Bantah Isu Pungli SPMB Online SD di Kayuagung, K3S Sebut Gratis dan Didanai BOS

OKI NEWS - Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Kayuagung, Ahmad, membantah tudingan adanya pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Online di tingkat sekolah dasar (SD).

Ia menegaskan bahwa seluruh biaya pengadaan aplikasi tersebut telah dibiayai melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan tidak membebani siswa maupun wali murid.

“Tidak ada pungli seperti yang ramai dibicarakan. Semua proses pengadaan aplikasi sudah masuk dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dan ditanggung sepenuhnya oleh dana BOS,” ujar Ahmad saat ditemui pada Sabtu (30/5/2025).

Pernyataan ini disampaikan Ahmad sebagai klarifikasi atas beredarnya isu dugaan pungutan hingga Rp1,5 juta per siswa dalam penerapan sistem SPMB Online, yang sempat menimbulkan keresahan di kalangan orang tua.

BACA JUGA:Bobol Penangkaran, Pemuda di OKI Gasak Puluhan Sarang Burung Walet

BACA JUGA:Anak Kecanduan Narkoba, Warga OKI Minta Bantuan Kang Dedi Mulyadi, BNNK: Cukup Direhabilitasi

Ahmad, yang juga menjabat sebagai Kepala SDN 8 Kayuagung, menuturkan bahwa penerapan sistem digitalisasi pendaftaran siswa baru merupakan kebijakan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Program ini digagas langsung oleh Kepala Bidang Sekolah Dasar, H. Tarmudik, untuk mempercepat serta menata proses administrasi penerimaan siswa secara lebih tertib dan efisien.

Ia juga meluruskan bahwa tidak ada aliran dana keluar ke pihak eksternal. Penyesuaian keuangan yang terjadi, kata Ahmad, murni bersifat administratif dan dilakukan antar sekolah yang terlibat dalam program tersebut.

“Penyesuaian itu semata-mata urusan teknis internal. Tidak ada pungutan apa pun dari siswa atau wali murid,” tegasnya.

BACA JUGA:Beli Sabu untuk Jual Lagi, Warga Cengal OKI Terancam 10 Tahun Bui dan Denda 1 Miliar

BACA JUGA:Presiden Prabowo Kirim Sapi Jumbo 'Boboho' untuk Kurban di Mesuji OKI

Sekolah Jalankan Program Secara Transparan

Lebih lanjut, Ahmad memastikan bahwa seluruh sekolah dasar di wilayah Kecamatan Kayuagung menjalankan program ini dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Silakan cek langsung ke sekolah-sekolah. Semua proses berjalan secara terbuka dan gratis,” imbuhnya.

Ahmad juga menegaskan bahwa para kepala sekolah di Kayuagung telah berkomitmen untuk mengelola dana pendidikan sesuai aturan yang berlaku dan menjunjung tinggi integritas.

BACA JUGA:Polres OKI Hadir Intensifkan Pengaturan Lalu Lintas Pagi Hari, Sasar Titik Rawan Macet

BACA JUGA:Menteri Lingkungan Hidup Tinjau Percontohan Lahan Tanpa Bakar di Air Sugihan OKI

“Kami mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, agar tidak mudah terpengaruh isu-isu yang belum jelas sumbernya. Digitalisasi sekolah ini justru kami dukung bersama demi mutu layanan pendidikan yang lebih baik,” ujarnya.

Salah seorang wali murid SDN 8 Kayuagung yang enggan disebutkan namanya membenarkan bahwa selama proses penerimaan siswa baru secara online, pihak sekolah tidak pernah meminta biaya apa pun.

“Sejak awal sekolah sudah menjelaskan bahwa sistem ini gratis. Kami tidak pernah diminta membayar,” ungkapnya.

Dengan adanya klarifikasi ini, pihak sekolah berharap isu yang beredar dapat diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

BACA JUGA:Gajah Liar Ancam Permukiman, Pemkab OKI Dorong Percepatan Tanggul

BACA JUGA:Jelang Iduladha, Penjualan Hewan Kurban di OKI Anjlok

Penerapan digitalisasi dalam sistem penerimaan siswa di Kayuagung dinilai sebagai langkah positif menuju layanan pendidikan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.