Gugatan Ditolak PN Kayuagung, Hutan Kota Tetap Milik Pemda OKI

Reporter: Ardi |

Editor: Ardi |

Selasa , 08 Apr 2025 - 19:11

PN Kayuagung menolak gugatan Husin terkait klaim kepemilikan Lahan Hutan Kota Kayuagung.--

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan sebagian tanah yang disengketakan memang berada di atas tanah bersertifikat milik pemerintah, yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 01 dan Gambar Situasi Nomor 223/1984 serta Nomor 224/1984.

Sebagian besar lahan, sekitar 18.320 m², diakui sah dikuasai Pemda OKI. Sedangkan untuk bagian lain seluas 82.110 m², meski hanya tercatat melalui Gambar Situasi, penguasaan tersebut dianggap sah karena digunakan untuk ruang terbuka hijau publik dan telah dikuasai terus menerus sejak 2009. Hal ini mengacu pada SEMA Nomor 10 Tahun 2020.

Dalam amar putusan yang dibacakan lewat e-Court oleh Majelis Hakim yakni Guntoro Eka Sekti sebagai Ketua, bersama Anisa Lestari dan Indah Wijayati, juga disebutkan bahwa tuntutan provisi Husin dan penggugat rekonvensi lainnya ditolak seluruhnya.

Majelis juga mengabulkan eksepsi dari tergugat rekonvensi dan menghukum Husin untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.610.000.

Perlu diketahui, sebelumnya ada kasus serupa atas lahan Hutan Kota ini, diajukan oleh Ningmas, Ahmad Rifai, dan Nurmala Dewi melalui perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kag. Gugatan itu juga ditolak PN Kayuagung dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang.

gugatan ditolak pn kayuagung, hutan kota tetap milik pemda oki                            oki news - perkara sengketa lahan hutan kota di kayuagung yang ditangani pengadilan negeri kayuagung terus berjalan. dalam proses sidang, majelis hakim menolak gugatan yang diajukan husin terkait klaim kepemilikan tanah di kawasan tersebut.
hakim menyatakan bahwa husin tidak bisa membuktikan kepemilikan atas tanah yang menjadi objek sengketa.
awal kasus ini bermula dari klaim husin yang mengaku telah membeli lahan seluas kurang lebih 23.625 m² dari salah satu ahli waris ahmad zaini.
transaksi itu didasari akta pengoperan dan pemindahan hak nomor 12 tertanggal 14 maret 2024. tanah itu, menurut husin, telah dikuasai pemda ogan komering ilir sejak 2011 dan dijadikan kawasan hutan kota.
baca juga:sidang sengketa lahan hutan kota smkn 3 kayuagung, lima saksi dihadirkan
baca juga:sengketa lahan hutan kota kayuagung, delapan titik jadi objek utama
gugatan husin terdaftar di pn kayuagung dengan nomor perkara 33/pdt.g/2024/pn kag. dalam petitumnya, husin meminta agar dirinya diakui sebagai pemilik sah atas tanah tersebut, yang berada di dusun kedaton, kelurahan kedaton, kecamatan kayuagung, oki.
ia juga merinci batas-batas tanah, menyebut para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, dan menuntut mereka mengosongkan lahan serta membongkar bangunan di atasnya.
ia meminta ganti rugi materiil rp3,6 miliar dan imateriil rp1 miliar, serta uang paksa rp500 ribu per hari jika tergugat menunda menjalankan putusan.
pemda oki, melalui kuasa hukum dari kejari oki, menolak gugatan itu dan menjelaskan bahwa penguasaan atas kawasan hutan kota seluas 10 hektare sudah didasarkan pada sertipikat hak pakai nomor 01 tanggal 11 februari 1985 dan gambar situasi nomor 223/1984.
baca juga:pemkab dan kejari oki pasang plang di hutan kota untuk amankan aset
baca juga:pengadilan negeri kayuagung gelar sidang lapangan sengketa lahan hutan kota
setelah sidang berlangsung, majelis hakim pn kayuagung menolak seluruh gugatan husin.
“menolak gugatan penggugat konvensi untuk seluruhnya,” putus hakim pada selasa, 8 april 2025.
dalam pertimbangannya, hakim menyatakan sebagian tanah yang disengketakan memang berada di atas tanah bersertifikat milik pemerintah, yaitu sertipikat hak pakai nomor 01 dan gambar situasi nomor 223/1984 serta nomor 224/1984.
sebagian besar lahan, sekitar 18.320 m², diakui sah dikuasai pemda oki. sedangkan untuk bagian lain seluas 82.110 m², meski hanya tercatat melalui gambar situasi, penguasaan tersebut dianggap sah karena digunakan untuk ruang terbuka hijau publik dan telah dikuasai terus menerus sejak 2009. hal ini mengacu pada sema nomor 10 tahun 2020.
baca juga:pn kayuagung terima 766 berkas perkara tahun 2024, 724 kasus selesai disidang
baca juga:kasus 1.000 butir ekstasi, pn kayuagung tuntut terdakwa terancam 16 tahun penjara
dalam amar putusan yang dibacakan lewat e-court oleh majelis hakim yakni guntoro eka sekti sebagai ketua, bersama anisa lestari dan indah wijayati, juga disebutkan bahwa tuntutan provisi husin dan penggugat rekonvensi lainnya ditolak seluruhnya.
majelis juga mengabulkan eksepsi dari tergugat rekonvensi dan menghukum husin untuk membayar biaya perkara sebesar rp2.610.000.
perlu diketahui, sebelumnya ada kasus serupa atas lahan hutan kota ini, diajukan oleh ningmas, ahmad rifai, dan nurmala dewi melalui perkara nomor 18/pdt.g/2024/pn kag. gugatan itu juga ditolak pn kayuagung dan dikuatkan oleh pengadilan tinggi palembang.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi OKI NEWS Edisi RABU 9 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan