Ribuan Mahasiswa Gelar Aksi Tolak Revisi UU TNI di DPRD Sumsel, Desak Pengesahan UU Perampasan Aset

OKI NEWS - Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera Selatan turun ke jalan pada Selasa, 25 Maret 2025, menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Sumsel.

Mereka tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumatera Selatan dan mendesak DPRD Sumsel mengambil sikap terkait pengesahan revisi Undang-Undang (UU) TNI.

Selain itu, mereka juga menuntut DPRD Sumsel untuk mendesak DPR RI segera mengesahkan UU Perampasan Aset.

Dalam aksinya, para mahasiswa berorasi, membakar ban, dan membentangkan spanduk dengan berbagai tulisan. Akibatnya, kawasan depan gedung DPRD Sumsel dipenuhi asap hitam pekat.

BACA JUGA:Kepergok Curi Motor, Maling di OKU Dihajar Massa Sebelum Diserahkan ke Polisi

BACA JUGA:Kejati Sumsel Periksa Pj Bupati dan Kadis PU dalam Kasus Korupsi di Musi Rawas

Sebelumnya, Aliansi BEM Mahasiswa juga melakukan aksi serupa dengan membakar ban di Simpang 5 Jalan Radial Palembang, yang sempat menyebabkan kemacetan lalu lintas.

Koordinator aksi, Reihan, dalam orasinya menilai pengesahan revisi UU TNI sebagai ancaman terhadap demokrasi.

"Pengesahan RUU TNI ini berlangsung terlalu cepat dan minim partisipasi publik. Ini berbahaya bagi demokrasi," katanya.

Presiden Mahasiswa UPGRI Palembang, Ahmad Vhalevi Khalik, menambahkan bahwa kondisi Indonesia semakin kacau setelah revisi UU TNI disahkan. Ia pun mendesak DPRD Sumsel merekomendasikan kepada DPR RI untuk mencabut UU tersebut.

BACA JUGA:Heboh 200 Kg Daging Rendang Hilang, Influencer Willie Salim Dilaporkan ke Polda Sumsel

BACA JUGA:Kecelakaan di Jalintim Palembang-Jambi, GranMax Tabrak Truk Fuso, Sopir Terjepit

"Kembalikan supremasi sipil. Kami juga mendesak agar anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil segera mundur. Selain itu, kami meminta DPR RI segera mengesahkan UU Perampasan Aset," tegasnya.

Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, menyatakan pihaknya menghargai aspirasi mahasiswa dan siap meneruskan tuntutan mereka ke pemerintah pusat.