kasus ott ini kepada pejabat pemda," ujarnya.
dalam ott pada sabtu pagi (15/3), kpk mengamankan delapan orang, namun hanya enam yang ditetapkan sebagai tersangka. mereka adalah tiga anggota dprd oku, yakni ketua komisi iii m fahrudin (mf), anggota komisi iii ferlan juliansyah (fj), dan ketua komisi ii umi hartati (uh).
selain itu, kepala dinas pupr oku, nopriansyah (nop), serta dua kontraktor, m fauzi alias pablo (mfz) dan ahmad sugeng santoso (ass), juga ditetapkan sebagai tersangka. dari operasi ini, kpk mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar rp2,6 miliar.
ketua kpk, setyo budiyanto, dalam konferensi pers di gedung merah putih jakarta pada minggu (16/3), menjelaskan bahwa kasus ini berawal dari pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (rapbd) kabupaten oku tahun 2025.
baca juga:ambulans terjebak lumpur di jalur 16, warga sakit digotong pakai sarung
baca juga:dasar perhitungan dipertanyakan, kuasa hukum eks kabag keuangan prabumulih ragukan klaim hutang rp3,5 miliar
sejumlah anggota dprd oku meminta "uang pokir" kepada pemkab oku, yang kemudian disepakati dalam bentuk proyek fisik yang dikelola oleh dinas pupr oku dengan total nilai awal rp40 miliar.
ada sembilan proyek yang menjadi bancakan anggota dewan dan dinas pupr oku, di antaranya rehabilitasi rumah dinas bupati oku senilai rp8,3 miliar, rumah dinas wakil bupati oku rp2,4 miliar, pembangunan kantor dinas pupr oku rp9,8 miliar, serta beberapa proyek pembangunan dan peningkatan jalan di berbagai desa dengan total anggaran miliaran rupiah.
kepala dinas pupr oku, nopriansyah, menawarkan sembilan proyek tersebut kepada dua kontraktor, mnz dan ass, dengan komitmen fee sebesar 22 persen.
dari jumlah tersebut, 2 persen untuk dinas pupr, sedangkan 20 persen menjadi jatah dprd oku, yang rencananya dicairkan menjelang lebaran idulfitri. ketua dan wakil ketua dprd mendapatkan jatah proyek senilai rp5 miliar, sementara anggota lainnya kebagian rp1 miliar per orang.
baca juga:luncurkan program perbaikan rtlh, gubernur herman deru prioritaskan 2.500 rumah
baca juga:jelang lebaran 2025, ini persiapan dan evaluasi arus mudik di sumsel
karena keterbatasan anggaran, nilai proyek yang awalnya rp40 miliar dikurangi menjadi rp35 miliar, namun fee proyek tetap dipatok 20 persen atau sekitar rp7 miliar. setelah kesepakatan ini, anggaran dinas pupr oku dalam apbd 2025 melonjak dari rp48 miliar menjadi rp96 miliar.
menjelang lebaran, anggota dprd oku, yang diwakili fj, fmr, dan uh, mulai menagih fee proyek kepada nopriansyah. pencairan uang muka proyek dilakukan pada 11-12 maret 2025 melalui bank daerah.
pada 13 maret 2025, kontraktor mnz menyerahkan rp2,2 miliar kepada nopriansyah sebagai bagian dari komitmen fee. uang ini kemudian dititipkan kepada seorang asn dinas perkim oku. selain itu, ass juga memberikan rp1,5 miliar kepada nopriansyah.
pada sabtu, 15 maret 2025 pukul 06.30 wib, kpk melakukan ott di rumah nopriansyah dan menemukan uang rp2,6 miliar yang diduga berasal dari fee proyek. mnz, ass, fmr, uh, dan beberapa pihak lain turut diamankan.
dalam operasi ini, kpk juga menyita satu unit toyota fortuner berpelat 1851 id, sejumlah dokumen proyek, serta berbagai alat komunikasi. fortuner tersebut diduga dibeli nopriansyah menggunakan uang hasil fee proyek rp1,5 miliar.
kpk terus mendalami kasus ini dan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain. para tersangka penerima suap, yakni kadis pupr oku dan anggota dprd oku, dijerat dengan pasal 12 huruf (a), (b), (f), atau pasal 12b uu tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp. sementara dua kontraktor sebagai pemberi suap dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf (a) atau (b) uu tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi OKI NEWS Edisi KAMIS 20 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan