Keputusan MK Berlaku pada Pilkada 2024, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad: Pengesahan Revisi UU Pilkada Batal

Reporter: Rakhmat MJ |

Editor: Rahmat |

Kamis , 22 Aug 2024 - 19:36

Keputusan MK Berlaku pada Pilkada 2024, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad: Pengesahan Revisi UU Pilkada Batal--

PDIP, yang menolak revisi UU Pilkada ini, menilai bahwa perubahan yang diusulkan DPR justru merugikan demokrasi dan bertentangan dengan putusan MK yang bertujuan untuk memperluas partisipasi politik di Indonesia.

Mereka menegaskan bahwa revisi ini tidak sejalan dengan kebutuhan untuk menciptakan kompetisi politik yang lebih adil dan inklusif dalam Pilkada.

Dengan batalnya pengesahan revisi UU Pilkada, aturan yang berlaku dalam Pilkada 2024 akan mengacu pada putusan MK.

Ini berarti bahwa calon kepala daerah dari partai kecil dan calon independen akan memiliki peluang yang lebih besar untuk ikut serta dalam kontestasi politik di berbagai daerah.

Partai Buruh, Partai Gelora, dan kelompok-kelompok sipil lainnya yang mendukung putusan MK menganggap bahwa keputusan ini adalah kemenangan bagi demokrasi.

Namun, situasi ini juga memunculkan tantangan baru bagi DPR dan pemerintah dalam menavigasi proses legislasi ke depan.

Bagaimana cara mereka memastikan bahwa aturan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima oleh masyarakat dan sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi?

Inilah Keputusan MK Soal Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Direvisi

Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa 20 Agustus 2024 memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora terkait ambang batas (threshold) syarat pencalonan kepala daerah dalam Undang-Undang Pilkada.

Gugatan ini menantang ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Dalam sidang putusan yang disiarkan melalui kanal YouTube MKRI, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menyatakan bahwa MK memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh pemohon.

keputusan mk berlaku pada pilkada 2024, wakil ketua dpr sufmi dasco ahmad: pengesahan revisi uu pilkada batal                            keputusan mk berlaku pada pilkada 2024, wakil ketua dpr sufmi dasco ahmad: pengesahan revisi uu pilkada batal
jakarta, okinews.bacakoran.co- wakil ketua dewan perwakilan rakyat (dpr) sufmi dasco ahmad memastikan bahwa pengesahan revisi undang-undang (uu) pemilihan kepala daerah (pilkada) yang sedianya dijadwalkan dalam rapat paripurna hari ini, kamis 22 agustus, resmi dibatalkan. 
pembatalan ini terjadi di tengah tekanan publik yang meningkat akibat protes aksi masssa dari berbagai pelosok terhadap revisi uu tersebut.
"pengesahan revisi uu pilkada yang direncanakan hari ini, tanggal 22 agustus, batal dilaksanakan," kata dasco kepada wartawan pada kamis sore.
dengan pembatalan ini, dasco menegaskan bahwa saat pendaftaran calon kepala daerah pada pilkada 2024 yang akan dimulai pada 27 agustus mendatang, aturan yang berlaku adalah keputusan mahkamah konstitusi (mk) yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh partai buruh dan partai gelora.
 "oleh karenanya, pada saat pendaftaran pilkada pada tanggal 27 agustus nanti, yang akan berlaku adalah keputusan judicial review mk yang mengabulkan gugatan partai buruh dan partai gelora," ujarnya.
pernyataan dasco muncul setelah gelombang protes dari partai buruh dan berbagai kelompok masyarakat sipil yang melancarkan demonstrasi di depan gedung dpr, senayan, jakarta. 
baca juga:kpu utamakan konsultasi dengan dpr sebelum revisi pkpu sesuai putusan mk, demo memanas di dpr
baca juga:peringatan keras! pemkab oki keluarkan larangan penjualan rokok ilegal
demo panas depan drr bubar usai chaoes tadi siang . demo mahasiswa dan buruh ini mengawal keputusan mk --
aksi ini merupakan bagian dari gerakan 'peringatan darurat indonesia' yang menjadi viral di media sosial setelah adanya manuver dpr yang dianggap mengabaikan putusan mk terkait revisi uu pilkada.
ribuan demonstran yang tergabung dalam aksi tersebut menuntut agar dpr menghormati dan menjalankan putusan mk tanpa melakukan revisi yang dianggap merugikan prinsip demokrasi. 
mereka menyoroti langkah dpr yang dianggap terburu-buru dalam menyetujui revisi uu pilkada, yang dinilai tidak sesuai dengan semangat putusan mk yang bertujuan untuk melonggarkan syarat pencalonan kepala daerah dan memberikan peluang lebih besar bagi partai kecil serta calon independen.
proses pembahasan ruu pilkada di dpr
badan legislasi (baleg) dpr sebelumnya telah menyepakati revisi uu pilkada dalam sebuah rapat yang diadakan pada selasa, 20 agustus 2024. 
dalam rapat tersebut, ruu pilkada disetujui oleh delapan dari sembilan fraksi yang ada di dpr. satu-satunya fraksi yang menolak revisi uu ini adalah partai demokrasi indonesia perjuangan (pdip).
proses pembahasan ruu pilkada ini berlangsung cepat, hanya dalam waktu kurang dari tujuh jam.
 revisi uu pilkada tersebut dilakukan sehari setelah mahkamah konstitusi (mk) mengeluarkan putusan nomor 60/puu-xxii/2024 yang mengubah syarat pencalonan kepala daerah.
namun, revisi yang dilakukan dpr tidak mengakomodasi keseluruhan putusan mk, yang memicu ketidakpuasan di kalangan publik.
baca juga:kpu oki umumkan 45 anggota dprd terpilih periode 2024-2029, berikut nama-namanya
baca juga:sah! berikut daftar lengkap 74 nama anggota dprd sumsel terpilih periode 2024-2029
sebelumnya, dpr berencana mengesahkan ruu pilkada pada rapat paripurna hari ini. 
namun, agenda tersebut dibatalkan karena jumlah anggota dpr yang hadir tidak memenuhi kuorum. 
pembatalan ini dipandang sebagai hasil dari tekanan publik yang menuntut agar revisi uu pilkada tidak disahkan tanpa mempertimbangkan putusan mk dan aspirasi masyarakat.
kontroversi revisi uu pilkada
revisi uu pilkada yang diajukan oleh dpr menjadi kontroversial karena dianggap sebagai upaya untuk melemahkan putusan mk yang sebelumnya telah melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah.
 putusan mk menurunkan threshold pencalonan kepala daerah dari 25 persen perolehan suara partai politik/gabungan partai politik hasil pemilihan legislatif (pileg) dprd sebelumnya, atau 20 persen kursi dprd, menjadi lebih rendah dan lebih inklusif.
namun, revisi uu pilkada yang dilakukan dpr dinilai hanya mengakomodasi sebagian dari putusan mk dan mempertahankan threshold tinggi bagi partai politik yang memiliki kursi di dprd. 
hal ini dianggap menghambat partai kecil dan calon independen dalam pilkada, yang seharusnya memiliki peluang yang lebih setara sesuai dengan semangat putusan mk.
pdip, yang menolak revisi uu pilkada ini, menilai bahwa perubahan yang diusulkan dpr justru merugikan demokrasi dan bertentangan dengan putusan mk yang bertujuan untuk memperluas partisipasi politik di indonesia. 
mereka menegaskan bahwa revisi ini tidak sejalan dengan kebutuhan untuk menciptakan kompetisi politik yang lebih adil dan inklusif dalam pilkada.
baca juga:dprd provinsi sumsel minta polisi usut tuntas kasus kecelakaan kerja pt oki pulp and paper mills 
baca juga:pabrik kertas pt oki pulp and paper mills sungai baung bakal disidak komisi iii dprd oki, terancam sangsi?
dengan batalnya pengesahan revisi uu pilkada, aturan yang berlaku dalam pilkada 2024 akan mengacu pada putusan mk. 
ini berarti bahwa calon kepala daerah dari partai kecil dan calon independen akan memiliki peluang yang lebih besar untuk ikut serta dalam kontestasi politik di berbagai daerah. 
partai buruh, partai gelora, dan kelompok-kelompok sipil lainnya yang mendukung putusan mk menganggap bahwa keputusan ini adalah kemenangan bagi demokrasi.
namun, situasi ini juga memunculkan tantangan baru bagi dpr dan pemerintah dalam menavigasi proses legislasi ke depan.
bagaimana cara mereka memastikan bahwa aturan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima oleh masyarakat dan sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi?
inilah keputusan mk soal ambang batas pencalonan kepala daerah direvisi
 mahkamah konstitusi (mk) pada selasa  20 agustus 2024 memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 60/puu-xxii/2024 yang diajukan oleh partai buruh dan partai gelora terkait ambang batas (threshold) syarat pencalonan kepala daerah dalam undang-undang pilkada. 
gugatan ini menantang ketentuan yang diatur dalam pasal 40 ayat 1 undang-undang nomor 10 tahun 2016, yang dinilai bertentangan dengan undang-undang dasar (uud) 1945.
baca juga:kpu kabupaten oki tetapkan jumlah dps untuk pilkada serentak 2024, ini rinciannya
baca juga:254 orang calon ppk oki ikuti seleksi wawancara di kpu
dalam sidang putusan yang disiarkan melalui kanal youtube mkri, ketua mahkamah konstitusi suhartoyo menyatakan bahwa mk memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh pemohon. 
"mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar suhartoyo saat membacakan putusan tersebut.
kontroversi ambang batas
 pencalonan kepala daerah
pasal 40 ayat 1 uu nomor 10 tahun 2016 sebelumnya menetapkan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota, adalah 25 persen perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil pemilihan legislatif (pileg) dprd sebelumnya, atau 20 persen kursi dprd. 
ketentuan ini telah lama menjadi perdebatan, terutama karena dianggap membatasi peluang partai politik kecil dan calon independen untuk bersaing dalam pemilihan kepala daerah.
dalam gugatan yang diajukan, partai buruh dan partai gelora menilai bahwa ambang batas yang tinggi ini melanggar prinsip demokrasi dan keadilan, serta tidak sesuai dengan semangat uud 1945. 
mereka berargumen bahwa aturan ini menghalangi hak partisipasi politik warga negara yang dijamin oleh konstitusi.
putusan mk: ambang batas direvisi
setelah mempertimbangkan argumen yang diajukan oleh pemohon, mk menemukan bahwa pasal 40 ayat 1 uu pilkada memang bertentangan dengan uud 1945. 
sejalan dengan temuan tersebut, mk memutuskan bahwa ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik/gabungan partai politik atau 20 persen kursi dprd.
mk kemudian menetapkan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan threshold pencalonan kepala daerah jalur independen, sebagaimana diatur pada pasal 41 dan 42 uu pilkada. 
putusan ini berarti bahwa partai politik kini menghadapi persyaratan yang lebih setara dengan calon independen dalam mengajukan kandidat untuk pemilihan kepala daerah.
baca juga:calon ppk oki 'geruduk' kantor kpu, ternyata ini tujuannya
baca juga:kpu oki diminta segera kirim alat bukti sengketa pileg 2024 ke mk
detail ambang batas baru 
untuk pencalonan kepala daerah
dalam putusan tersebut, mk memberikan rincian terkait persyaratan baru untuk pencalonan kepala daerah berdasarkan jumlah penduduk di suatu provinsi:
a. provinsi dengan jumlah penduduk hingga 2 juta jiwa: partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut.
b. provinsi dengan jumlah penduduk antara 2 juta hingga 6 juta jiwa: partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut.
c. provinsi dengan jumlah penduduk antara 6 juta hingga 12 juta jiwa: partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut.
d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta jiwa: partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut.
implikasi putusan mk
putusan mk ini memiliki dampak signifikan terhadap proses pemilihan kepala daerah di indonesia, khususnya pada pilkada 2024 yang akan datang.
 dengan penurunan ambang batas ini, partai politik kecil kini memiliki peluang lebih besar untuk mengajukan calon kepala daerah, tanpa harus bergabung dengan koalisi partai-partai besar. 
hal ini diharapkan dapat meningkatkan kompetisi dan memberikan lebih banyak pilihan kepada pemilih.
sebelumnya, ambang batas yang tinggi sering kali memaksa partai-partai kecil untuk berkoalisi dengan partai-partai besar jika ingin mengajukan calon.
kondisi ini kerap menimbulkan kesulitan bagi partai-partai kecil dalam memperjuangkan visi dan misinya secara mandiri. 
dengan adanya putusan mk ini, partai-partai kecil kini dapat lebih leluasa dalam mengajukan calon tanpa harus tergantung pada partai lain.
di sisi lain, penyesuaian threshold ini juga dapat mempengaruhi dinamika politik di daerah-daerah dengan jumlah penduduk besar seperti dki jakarta, jawa barat, dan jawa timur.
 di provinsi-provinsi ini, partai-partai besar mungkin harus menghadapi lebih banyak tantangan dalam mempertahankan dominasi mereka, mengingat partai-partai kecil dan calon independen kini memiliki peluang yang lebih besar untuk bersaing.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran OKI NEWS Edisi RABU 18 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan